Gapuramanise.com, Ambon – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ambon mendorong keterlibatan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, khususnya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif dalam mengawal proses demokrasi.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Bawaslu Kota Ambon bersama GMKI Cabang Ambon, Rabu (02/09/2026). Pertemuan ini tidak sekadar membicarakan pengawasan pada saat tahapan pemilihan berlangsung, tetapi mulai menjajaki pola kolaborasi jangka panjang antara lembaga pengawas pemilu dan organisasi mahasiswa.
Ketua Bawaslu Kota Ambon, Alberth Johan Talabessy, SE, M.Si, menegaskan bahwa pengawasan demokrasi tidak boleh baru dilakukan ketika pesta demokrasi telah selesai.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat harus dibangun sejak awal melalui pendidikan politik, pengawasan partisipatif, hingga keterlibatan langsung dalam berbagai tahapan kepemiluan.
“Jangan sampai kita baru mengawal demokrasi setelah pesta selesai, kemudian aktivis baru melakukan demonstrasi. Demokrasi harus dikawal sejak prosesnya dimulai. Bawaslu Kota Ambon tidak bisa berdiri sendiri, karena keterbatasan personel membuat kolaborasi dengan masyarakat, termasuk GMKI, menjadi sangat penting,” ujar Alberth.
Ia mengatakan, GMKI memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis Bawaslu karena memiliki basis komisariat yang tersebar di Kota Ambon serta memiliki tradisi sebagai gerakan intelektual.
Karena itu, Bawaslu berharap GMKI tidak hanya hadir sebagai peserta sosialisasi, tetapi mampu melahirkan gagasan-gagasan kritis mengenai demokrasi dan kepemiluan.
“GMKI sebagai gerakan intelektual harus bisa menunjukkan jejaknya. Kami mengharapkan ada partisipasi nyata, termasuk pemantau pemilu dari GMKI Cabang Ambon. Kawan-kawan GMKI jangan sungkan untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan Bawaslu,” katanya.
18 Komisariat Jadi Potensi Besar
Sementara itu, Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno L. Z. Patty, S.I.Kom, menyambut baik gagasan pengawasan partisipatif tersebut.
Menurut Renno, GMKI Cabang Ambon memiliki potensi besar untuk mendukung kerja-kerja pengawasan karena memiliki 18 komisariat di Kota Ambon.
Potensi tersebut, kata dia, dapat dimanfaatkan bukan hanya pada momentum pemilu, tetapi juga melalui kegiatan internal organisasi seperti Masa Perkenalan (MAPER).
MAPER merupakan pintu gerbang bagi mahasiswa Kristen untuk mengenal, bergabung, dan mengambil bagian dalam pelayanan serta gerakan GMKI. Setiap komisariat memiliki ruang untuk melaksanakan MAPER, sementara Cabang GMKI Ambon juga menyelenggarakan kegiatan serupa.
Dengan basis tersebut, sosialisasi kepemiluan dapat dilakukan secara langsung kepada mahasiswa baru yang menjadi bagian dari proses kaderisasi GMKI.
“Kalau setiap tahun ada kegiatan MAPER di 18 komisariat dan juga di tingkat cabang, jumlah mahasiswa yang bisa dijangkau bisa mencapai 500 orang lebih. Ini menjadi ruang yang sangat strategis bagi Bawaslu untuk hadir dan memberikan pendidikan demokrasi secara langsung, bukan sekadar sosialisasi,” ujar Renno.
Ia menilai, pendidikan kepemiluan harus menghasilkan output yang dapat dirasakan secara nyata. Misalnya, mahasiswa tidak hanya mengetahui pentingnya menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami cara melakukan pengecekan data pemilih, termasuk mendorong kesadaran terhadap data pemilih berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi juga dapat diarahkan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan proses kepemiluan sehingga mahasiswa memahami demokrasi bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai praktik kewargaan.
Dorong MoU dan Pemantau Pemilu dari GMKI
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga menjajaki kemungkinan membangun kerja sama yang lebih formal melalui Memorandum of Understanding (MoU).
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi memiliki program yang jelas dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Bawaslu Kota Ambon juga mendorong agar GMKI Cabang Ambon dapat mengambil bagian sebagai pemantau pemilu serta menjadi bagian dari jejaring pengawasan partisipatif di lapangan.
Konsep tersebut menempatkan kader dan anggota GMKI sebagai mata dan telinga masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, sekaligus menjadi perpanjangan partisipasi masyarakat dalam kerja-kerja pengawasan.
Renno menegaskan, GMKI harus mampu menjaga karakter kritisnya dalam membangun demokrasi.
“GMKI tidak boleh hanya hadir ketika ada persoalan setelah pemilu. Kita harus hadir sejak awal, membaca prosesnya, mengkritisi kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi, sekaligus mengambil bagian dalam pengawasan. Kalau kita bicara GMKI sebagai gerakan intelektual, maka jejak intelektual itu harus terlihat dalam kerja nyata untuk demokrasi,” tegas Renno.
Perempuan Juga Jadi Fokus
Selain pengawasan partisipatif secara umum, audiensi juga membicarakan pentingnya memperluas keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja demokrasi.
GMKI Cabang Ambon memiliki bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yang dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pengawasan pemilu.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong semakin banyak kader perempuan GMKI untuk memahami proses kepemiluan, pengawasan, serta hak-hak politik warga negara.
Bawaslu Kota Ambon juga menyampaikan komitmen untuk mengupayakan keterlibatan dalam momentum perekrutan organisasi mahasiswa pada tahun ini. Kehadiran Bawaslu dalam ruang-ruang kaderisasi mahasiswa dinilai dapat menjadi langkah awal membangun kesadaran demokrasi sejak dini.
Dengan demikian, sinergi Bawaslu Kota Ambon dan GMKI Cabang Ambon diarahkan bukan hanya pada satu momentum pemilihan, melainkan menjadi gerakan bersama untuk membangun budaya demokrasi yang kritis, partisipatif, dan berkelanjutan.
Sebab, pengawasan demokrasi tidak semestinya menunggu kotak suara dibuka atau ditutup. Ia harus tumbuh jauh sebelumnya di ruang-ruang kampus, komisariat, komunitas, dan tengah masyarakat agar pesta demokrasi benar-benar menjadi pesta rakyat yang dikawal bersama.(SWW-GM)
About The Author
