Opini : Pemuda Lease
Gapuramanise.com – Gagasan pembentukan Kota Kepulauan Lease kembali memperoleh ruang dalam percakapan politik dan pemerintahan di Maluku. Sejumlah tokoh, kelompok masyarakat, dan Konsorsium Lease terus mendorong agenda pemekaran wilayah dengan argumentasi pemerataan pembangunan, pendekatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta keinginan untuk mengakhiri ketergantungan Kepulauan Lease terhadap struktur pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Dalam perspektif demokrasi, aspirasi tersebut tentu merupakan hak yang sah. Masyarakat mempunyai hak untuk membicarakan masa depan wilayahnya, mengkritik ketimpangan pembangunan, dan menawarkan desain pemerintahan yang dianggap lebih mampu menjawab persoalan lokal.
Namun sebuah aspirasi yang sah tidak otomatis merupakan sebuah kebijakan yang benar.
Di sinilah persoalan pemekaran Kota Kepulauan Lease harus ditempatkan secara lebih kritis. Pemekaran jangan diperlakukan sebagai mantra pembangunan yang seolah-olah dengan sendirinya akan mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan, mengubah pengangguran menjadi lapangan pekerjaan, mengubah eksodus menjadi kepulangan, atau mengubah keterbelakangan ekonomi menjadi kemajuan. Pembentukan daerah otonom baru adalah instrumen kebijakan, bukan tujuan pembangunan. Ia hanya masuk akal apabila instrumen tersebut benar-benar mampu menyelesaikan persoalan yang hendak dipecahkan.
Karena itu, posisi kritis tulisan ini sederhana tetapi penting: masyarakat Lease tidak membutuhkan pemekaran apabila pemekaran itu hanya memindahkan pusat kekuasaan, menambah struktur birokrasi, membuka perebutan jabatan baru, dan menciptakan elite lokal baru tanpa membangun fondasi ekonomi serta institusi yang kuat.
Pernyataan tersebut bukan penolakan terhadap Lease. Justru sebaliknya, kritik terhadap pemekaran harus dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan masyarakat Lease agar perjuangan pembangunan tidak berhenti pada perubahan batas administrasi.
Sejarah Lease Adalah Modal Peradaban, Bukan Bukti Otomatis Kelayakan Pemekaran
Kepulauan Lease memiliki sejarah panjang dalam perjalanan peradaban Maluku. Iha di jazirah Hatawano, Hunimoa di Siri Sori, dan Hatuhaha di pesisir utara Haruku merupakan bagian dari sejarah politik dan kebudayaan kawasan ini. Kedatangan bangsa Eropa dengan kepentingan ekonomi, politik, dan keagamaan kemudian menjadikan kepulauan Maluku sebagai salah satu wilayah penting dalam sejarah perdagangan dan kolonialisme dunia.
Jejak kolonial itu masih dapat ditemukan melalui benteng-benteng seperti Duurstede di Saparua, Nieuw Zeelandia di Haruku, dan Hoorn di Pelauw. Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa wilayah Lease bukan ruang kosong dalam sejarah. Ia merupakan bagian penting dari dinamika kekuasaan, perdagangan, perlawanan dan pembentukan masyarakat Maluku.
Dari Lease pula lahir berbagai figur yang mempunyai tempat penting dalam sejarah Maluku dan Indonesia, termasuk Thomas Matulessy atau Pattimura dan Martha Christina Tiahahu, serta sederet tokoh yang berkiprah dalam pemerintahan, pendidikan, politik, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Maluku.
Semua itu adalah kebanggaan yang legitimate.
Tetapi justru di sinilah kita harus berhati-hati agar kebanggaan sejarah tidak berubah menjadi kesalahan dalam menyusun kebijakan publik. Kejayaan masa lalu tidak dapat digunakan sebagai bukti otomatis bahwa sebuah wilayah pada masa sekarang pasti layak dimekarkan. Sejarah memberikan identitas, memori kolektif dan modal sosial. Sementara kelayakan daerah otonom membutuhkan analisis mengenai penduduk, kemampuan ekonomi, kapasitas fiskal, pelayanan publik, geografis, kelembagaan, infrastruktur, serta kemampuan pemerintah baru membiayai dirinya secara berkelanjutan.
Pattimura tidak menjadi besar karena memiliki sebuah kantor pemerintahan daerah.
Para leluhur Lease tidak dikenang karena mereka mempunyai banyak jabatan birokrasi.
Mereka dikenang karena keberanian, kemampuan, pengetahuan, kepemimpinan dan kontribusinya terhadap masyarakat.
Karena itu, jika generasi hari ini benar-benar ingin meneruskan kebesaran sejarah Lease, maka ukuran perjuangannya tidak boleh berhenti pada pembentukan kabupaten atau kota baru. Ukuran perjuangannya harus jauh lebih besar, yakni bagaimana menciptakan masyarakat yang berpendidikan, produktif, mandiri, sehat, memiliki pekerjaan, mampu mengelola sumber daya alam dan mempunyai institusi yang bersih.
Kita Jangan Terjebak pada Romantisme Lease Tempo Dulu
Tulisan mengenai Lease tempo dulu menggambarkan periode sekitar 1955 – 1985 sebagai masa ketika kehidupan ekonomi masyarakat relatif lebih dinamis. Cengkeh, pala, kopra dan hasil perikanan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Aktivitas pelayaran antarpulau berlangsung, perdagangan bergerak, toko dan warung tumbuh, dan hasil pertanian mampu membantu membiayai pendidikan anak-anak Lease hingga ke Ambon, Makassar maupun Jawa.
Gambaran tersebut penting sebagai memori sosial.
Namun sejarah ekonomi tersebut harus dibaca sebagai bahan pembelajaran, bukan sekadar nostalgia. Ada pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar mengingat bahwa Lease pernah berjaya: mengapa struktur ekonomi yang dahulu mampu menopang masyarakat sekarang tidak lagi memberikan kekuatan yang sama?
Di sinilah akar persoalan sebenarnya.
Jika harga komoditas tidak lagi sebanding dengan biaya pemeliharaan kebun, pascapanen dan transportasi, maka masalahnya bukan semata-mata tidak adanya kota otonom. Masalahnya adalah struktur ekonomi komoditas yang lemah, rantai pasok yang panjang, produktivitas yang rendah, keterbatasan teknologi, lemahnya pengolahan pascapanen, akses pasar yang terbatas dan mahalnya biaya logistik kepulauan.
Jika perkebunan cengkeh dan pala semakin tidak produktif, maka jawabannya bukan otomatis membentuk pemerintah kota.
Yang dibutuhkan adalah revitalisasi perkebunan, teknologi pertanian, penguatan koperasi, pengolahan hasil, akses pembiayaan, kepastian pasar, konektivitas laut dan pengembangan industri berbasis komoditas lokal.
Dengan demikian, persoalan Lease sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada persoalan struktur pemerintahan.
Kita sedang menghadapi persoalan transformasi ekonomi.
Dan transformasi ekonomi tidak selesai hanya dengan pemekaran wilayah.
Lease Terkini Harus Dibaca sebagai Krisis Ekonomi Produktif
Gambaran mengenai kondisi Lease hari ini justru memberikan alasan untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap pemekaran. Jika masyarakat mengalami kesulitan memperoleh pendapatan tunai, perkebunan tidak lagi menjadi sumber penghidupan utama, pasar-pasar tidak berfungsi optimal, kebutuhan pangan banyak didatangkan dari luar pulau, dan penduduk usia produktif memilih pergi ke kota atau daerah lain untuk bekerja, maka yang sedang terjadi adalah krisis ekonomi produktif.
Masyarakat pergi bukan karena mereka membenci kampung halamannya.
Mereka pergi karena ekonomi memaksa mereka mencari kesempatan hidup di tempat lain.
Fenomena tersebut dalam teori migrasi dikenal melalui pendekatan push and pull factor. Ada faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Ketika kesempatan kerja, pendapatan, pendidikan dan mobilitas sosial di daerah asal lebih rendah dibandingkan tempat lain, migrasi menjadi pilihan rasional bagi individu dan rumah tangga.
Karena itu, eksodus generasi muda Lease tidak boleh sekadar dijadikan bahan kampanye pemekaran.
Eksodus harus dibaca sebagai indikator kegagalan struktur ekonomi lokal dalam menciptakan kesempatan hidup bagi penduduk usia produktif.
Jika orang Lease pergi ke Ambon, Masohi, Bula, Piru, Namlea, Maluku Utara, Papua atau Jawa untuk mencari pekerjaan, maka pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya apakah Lease perlu dimekarkan, tetapi mengapa ekonomi Lease tidak mampu mempertahankan tenaga produktifnya.
Sebab apabila akar masalahnya adalah lapangan pekerjaan, maka membentuk daerah baru belum tentu menciptakan pekerjaan baru dalam jumlah yang signifikan.
Pemekaran bahkan dapat menghasilkan situasi yang ironis: pemerintahannya bertambah, tetapi sektor produktifnya tidak bertambah.
Elite Capture dan Godaan Kekuasaan Baru
Di sinilah konsep elite capture menjadi sangat penting.
Dalam studi politik ekonomi, elite capture menggambarkan keadaan ketika institusi, kebijakan atau sumber daya publik yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat luas justru lebih banyak dikendalikan oleh kelompok elite yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Pemekaran daerah secara teoritis memang dapat mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, pemekaran menciptakan sumber daya politik baru. Ada pemerintahan baru, struktur birokrasi baru, anggaran baru, lembaga legislatif baru, proyek pembangunan baru, serta ruang kontestasi kekuasaan baru.
Inilah yang harus diantisipasi.
Jangan sampai perjuangan yang awalnya berbicara tentang penderitaan rakyat kemudian berubah menjadi kompetisi tentang siapa yang akan menguasai pemerintahan baru.
Jangan sampai narasi pemerataan pembangunan perlahan berubah menjadi perebutan posisi.
Jangan sampai masyarakat menjadi alat legitimasi pada tahap perjuangan, tetapi kehilangan posisi ketika kekuasaan telah terbentuk.
Dalam perspektif public choice, aktor politik dan birokrasi tidak selalu bertindak sebagai pelayan publik yang sepenuhnya altruistik. Mereka juga mempunyai kepentingan, ambisi dan insentif masing-masing. Karena itu, institusi harus dirancang untuk mengendalikan konflik kepentingan tersebut.
Kita tidak boleh membangun sistem pemerintahan berdasarkan asumsi bahwa semua orang yang memperoleh kekuasaan akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat.
Institusi yang baik justru dibangun berdasarkan kesadaran bahwa kekuasaan membutuhkan pengawasan.
Maka problem utama pemekaran bukan hanya apakah Lease bisa menjadi kota, tetapi apakah Lease mempunyai desain institusional yang mampu mencegah kota baru tersebut jatuh ke dalam praktik elite capture.
Pemekaran Tidak Boleh Menjadi Pabrik Jabatan
Salah satu bahaya paling nyata dalam pemekaran adalah munculnya persepsi bahwa daerah baru akan menciptakan kesempatan politik dan birokrasi yang lebih besar.
Daerah baru membutuhkan kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, sekretariat, dinas, badan, kantor, ASN, struktur administratif dan berbagai lembaga pendukung.
Semua itu membutuhkan biaya.
Pada satu sisi, birokrasi memang diperlukan untuk memberikan pelayanan.
Tetapi pada sisi lain, birokrasi juga dapat menjadi beban apabila pertumbuhan struktur pemerintahan tidak diikuti pertumbuhan basis ekonomi.
Daerah baru yang miskin tidak otomatis menjadi kaya hanya karena mempunyai banyak kantor pemerintahan.
Gedung pemerintahan bukan indikator kesejahteraan.
Jumlah pejabat bukan indikator keberhasilan pembangunan.
Besarnya APBD bukan otomatis menunjukkan keberhasilan ekonomi.
Indikator yang paling penting tetap kehidupan rakyat.
Jika setelah pemekaran masyarakat masih sulit memperoleh pekerjaan, biaya logistik masih mahal, anak-anak masih harus keluar daerah untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan masih terbatas dan kebun masih tidak produktif, maka perubahan status administratif tidak menyelesaikan persoalan substantif.
Kita harus menolak cara berpikir bahwa semakin banyak jabatan berarti semakin maju masyarakat.
Justru masyarakat harus bertanya apakah setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai birokrasi menghasilkan nilai publik yang sepadan.
Dari Politics of Position Menuju Politics of Public Value
Perdebatan mengenai pemekaran Lease harus keluar dari politik posisi menuju politik nilai publik.
Politics of position berbicara tentang siapa memperoleh posisi.
Public value berbicara tentang apa yang diperoleh masyarakat.
Perbedaannya sangat fundamental.
Politik posisi akan sibuk memperdebatkan siapa calon pemimpin, siapa yang mempunyai peluang menjadi pejabat, siapa yang memperoleh posisi strategis dan siapa yang mengendalikan sumber daya.
Politik nilai publik akan sibuk memastikan masyarakat memperoleh pendidikan yang baik, kesehatan yang layak, transportasi yang murah, ekonomi yang produktif, lingkungan yang terjaga, pemerintahan yang transparan dan lapangan kerja yang memadai.
Kota Kepulauan Lease hanya mempunyai alasan kuat untuk dibentuk apabila ia mampu menghasilkan public value yang lebih besar daripada sistem yang ada sekarang.
Jika tidak, pemekaran hanya menjadi perubahan struktur administratif.
Karena itu, perjuangan pemekaran harus berani mengukur dirinya sendiri.
Bukan dengan jumlah baliho.
Bukan dengan jumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan.
Bukan dengan banyaknya dukungan politik.
Tetapi dengan bukti bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih besar.
Data Harus Mengalahkan Romantisme Politik
Klaim mengenai dukungan masyarakat juga harus ditempatkan secara hati-hati.
Jika disebut bahwa sebagian besar pemerintah negeri telah memberikan dukungan terhadap pemekaran, hal tersebut merupakan modal politik yang penting. Namun dukungan administratif dari pemerintah negeri tidak selalu identik dengan dukungan setiap warga.
Secara metodologis, dukungan pemerintah negeri merupakan satu bentuk representasi. Tetapi jika hendak menyatakan bahwa mayoritas masyarakat mendukung pemekaran, maka perlu dibuktikan melalui survei publik yang representatif.
Demikian pula berbagai angka mengenai struktur penduduk, kemiskinan, kelompok pensiunan, masyarakat marginal dan migrasi yang berasal dari survei lapangan harus dijelaskan metodologinya secara transparan.
Berapa jumlah responden?
Bagaimana teknik sampling?
Berapa jumlah negeri yang diteliti?
Bagaimana distribusi umur responden?
Bagaimana margin of error?
Kapan penelitian dilakukan?
Apa definisi kemiskinan yang digunakan?
Semua itu penting karena kebijakan publik tidak boleh dibangun berdasarkan angka yang tidak dapat diuji.
Klaim mengenai angka kemiskinan nasional yang sangat rendah juga harus diverifikasi melalui publikasi resmi BPS sebelum dijadikan dasar argumentasi.
Demikian pula data sensus 2013 yang digunakan dalam berbagai dokumen pemekaran tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk membaca kondisi Lease pada 2026.
Tiga belas tahun adalah rentang waktu yang sangat panjang dalam dinamika kependudukan.
Penduduk berubah.
Migrasi berubah.
Struktur ekonomi berubah.
Pola pekerjaan berubah.
Harga komoditas berubah.
Kondisi fiskal berubah.
Karena itu, Lease membutuhkan baseline baru.
Kita membutuhkan data Lease 2026, bukan sekadar Lease 2013.
Cost-Benefit Analysis Harus Menjadi Syarat Moral
Pemekaran adalah keputusan publik yang mempunyai biaya.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui perhitungan ekonominya.
Berapa biaya membangun pemerintahan baru?
Berapa biaya membangun kantor?
Berapa kebutuhan belanja pegawai?
Berapa biaya membangun sekolah?
Berapa kebutuhan fasilitas kesehatan?
Berapa biaya transportasi antarpulau?
Berapa kebutuhan infrastruktur dasar?
Berapa kemampuan Pendapatan Asli Daerah?
Berapa ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat?
Dan yang paling penting, berapa besar manfaat ekonomi yang akan kembali kepada masyarakat.
Jika seluruh perhitungan tersebut menunjukkan manfaat yang jauh lebih besar daripada biaya, maka argumen pemekaran memperoleh dasar yang kuat.
Namun apabila daerah baru hanya mampu hidup karena transfer pemerintah, sementara sektor ekonominya tetap lemah, maka kita harus berani mempertanyakan apakah pemekaran benar-benar merupakan solusi atau hanya memperpanjang ketergantungan fiskal dalam bentuk baru.
Pemekaran Tidak Sama dengan Kemandirian
Salah satu kekeliruan yang harus dibongkar adalah anggapan bahwa menjadi daerah otonom otomatis berarti mandiri.
Tidak demikian.
Daerah dapat mempunyai pemerintahan sendiri tetapi tetap sangat bergantung pada transfer pusat.
Daerah dapat memiliki kantor sendiri tetapi basis ekonominya tetap lemah.
Daerah dapat memiliki APBD besar tetapi sebagian besar belanja digunakan untuk membiayai aparatur.
Karena itu, otonomi administratif tidak identik dengan kemandirian ekonomi.
Lease harus membedakan kedua hal tersebut.
Yang diperlukan masyarakat adalah kemandirian ekonomi dan kualitas pelayanan, bukan sekadar kemandirian administratif.
Jika pemekaran hanya menghasilkan sebuah pemerintahan baru yang bergantung pada dana transfer, maka yang berubah adalah struktur distribusi anggaran, bukan fondasi ekonomi masyarakat.
Masalah Lama Bisa Hanya Dipindahkan ke Rumah Baru
Dalam teori kelembagaan, perubahan institusi tidak otomatis mengubah perilaku apabila norma, insentif dan mekanisme pengawasan tetap sama.
Karena itu, jika masalah Lease hari ini adalah lemahnya produktivitas, lemahnya pengawasan, ketergantungan fiskal, rendahnya kualitas pelayanan, mahalnya logistik dan migrasi tenaga produktif, maka pembentukan daerah baru tanpa reformasi kelembagaan hanya akan memindahkan masalah lama ke pemerintahan baru.
Kita dapat membangun kantor wali kota yang megah.
Tetapi jika kebun tetap terbengkalai, tidak ada nilai tambah komoditas dan anak muda tetap pergi, maka pembangunan tersebut kehilangan makna substantif.
Kita dapat membentuk banyak dinas.
Tetapi jika pelayanan publik tidak membaik, maka jumlah dinas tidak mempunyai nilai bagi masyarakat.
Kita dapat mempunyai DPRD sendiri.
Tetapi jika politik anggaran tidak transparan, maka representasi politik tersebut tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan.
Dengan demikian, yang harus dimekarkan terlebih dahulu bukan wilayahnya, melainkan cara berpikirnya.
Ekonomi Lease Harus Dihidupkan Sebelum Birokrasinya Diperbesar
Jika memang ingin menyelamatkan Lease, maka energi pembangunan seharusnya diarahkan kepada sektor produktif.
Cengkeh dan pala tidak boleh hanya menjadi cerita masa lalu.
Komoditas tersebut harus dilihat sebagai bagian dari rantai nilai baru. Masyarakat tidak cukup hanya menjual hasil mentah. Harus ada pengolahan, pengemasan, standardisasi, branding, akses pasar dan konektivitas dengan industri.
Perikanan juga harus bergerak dari produksi tradisional menuju penguatan rantai nilai yang memberikan keuntungan lebih besar kepada nelayan.
Pertanian pangan harus dikembangkan agar Lease tidak terus bergantung kepada pasokan dari wilayah lain untuk kebutuhan dasar.
Pariwisata berbasis sejarah, budaya, laut dan bentang alam juga dapat dikembangkan secara hati-hati dengan memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton.
Jika uang masyarakat dapat berputar lebih banyak di dalam negeri-negeri Lease, maka ekonomi lokal akan tumbuh.
Jika anak muda memiliki pekerjaan yang layak di kampung sendiri, maka migrasi akan berkurang.
Jika usaha lokal berkembang, maka pasar kembali hidup.
Jika pasar hidup, maka toko dan warung akan kembali mempunyai pelanggan.
Inilah pembangunan yang sesungguhnya.
Bukan sekadar memindahkan pusat administrasi.
Masyarakat Tidak Membutuhkan Pemekaran yang Menghasilkan Elite Baru
Pada akhirnya, kritik terhadap pemekaran bukan berarti menolak masa depan Lease.
Justru masa depan Lease harus dipertahankan dari kemungkinan pembentukan pemerintahan yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Masyarakat tidak membutuhkan pemekaran apabila hasil akhirnya hanya melahirkan elite baru.
Masyarakat tidak membutuhkan pemekaran apabila biaya birokrasi meningkat sementara ekonomi rakyat tidak bergerak.
Masyarakat tidak membutuhkan pemekaran apabila anak-anak muda tetap meninggalkan kampung karena tidak ada pekerjaan.
Masyarakat tidak membutuhkan pemekaran apabila APBD baru hanya menjadi sumber pembagian proyek.
Masyarakat tidak membutuhkan pemekaran apabila perubahan status administratif tidak menghasilkan perubahan kualitas hidup.
Inilah garis kritik yang harus ditegaskan.
Pemekaran bukan tujuan.
Pemekaran hanya alat.
Dan sebuah alat harus dinilai berdasarkan hasil yang dihasilkannya.
Jika ada instrumen pembangunan lain yang lebih murah, lebih cepat dan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lease, maka instrumen tersebut harus diprioritaskan.
Jangan karena pemekaran telah diperjuangkan selama bertahun-tahun kemudian kita merasa harus meneruskannya hanya karena sudah terlanjur mengeluarkan energi politik yang besar.
Dalam ilmu kebijakan publik, keputusan masa depan harus didasarkan pada manfaat ke depan, bukan semata-mata biaya yang sudah dikeluarkan pada masa lalu.
Perjuangan panjang bukan alasan untuk mengabaikan evaluasi.
Perjuangan panjang justru harus membuat evaluasi semakin serius.
Jangan Memekarkan Wilayah Jika yang Dimekarkan Hanya Kekuasaan
Lease mempunyai sejarah besar.
Lease mempunyai modal sosial.
Lease mempunyai sumber daya manusia.
Lease mempunyai kekayaan budaya.
Lease mempunyai laut.
Lease mempunyai tanah.
Lease mempunyai perkebunan.
Lease mempunyai potensi perikanan.
Lease mempunyai sejarah yang dapat menjadi kekuatan ekonomi dan pendidikan.
Tetapi semua itu tidak akan otomatis menjadi kesejahteraan hanya karena Lease menjadi sebuah kota.
Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengubah potensi menjadi produktivitas.
Yang dibutuhkan adalah institusi yang mampu mengelola sumber daya secara transparan.
Yang dibutuhkan adalah pendidikan yang menghasilkan manusia produktif.
Yang dibutuhkan adalah ekonomi yang mampu memberikan pekerjaan.
Yang dibutuhkan adalah konektivitas yang menurunkan biaya logistik.
Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang bekerja untuk masyarakat.
Dan yang paling penting, masyarakat membutuhkan pemimpin yang melihat kekuasaan sebagai amanah publik, bukan sebagai hadiah politik.
Karena itu, sebelum pemekaran diperjuangkan sebagai tujuan akhir, masyarakat harus terlebih dahulu memastikan desain politik dan ekonominya.
Siapa yang mengawasi?
Bagaimana anggaran dibelanjakan?
Bagaimana masyarakat berpartisipasi?
Bagaimana konflik kepentingan dicegah?
Bagaimana kekayaan alam dikelola?
Bagaimana ekonomi lokal diperkuat?
Bagaimana generasi muda diberi pekerjaan?
Bagaimana eksodus dikurangi?
Bagaimana pemerintahan baru tidak menjadi arena elite capture?
Jika semua itu belum dijawab, maka pemekaran masih lebih banyak berada dalam wilayah aspirasi politik daripada solusi pembangunan.
Lease Tidak Perlu Pemerintahan Baru yang Hanya Mengganti Nama Kekuasaan
Kepulauan Lease tidak boleh melihat masa depannya hanya melalui kacamata pemekaran.
Sejarah mengajarkan bahwa masyarakat Lease pernah mempunyai kemampuan besar dalam perdagangan, pertanian, pendidikan, pelayaran, kepemimpinan dan perjuangan. Kemunduran yang terjadi hari ini seharusnya tidak membuat kita mencari jalan pintas melalui perubahan status administratif.
Justru kita harus berani mengakui bahwa persoalan Lease adalah persoalan yang lebih dalam: struktur ekonomi yang melemah, produktivitas yang menurun, biaya logistik yang tinggi, terbatasnya kesempatan kerja, migrasi tenaga produktif, ketergantungan fiskal, serta kebutuhan reformasi kelembagaan.
Pemekaran mungkin dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi sebagian persoalan tersebut. Tetapi pemekaran tidak boleh diperlakukan sebagai obat untuk seluruh penyakit pembangunan.
Lebih jauh lagi, masyarakat harus waspada terhadap politik yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai modal untuk memperoleh kekuasaan.
Kemiskinan tidak boleh menjadi komoditas politik.
Eksodus anak muda tidak boleh menjadi slogan politik.
Sejarah leluhur tidak boleh menjadi alat untuk membungkus kepentingan elite.
Dukungan masyarakat tidak boleh hanya dihitung berdasarkan tanda tangan tanpa mengetahui substansi kebijakan yang disetujui.
Dan perjuangan pembentukan daerah baru tidak boleh berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang akan memimpin.
Yang harus menjadi pusat perhatian adalah siapa yang akan disejahterakan.
Jika pemekaran mampu membuktikan bahwa kehidupan rakyat akan menjadi lebih baik, maka argumentasi tersebut harus diuji melalui data, kajian fiskal, kajian ekonomi dan desain kelembagaan yang terbuka.
Tetapi jika pemekaran hanya akan menghasilkan lebih banyak jabatan, lebih banyak birokrasi, lebih banyak proyek, lebih banyak kontestasi elite dan ketergantungan fiskal yang baru, maka masyarakat mempunyai alasan yang sangat kuat untuk mengatakan:
Kami tidak membutuhkan pemekaran seperti itu.
Lease tidak membutuhkan pemerintahan baru hanya untuk mengganti nama kekuasaan.
Lease membutuhkan pembangunan baru.
Lease membutuhkan ekonomi baru.
Lease membutuhkan kualitas manusia yang baru.
Lease membutuhkan institusi yang lebih bersih.
Lease membutuhkan pelayanan publik yang lebih baik.
Lease membutuhkan pekerjaan bagi generasi mudanya.
Lease membutuhkan keberanian untuk mengubah sumber daya menjadi produktivitas.
Dan Lease membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan bahwa kekuasaan selalu kembali kepada kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, kemajuan suatu daerah tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak wilayah yang berhasil dimekarkan, melainkan oleh seberapa banyak kemiskinan yang berhasil dikurangi, seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diciptakan, seberapa banyak anak muda yang dapat membangun masa depan di tanah kelahirannya, dan seberapa kuat masyarakat memperoleh manfaat dari kekayaan daerahnya sendiri.
Jangan memekarkan Lease hanya untuk memperbanyak pusat kekuasaan. Jika yang hendak dibangun adalah kesejahteraan, maka bangunlah ekonomi rakyat, kualitas manusia dan institusinya terlebih dahulu.
About The Author
