Gapuramanise.com, Ambon – Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya (GEMA MBD), Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK), bersama Ketua Paguyuban Mahasiswa se-Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), melakukan audiensi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk membahas keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Blok Masela.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa memastikan kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela memberikan manfaat nyata bagi masyarakat MBD, khususnya melalui kesempatan kerja, peningkatan kompetensi, pelatihan, sertifikasi dan pengembangan sumber daya manusia.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menegaskan bahwa masyarakat MBD harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penonton di daerah sendiri.
“Kami tidak ingin masyarakat Maluku Barat Daya hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Blok Masela harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal,” tegas mahasiswa.
Khawatir Tenaga Kerja Luar Daerah Mendominasi
Mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi dominasi tenaga kerja dari luar daerah. Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan prioritas tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterapkan melalui kebijakan, mekanisme rekrutmen, pelatihan dan pengawasan yang jelas.
Mahasiswa mendorong adanya program peningkatan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, antara lain pelatihan dan sertifikasi welding, electrical, mechanical, operator alat berat, konstruksi, K3, hospitality hingga logistik.
Mereka juga meminta pemerintah membangun kerja sama dengan pihak pengembang, kontraktor, vendor dan perusahaan yang terlibat dalam Blok Masela agar program pelatihan benar-benar sesuai dengan standar kebutuhan industri.
Rekrutmen Harus Transparan
GEMA MBD, GMBK dan para Ketua Paguyuban juga menekankan pentingnya sistem rekrutmen yang transparan dan dapat diawasi publik.
Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, persyaratan, proses seleksi, jumlah pekerja yang diterima, asal daerah hingga penempatan tenaga kerja dinilai perlu dibuka secara transparan untuk mencegah praktik diskriminasi, nepotisme dan ketidakadilan.
“Kalau memang tenaga kerja lokal menjadi prioritas, maka prosesnya harus terbuka dan bisa diawasi masyarakat. Jangan sampai kata ‘prioritas lokal’ hanya menjadi narasi, tetapi dalam praktiknya justru tenaga kerja dari luar daerah yang lebih banyak terserap,” tegas mahasiswa.
Dorong Database Tenaga Kerja MBD
Mahasiswa juga mendorong Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten MBD membangun database tenaga kerja lokal yang akurat dan terintegrasi.
Database tersebut perlu memuat pendidikan, keahlian, pengalaman kerja dan sertifikasi tenaga kerja. Data ini penting agar pemerintah dapat mengetahui potensi SDM MBD sekaligus mempersiapkan pelatihan sesuai kebutuhan proyek.
Mahasiswa menilai persiapan tidak boleh dilakukan setelah perusahaan membutuhkan tenaga kerja. Pemetaan dan peningkatan kompetensi harus dilakukan sejak dini agar anak-anak MBD siap ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat.
Pengawasan Harus Berkelanjutan
Selain pelatihan dan rekrutmen, mahasiswa meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku aktif melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perusahaan, vendor dan kontraktor yang terlibat dalam pengembangan Blok Masela.
“Blok Masela harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Maluku Barat Daya. Karena itu, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan, dilibatkan dan diberikan kesempatan yang proporsional dalam setiap tahapan pengembangannya,” ujar mahasiswa.
GEMA MBD, GMBK dan Paguyuban Mahasiswa se-Kabupaten MBD menegaskan akan terus mengawal kebijakan dan perkembangan Blok Masela, khususnya terkait tenaga kerja lokal.
Mereka berharap Disnakertrans Provinsi Maluku dapat memperkuat koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten MBD sehingga persiapan sumber daya manusia lokal dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.
Bagi mahasiswa, Blok Masela tidak boleh hanya menjadi proyek besar yang berlangsung di tanah MBD, tetapi harus menjadi momentum peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat Maluku Barat Daya.
About The Author
