Gapuramanise.com, Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi langkah mahasiswa asal Maluku Barat Daya (MBD) yang aktif mengawal keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Apresiasi itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Dr. Muhammad Rizal Latuconsina, ST., M.Si., saat menerima audiensi mahasiswa MBD bersama organisasi dan paguyuban mahasiswa.
Menurut Rizal, pengembangan Blok Masela bukan hanya soal investasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia lokal. Pada tahap konstruksi, sesuai AMDAL INPEX, diproyeksikan terdapat sekitar 12.000 tenaga kerja, sementara pada tahap produksi sekitar 800 pekerja secara langsung.
“Selain tenaga kerja yang terlibat langsung, ada puluhan ribu peluang ekonomi lain yang bisa muncul,” ujar Rizal.
Saat ini, konsorsium PENG yang terdiri dari Petrosea, Enviromate Technology dan Wijaya Karya telah memulai pekerjaan awal di Desa Lermatang. Sebanyak 12 warga lokal telah direkrut, seluruhnya merupakan anak-anak Lermatang.
Namun, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi operator alat berat masih menjadi kendala. Pemerintah Provinsi Maluku mendorong agar kebutuhan tenaga kerja terlebih dahulu dipenuhi dari MBD dan KKT melalui mekanisme prioritas tenaga kerja lokal.
Pemprov juga mendorong sistem zonasi, dengan MBD dan KKT sebagai Zona A, kabupaten/kota lain di Maluku sebagai Zona B, dan tenaga kerja dari luar Maluku sebagai Zona C.
Rizal menegaskan, ijazah saja tidak cukup untuk masuk ke industri migas.
“Harus ada kompetensi, harus ada sertifikat kompetensi,” tegasnya.
Karena itu, mahasiswa dan pemerintah daerah didorong membangun database pencari kerja MBD yang memuat pendidikan, keahlian, pengalaman dan sertifikasi. Pencari kerja juga diwajibkan terdaftar di Disnaker Kabupaten dan memiliki AK-1.
Selain pekerjaan formal, Rizal mengingatkan bahwa Blok Masela membuka peluang besar bagi masyarakat sebagai pelaku usaha, terutama di sektor logistik, pertanian, perikanan dan peternakan.
Sementara itu, GEMA MBD menilai pengawalan Blok Masela harus dilakukan secara bersama. Bukan hanya menuntut kuota tenaga kerja, tetapi memastikan anak-anak MBD memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri.
“Blok Masela jangan hanya menjadi proyek yang dibangun di tanah MBD, tetapi harus menjadi momentum agar masyarakat MBD menjadi bagian dari pembangunan dan menikmati manfaat ekonominya,” demikian sikap mahasiswa.
Rizal berharap gerakan mahasiswa MBD terus diperluas karena pengawalan Blok Masela tidak hanya menjadi tanggung jawab Disnaker, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. (SWW-GM)
About The Author
