Gapuramanise.com, Ambon – Ketidakjelasan kelanjutan Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kota Ambon memicu aksi protes sejumlah kader. Puluhan kader yang berasal dari lima kecamatan mendatangi Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku di Jalan Ina Tuni, Karang Panjang, Jumat (4/9/2026).
Kader meminta DPD Golkar Maluku memberikan kepastian mengenai tahapan Musda Kota Ambon yang sebelumnya telah berlangsung namun kemudian diskors pada 30 April 2026.
Massa menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk meminta pelaksanaan Musda dari awal, melainkan mempertanyakan mengapa agenda yang telah berjalan belum juga dilanjutkan.
“Musda yang kemarin itu diskors. Kami pertanyakan kelanjutannya, bukan membuat Musda ulang,” tegas salah satu peserta aksi.
Persoalkan Pergantian Pengurus Kecamatan
Persoalan semakin melebar setelah kader mempersoalkan rencana pergantian atau penunjukan pelaksana tugas (Plt) pada sejumlah pimpinan kecamatan.
Mereka menilai langkah tersebut dapat memengaruhi struktur organisasi di tingkat kecamatan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap proses lanjutan Musda Golkar Kota Ambon.
Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon, Julius Yongki Siwalette, dalam orasinya mempertanyakan sikap DPD I Golkar Maluku yang disebut tengah mempersiapkan langkah untuk mengganti pimpinan kecamatan.
Ia mengingatkan bahwa kader di tingkat kecamatan memiliki kontribusi dalam perjalanan politik Partai Golkar di Kota Ambon, termasuk dalam memenangkan Elly Toisutta sebagai Wakil Wali Kota Ambon.
“Lupakah kalian akan perjuangan kami kader Golkar Kota Ambon. Perjuangan memenangkan Elly Toisutta sebagai Wakil Walikota Ambon itu juga perjuangan kita,” teriak Yongki.
Yongki juga melontarkan kritik keras terhadap Richard Rahakbauw dan Elly Toisutta. Ia menilai keduanya memiliki peran dalam dinamika yang terjadi menjelang kelanjutan Musda.
Menurutnya, persoalan internal partai semestinya tidak dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Golkar ini partai besar. Bukan partai kecil. Jangan menodai partai ini dengan kepentingan sekelompok orang. Tanpa kecamatan tidak ada pengurus provinsi,” ujarnya.
Ia menyerukan agar kader tetap menjaga soliditas dan meminta aspirasi mereka diteruskan hingga ke tingkat DPP Partai Golkar.
“Ini suara hati kami, ini suara rakyat yang harus disampaikan ke DPP. Kembalikan kejayaan Golkar,” katanya.
Yongki bahkan mengingatkan akan adanya aksi lanjutan apabila tuntutan kader tidak memperoleh respons.
“Jika tuntutan kami tidak direspons, kita akan kembali melakukan aksi dalam jumlah yang lebih besar,” ancamnya.
Soroti Sikap DPD Golkar Maluku
Kritik serupa disampaikan Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon, Joseph Ruban. Ia menyesalkan langkah Ketua DPD Golkar Maluku Umar Lessy terkait rencana mem-PLT-kan pimpinan kecamatan.
Menurut Joseph, kader kecamatan merasa tidak memiliki persoalan organisasi yang dapat dijadikan alasan untuk mengganti kepengurusan.
“Hari ini kami datang untuk membela diri. Karena kami tidak punya cacat organisasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap Richard Rahakbauw yang dinilainya telah membuat persoalan di tingkat kepengurusan semakin melebar hingga ke akar rumput.
“Richard Rahakbauw secara pribadi telah membunuh Partai Golkar di Kota Ambon sampai ke akar rumput. Dia membuat kebijakan membunuh akar rumput di bagian bawah,” katanya.
Joseph menegaskan bahwa membangun partai membutuhkan konsistensi dan perhatian terhadap kader di tingkat bawah.
“Membesarkan partai harus memiliki konsistensi, butuh pengorbanan, melihat dari akar rumput,” tambahnya.
Nama Bahlil Ikut Dipersoalkan
Selain persoalan Musda dan kepengurusan kecamatan, massa juga menyoroti munculnya nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam dinamika internal tersebut.
Sebelumnya, DPP Partai Golkar menunjuk Elly Toisutta sebagai Caretaker Ketua DPD Golkar Kota Ambon. Setelah keputusan tersebut, Korbid Kepartaian DPD Golkar Provinsi Maluku Richard Rahakbauw bersama Elly Toisutta menggelar pleno pengurus harian Golkar Kota Ambon untuk menyampaikan keputusan tersebut.
Menurut keterangan yang disampaikan massa, dalam pertemuan itu muncul pernyataan bahwa Bahlil Lahadalia mengarahkan pengurus Golkar di lima kecamatan untuk mendukung Elly Toisutta.
Pernyataan tersebut kemudian dipertanyakan kader kecamatan. Mereka menilai proses penjaringan calon ketua sebelumnya telah dilakukan melalui pleno pengurus harian di masing-masing kecamatan sehingga hasil tersebut seharusnya menjadi bagian yang dihormati dalam proses Musda.
Ketua AMPG Kota Ambon, Hengki Hiskia, turut mempertanyakan penggunaan nama Bahlil dalam persoalan tersebut.
Ia menilai tidak semestinya nama ketua umum dibawa ke dalam dinamika internal partai hingga menyentuh level kecamatan.
“Sekelas ketua umum mana bisa intervensi sampai ke kecamatan. Kalaupun betul ada intervensi ketum, sayang disayangkan. Bukan mengurus partai, bukan mengurus bangsa dan negara, malah turun intervensi sampai ke kecamatan,” sesalnya.
Hengki menduga ada pihak tertentu yang sengaja mengatasnamakan atau membawa nama Bahlil untuk kepentingan kelompok maupun individu.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Golkar Maluku, termasuk Elly Toisutta, berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak semakin memperuncing konflik internal.
Menurut Hengki, setiap keputusan organisasi harus tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku di Partai Golkar.
“Kami minta asas konstitusional dikedepankan dalam setiap keputusan partai, termasuk konsolidasi untuk melanjutkan agenda Musda yang sempat diskors,” ujarnya.
DPD Golkar Maluku Terima Aspirasi Kader
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Harian DPD I Golkar Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy, mengatakan pihaknya menerima tuntutan yang disampaikan para kader.
Namun, Ridwan menjelaskan bahwa keputusan pleno mengenai rencana penunjukan Plt pengurus kecamatan belum sampai pada tahap penerbitan surat keputusan.
Menurutnya, hasil pleno tersebut baru berupa resume dan belum menjadi SK resmi.
“Kasih kesempatan kita sampaikan ke ketua bagaimana menindaklanjuti tuntutan teman-teman. Karena kita dialog tidak bisa ambil keputusan,” kata Ridwan.
Ia kemudian mempersilakan perwakilan dari lima kecamatan untuk memasuki ruang rapat guna menyampaikan aspirasi sekaligus membahas tuntutan mereka bersama jajaran DPD I Golkar Maluku.
Pengurus DPD I Golkar Maluku, Subhan Pattimahu, juga menyatakan penghargaan terhadap aspirasi yang disampaikan para kader.
“Yakinlah kami akan merespons semua tuntutan ini sebagaimana tertuang dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai Golkar,” tandas Subhan.
Kader Minta Musda Dilanjutkan
Aksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Musda X Golkar Kota Ambon kini tidak hanya berkaitan dengan penentuan figur ketua. Kader juga mempersoalkan keberlanjutan tahapan Musda, posisi pengurus kecamatan, serta mekanisme pengambilan keputusan di internal partai.
Bagi massa, Musda yang telah berlangsung dan kemudian diskors pada 30 April 2026 semestinya memiliki kejelasan mengenai kelanjutannya. Mereka menolak apabila dinamika tersebut justru berujung pada perubahan struktur di tingkat kecamatan yang dinilai dapat memengaruhi proses Musda.
Para kader meminta DPD Golkar Maluku mengedepankan aturan organisasi, menjaga komunikasi dengan pengurus kecamatan, serta memastikan agenda Musda dapat dilanjutkan tanpa mengabaikan proses yang sebelumnya telah ditempuh.
Mereka juga menegaskan bahwa persoalan tersebut akan terus dikawal. Jika tidak ada tindak lanjut terhadap tuntutan yang disampaikan, massa mengancam kembali mendatangi kantor DPD Golkar Maluku dengan jumlah kader yang lebih besar. (LMW-GM)
About The Author
