Catatan tentang Kepemimpinan, Distorsi Informasi, dan Keberanian Melihat Realitas

Oleh: Hobarth Williams Soselisa

Ada pepatah yang terdengar lucu, tetapi sesungguhnya menyakitkan: “Apa gunanya mata jika melihat dengan telinga?”

Jika direnungkan lebih dalam, ungkapan ini bukan sekadar sindiran ringan. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah kepemimpinan kita hari ini—cukup jujur, bahkan mungkin terlalu menyakitkan.

Mata, yang semestinya menjadi jendela bagi akal seorang Adipati untuk menangkap realitas negerinya, kini acap kali hanya bertengger di wajah sebagai pajangan. Fungsinya perlahan dirampas oleh telinga, yang tumbuh menjadi penguasa tunggal dalam istana kepemimpinan modern.

Telinga mendengar segala bisikan, memeluk segala desas-desus, tetapi sering lupa mengundang mata untuk duduk semeja dan bertanya: “Benarkah demikian kenyataannya?”

Di situlah masalah bermula.

Kabut informasi zaman ini memiliki karakter yang lihaI. Ia pandai bersolek di hadapan Nayaka Praja para pejabat penyelenggara negara. Ia tidak datang dengan wajah terbuka, melainkan menyelinap melalui koridor kadipaten, berbisik di ruang-ruang paseban, lalu menyamar sebagai “laporan resmi” yang telah dipoles sedemikian rupa hingga tampak lebih indah daripada kenyataan.

Kabut itu bahkan mampu merayu sang Adipati yang enggan turun ke lapangan. Ia menawarkan kenyamanan ruang berpendingin, setumpuk angka, grafik yang tampak meyakinkan, serta laporan administratif yang telah disaring berkali-kali.

Di atas kertas semuanya tampak baik.

Namun rakyat tidak hidup di atas kertas.

Rakyat hidup di jalan yang rusak, di dermaga yang belum diperbaiki, di sawah yang menunggu irigasi, di sekolah yang membutuhkan perhatian, dan di ruang-ruang kehidupan yang tidak selalu masuk ke dalam tabel laporan pemerintah.

Ketika Laporan Lebih Dipercaya daripada Realitas

Data yang tersedia semestinya menjadi alarm bagi siapa pun yang memegang mandat kepemimpinan.

Ombudsman Republik Indonesia, misalnya, meluncurkan buku Ombudsprudensi 2025 yang merangkum sejumlah praktik maladministrasi terpilih dari ribuan laporan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari bagaimana keputusan dibuat, bagaimana informasi disampaikan, dan sejauh mana fakta di lapangan benar-benar diverifikasi.

Ironisnya, lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik pun pernah menghadapi persoalan tata kelola dan pengawasan internal. Ini menjadi pengingat penting bahwa mata yang bertugas mengawasi mata orang lain pun harus memastikan dirinya sendiri tidak tertutup kabut.

Kepercayaan publik pun semestinya dibaca bukan sekadar sebagai angka statistik, melainkan sebagai denyut psikologis masyarakat terhadap pemerintahnya.

Ketika tingkat kepuasan publik menurun, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan hanya “Mengapa angka itu turun?”, tetapi juga:

“Apa yang tidak kita lihat?”

Sebab angka sering kali hanyalah bayangan. Di belakangnya terdapat pengalaman manusia: kekecewaan, harapan yang tertunda, pelayanan yang tidak memuaskan, atau kebijakan yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

Bounded Rationality dan Bahaya “Asal Bapak Senang”

Fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep bounded rationality yang diperkenalkan Herbert Simon. Dalam teori ini, pengambil keputusan bekerja dalam keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif. Karena itu, manusia cenderung menggunakan jalan pintas dalam mengambil keputusan.

Namun, persoalan menjadi jauh lebih serius ketika keterbatasan tersebut berubah menjadi ketergantungan terhadap informasi yang telah disaring oleh bawahan.

Dalam perspektif principal-agent theory, terdapat persoalan klasik berupa kesenjangan informasi antara pemimpin sebagai principal dan aparatur sebagai agent. Ketika pemimpin tidak melakukan verifikasi secara langsung, ruang bagi distorsi informasi semakin terbuka.

Di sinilah budaya ABS Asal Bapak Senang dapat tumbuh subur.

Bawahan akhirnya tidak lagi melaporkan apa yang terjadi, melainkan apa yang ingin didengar oleh atasan.

Laporan tidak lagi menjadi cermin realitas.

Laporan berubah menjadi cermin yang sengaja dipoles agar wajah sang pemimpin selalu tampak rupawan.

Dan ketika pemimpin terlalu lama memandang cermin itu, ia bisa lupa bahwa dunia nyata berada di luar bingkai.

Hastabrata dan Etika Melihat

Jauh sebelum teori-teori modern tentang kepemimpinan, Nusantara telah memiliki warisan pemikiran yang mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam memimpin.

Salah satunya adalah Hastabrata, falsafah kepemimpinan yang dikenal dalam tradisi Hindu-Jawa melalui kisah Ramayana. Delapan watak alam—matahari, bulan, bintang, langit, angin, samudra, api, dan bumi—menjadi simbol karakter yang semestinya dimiliki seorang pemimpin.

Pesannya sederhana, tetapi dalam:

Pemimpin tidak cukup hanya duduk di singgasana. Ia harus hadir, mengamati, merasakan, dan memahami.

Jika kepemimpinan diibaratkan sebagai seni melukis, betapa ganjilnya seorang pelukis yang menolak melihat kanvasnya sendiri, lalu memilih mendengarkan komentar orang-orang yang berdiri jauh dari lukisan.

Padahal kanvas itu adalah negeri.

Kanvas itu adalah kadipaten di Maluku.

Kanvas itu adalah Ambon.

Kanvas itu adalah setiap wilayah di republik ini yang dihuni manusia dengan kebutuhan nyata.

Ada nelayan yang menunggu dermaga diperbaiki.

Ada petani yang menanti air mengalir ke lahannya.

Ada anak-anak yang menunggu sekolah yang layak.

Ada warga yang tidak membutuhkan pidato panjang, melainkan pelayanan yang hadir dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan mereka.

Mata Adalah Tanggung Jawab Moral

Ironisnya, keputusan yang lahir dari kabut sering kali justru disertai kebanggaan.

Sang Adipati merasa telah menemukan formula sempurna, padahal yang digenggamnya mungkin hanya ekstrapolasi dari bisikan yang telah tercerabut jauh dari kenyataan.

Karena itu, kritik terhadap fenomena ini bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan siapa pun.

Sebaliknya, ia adalah ketukan kecil di pintu kesadaran:

Mata adalah anugerah, tetapi melihat adalah tanggung jawab.

Melihat langsung bukan sekadar aktivitas visual. Ia adalah tindakan moral.

Turun ke lapangan berarti bersedia berhadapan dengan fakta yang mungkin tidak menyenangkan.

Mendengar rakyat berarti siap mendengarkan keluhan yang mungkin tidak sesuai dengan laporan.

Memverifikasi berarti memiliki keberanian untuk mengatakan:

“Jika laporan mengatakan A, tetapi kenyataan menunjukkan B, maka yang harus diperbaiki bukan kenyataannya melainkan laporan kita.”

Di situlah integritas kepemimpinan diuji.

Mata Batin dan Masa Depan Kepemimpinan

Bagi para Adipati dan Nayaka Praja hari ini, tantangan itu semakin berat. Mereka memegang mandat yang lahir dari harapan masyarakat.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya mata yang mampu melihat, tetapi mata batin kepekaan nurani yang mampu menembus kabut administratif dan menangkap denyut kehidupan masyarakat.

Mata batin memungkinkan seorang pemimpin membedakan antara suara rakyat yang autentik dan gema kepentingan yang menyamar sebagai aspirasi publik.

Sebab tidak semua suara yang sampai ke ruang kekuasaan adalah suara rakyat.

Sebagian mungkin hanya gema dari kepentingan yang pandai menyamar.

Dan tidak semua laporan yang tersusun rapi adalah kenyataan.

Sebagian mungkin hanya kenyataan yang telah dirapikan agar nyaman dibaca.

Maka, seorang pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang selalu mendengar hal-hal menyenangkan.

Ia adalah pemimpin yang berani mendengar hal yang pahit, melihat hal yang buruk, lalu memperbaikinya.

Jangan Sampai Telinga Menjadi Raja

Pada akhirnya, semoga kita tidak lagi berjumpa dengan Adipati yang memiliki mata tetapi memilih “melihat dengan telinga.”

Sebab ketika telinga naik takhta, sementara mata dipenjara kabut, maka ambisi dan realitas dapat bertukar tempat.

Yang seharusnya menjadi kenyataan berubah menjadi laporan.

Yang seharusnya menjadi kritik berubah menjadi pujian.

Yang seharusnya menjadi suara rakyat berubah menjadi gema kepentingan.

Dan pada akhirnya, rakyatlah yang membayar ongkos dari kebijakan yang salah arah.

Karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki mata.

Ia harus berani membuka mata.

Tidak cukup hanya memiliki telinga.

Ia harus tahu suara mana yang layak dipercaya.

Dan lebih dari semuanya, ia harus memiliki mata batin yang jujur kepada kenyataan.

Sebab negeri ini tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai melihat angka.

Negeri ini membutuhkan pemimpin yang mampu melihat manusia di balik angka, mendengar kebenaran di balik suara, dan menemukan kenyataan di balik laporan.

Tuhan memberkati mereka yang berani melihat dengan mata terbuka dan terlebih lagi mereka yang berani melihat dengan mata batin yang jujur kepada kenyataan.

About The Author