
Gapuramanise.com, Ambon – Lanskap komunikasi politik di Provinsi Maluku mengalami pergeseran signifikan. Media sosial kini semakin menjadi ruang strategis bagi para tokoh politik untuk membangun komunikasi, memperluas jangkauan pesan, sekaligus membentuk opini publik.
Hal tersebut tergambar dalam riset lintas-platform terbaru yang dirilis Narapolis Institute pada 1 September 2026. Dalam riset tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kokoh berada di posisi teratas dalam penetrasi media sosial, disusul sejumlah tokoh politik nasional dan daerah.
Direktur Utama Narapolis Institute, Giovani Walewawan, mengatakan temuan tersebut menunjukkan adanya transformasi dalam pola komunikasi politik elite dengan masyarakat.
“Media sosial kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan medan utama pertempuran narasi dan pembentukan opini publik di Maluku,” ujar Giovani.
Hendrik Lewerissa Puncaki Klasemen
Berdasarkan laporan riset tersebut, Hendrik Lewerissa memimpin dengan jangkauan gabungan lintas-platform sekitar 68.152 pengikut.
Hendrik tercatat sebagai salah satu tokoh yang aktif dan terverifikasi di tiga platform sekaligus, yakni Instagram, Facebook, dan TikTok. Keberadaan di berbagai platform tersebut membuat distribusi pesan politiknya mampu menjangkau segmen pengguna media sosial yang lebih luas.
Di posisi kedua dan ketiga terdapat dua srikandi DPR RI dari daerah pemilihan Maluku. Mercy Chriesty Barends berada di posisi kedua dengan sekitar 58.775 pengikut, sementara Saadiah Uluputy menyusul dengan sekitar 58.064 pengikut.
Selisih yang relatif tipis antara keduanya menunjukkan persaingan penetrasi digital yang cukup ketat di antara tokoh perempuan Maluku yang aktif di ruang politik nasional.
Sementara itu, Widya Pratiwi Murad turut masuk dalam jajaran teratas dengan raihan sekitar 36.530 pengikut dan menempati posisi keempat.
Masuknya Widya Pratiwi dalam jajaran teratas sekaligus memperlihatkan kuatnya kehadiran figur perempuan dalam lanskap komunikasi politik digital di Maluku.
TikTok Jadi Game Changer
Salah satu temuan menarik dalam riset tersebut adalah semakin pentingnya TikTok dalam mengubah peta penetrasi media sosial para tokoh politik.
Tokoh-tokoh yang aktif memanfaatkan format video pendek dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh jangkauan yang luas. Konten berupa potongan aktivitas politik, sidang, maupun video yang mengangkat kearifan lokal dapat memperoleh jumlah penonton yang sangat besar ketika berhasil mengikuti pola distribusi algoritmik platform.
Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik tidak lagi hanya bertumpu pada foto, poster, atau teks statis.
Video pendek dengan pesan yang ringkas, visual yang kuat, serta kemampuan mengikuti karakter algoritma media sosial kini menjadi instrumen penting dalam membangun keterhubungan antara figur politik dan publik.
Dengan kata lain, TikTok tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi mulai memainkan peran sebagai arena baru komunikasi politik.
Ancaman Disinformasi dan Pemalsuan Identitas
Di balik meningkatnya penetrasi politik di ruang digital, Narapolis Institute juga mengingatkan adanya kerentanan keamanan digital yang perlu menjadi perhatian.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah potensi pemalsuan identitas dan akun yang mengatasnamakan figur politik. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, membangun persepsi keliru, hingga melakukan penipuan terhadap masyarakat.
Karena itu, tingginya popularitas seorang tokoh di media sosial juga harus diikuti dengan kesadaran terhadap keamanan digital dan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi informasi.
Narapolis Institute menilai fenomena tersebut menjadi alarm bagi publik agar tidak mudah mempercayai setiap informasi maupun akun yang menggunakan nama dan identitas tokoh politik.
Melalui riset ini, Narapolis Institute berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat dapat membaca peta kekuatan digital secara lebih objektif.
Lebih dari sekadar mengukur jumlah pengikut, perkembangan komunikasi politik melalui media sosial diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem komunikasi yang lebih transparan, edukatif, kritis, dan akuntabel di Provinsi Maluku. (VT-GM)
