Gapuramanise.com, Masohi – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maluku Tengah mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Rp2.500.000 per bulan.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga PPPK Paruh Waktu yang selama ini turut berkontribusi dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah.
Apresiasi itu disampaikan Ketua DPD KNPI Maluku Tengah, La Hamidun, kepada Gapuramanise.com, Jumat (4/9/2026). Ia turut menyampaikan penghargaan kepada Bupati Maluku Tengah, Pimpinan DPRD Maluku Tengah, serta Komisi I DPRD Maluku Tengah atas perhatian dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan PPPK Paruh Waktu.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati Maluku Tengah, Pimpinan DPRD, serta Komisi I DPRD Maluku Tengah atas perhatian dan komitmennya terhadap kesejahteraan PPPK Paruh Waktu. Kenaikan penghasilan menjadi Rp2,5 juta tentu menjadi kabar baik dan diharapkan dapat memberikan semangat bagi para tenaga PPPK Paruh Waktu dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya,” ujar La Hamidun.
Menurutnya, peningkatan penghasilan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga yang memiliki peran dalam menunjang pelayanan publik. Kebijakan itu juga didukung dengan adanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
DPD KNPI Maluku Tengah menilai dukungan fiskal tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus memperhatikan kesejahteraan aparatur dan tenaga pelayanan pemerintahan.
Selain mengapresiasi pemerintah daerah, KNPI juga memberikan perhatian terhadap peran DPRD Maluku Tengah, khususnya Komisi I, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami melihat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam memastikan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena itu, perhatian terhadap PPPK Paruh Waktu ini patut diapresiasi,” katanya.
La Hamidun berharap kebijakan peningkatan penghasilan tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran. Ia juga mendorong agar perhatian terhadap kesejahteraan PPPK Paruh Waktu dapat terus ditingkatkan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap kebijakan ini dapat terus dikawal dan dilaksanakan secara transparan serta tepat sasaran. Ke depan, perhatian terhadap kesejahteraan PPPK Paruh Waktu dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
KNPI Tetap Kawal Kebijakan Pemerintah Daerah
Meski memberikan apresiasi, DPD KNPI Maluku Tengah menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi kontrol sebagai bagian dari elemen pemuda di daerah.
KNPI menyatakan akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, terutama kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut La Hamidun, apresiasi terhadap kebijakan pemerintah tidak berarti KNPI mengurangi fungsi pengawasan. Sebaliknya, dukungan dan kontrol harus berjalan beriringan agar setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai tujuan.
“DPD KNPI Maluku Tengah akan terus mengawal setiap kebijakan Pemerintah Daerah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Kami tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga akan memastikan kebijakan yang baik harus dikawal agar pelaksanaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk para tenaga PPPK Paruh Waktu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memastikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat berjalan secara baik, transparan, dan sesuai aturan.
Dalam konteks peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu, KNPI akan terus mendorong agar kebijakan tersebut direalisasikan secara konsisten serta memberikan manfaat nyata bagi para penerima.
“Bagi kami, kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat harus mendapat perhatian bersama. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan, sementara masyarakat dan pemuda memiliki peran untuk ikut mengawasi agar pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
DPD KNPI Maluku Tengah berharap peningkatan penghasilan tersebut dapat memberikan motivasi bagi para PPPK Paruh Waktu untuk semakin meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
KNPI juga mendorong agar sinergi antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, DPRD, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya kebijakan peningkatan penghasilan bagi PPPK Paruh Waktu, KNPI berharap perhatian terhadap tenaga pelayanan pemerintahan dapat terus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
“Kami berharap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat seperti ini dapat terus dilanjutkan. DPD KNPI Maluku Tengah akan tetap berada di tengah masyarakat untuk memberikan dukungan sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah,” tutup La Hamidun. (ACT-GM)
About The Author
