Gapuramanise.com, Ambon – Polemik terkait klaim alokasi Rp9 triliun untuk pengembangan sektor kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara kembali memanas. Kali ini, Ketua Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK) Cabang Ambon, Helmi Natro, menilai pernyataan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, John Laipeny, justru berujung pada blunder politik dan membingungkan masyarakat.
Helmi menyampaikan sikap tersebut kepada Gapuramanise.com, Kamis (3/9/2026), sebagai respons atas pemberitaan sebelumnya mengenai pernyataan Laipeny yang mengaitkan koordinasi dan lobi pemerintah daerah dengan alokasi sekitar Rp9 triliun untuk pembangunan kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara.
Menurut Helmi, persoalan utama bukanlah memperdebatkan apakah Rp9 triliun itu ada atau tidak. Yang menjadi masalah adalah cara angka tersebut dikonstruksikan sebagai keberhasilan lobi pemerintah daerah, sementara berdasarkan penjelasan lain, anggaran tersebut merupakan bagian dari program pemerintah melalui PT PLN (Persero).
“Kalau niatnya membela Gubernur, jangan sampai pembelaannya justru membuat publik bertanya-tanya. Karena ketika angka Rp9 triliun disebut sebagai buah lobi, masyarakat tentu berhak bertanya: lobi terhadap siapa, anggarannya dari mana, dan keputusan akhirnya dibuat oleh siapa?” kata Helmi.
Niat Membela, Malah Membuka Ruang Pertanyaan
Helmi menilai, pernyataan Laipeny yang awalnya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perjalanan dinas kepala daerah ke Jakarta menghasilkan sesuatu, justru membuka ruang pertanyaan yang lebih besar.
Menurut dia, perjalanan dinas boleh saja disebut berhasil apabila hasilnya konkret dan dapat diverifikasi. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh dibangun hanya berdasarkan klaim politik tanpa menjelaskan proses dan dasar penganggarannya.
“Jangan karena ingin menunjukkan perjalanan dinas itu berhasil, lalu semua anggaran pusat seakan-akan harus diberi label hasil lobi daerah. Itu namanya bisa membuat publik salah memahami mekanisme anggaran,” ujarnya.
Helmi bahkan menyindir keras narasi tersebut.
“Kalau semua anggaran pemerintah pusat yang diperjuangkan daerah otomatis menjadi hasil lobi kepala daerah, berarti setiap kali pejabat pulang dari Jakarta tinggal membawa kalkulator, lalu seluruh anggaran pusat dihitung sebagai hasil perjalanan dinas. Ini bukan cara kerja negara, ini cara kerja klaim,” sindirnya.
Rp9 Triliun Bukan Uang Saku Perjalanan Dinas
Helmi menegaskan bahwa publik perlu mendapatkan pendidikan politik yang sehat mengenai bagaimana anggaran negara bekerja.
Ia mempertanyakan apakah alokasi sekitar Rp9 triliun tersebut merupakan anggaran yang secara khusus lahir akibat intervensi Gubernur Maluku, atau merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat melalui PLN untuk pembangunan sistem kelistrikan di kawasan Maluku dan Maluku Utara.
“Rp9 triliun itu bukan uang saku yang tiba-tiba diberikan setelah pejabat daerah datang ke Jakarta. Ada perencanaan, ada program, ada mekanisme penganggaran dan ada institusi yang bertanggung jawab,” katanya.
Menurut Helmi, apabila memang terdapat dokumen resmi yang membuktikan bahwa lobi Gubernur Maluku secara spesifik menghasilkan alokasi Rp9 triliun tersebut, maka dokumen itu sebaiknya dibuka kepada publik.
“Jangan hanya bilang lobi berhasil. Tunjukkan suratnya, proposalnya, hasil rapatnya, keputusan anggarannya. Publik sekarang tidak cukup diberi cerita, publik butuh bukti,” tegasnya.
Jangan Maluku dan Maluku Utara Dimasukkan dalam Satu Karung Klaim
Hal lain yang menjadi sorotan Helmi adalah cakupan anggaran tersebut.
Ia mengingatkan bahwa Rp9 triliun yang diberitakan dialokasikan untuk sektor kelistrikan Maluku dan Maluku Utara, bukan semata-mata untuk Provinsi Maluku.
Karena itu, menurut Helmi, menjadi tidak tepat apabila keseluruhan angka tersebut kemudian diposisikan sebagai keberhasilan satu pemerintah daerah.
“Kalau Rp9 triliun itu untuk Maluku dan Maluku Utara, lalu seluruhnya disebut sebagai hasil lobi Gubernur Maluku, pertanyaan saya sederhana: apakah Gubernur Maluku juga menjadi Gubernur Maluku Utara?” katanya dengan nada menyindir.
“Jangan sampai karena ingin membela seseorang, wilayah tetangga ikut dimasukkan ke dalam daftar prestasi. Maluku Utara punya pemerintah daerah sendiri, punya masyarakat sendiri, dan tentu punya proses perjuangan sendiri.”
Ketua GMBK: Jangan Korbankan Akal Sehat Demi Pembelaan Politik
Sebagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang membawa semangat pembangunan daerah, Helmi mengatakan GMBK tidak berkepentingan untuk menghalangi program pemerintah.
Justru sebaliknya, GMBK mendukung setiap kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti masyarakat harus menerima setiap narasi politik tanpa kritik.
“Kalau pemerintah bekerja dan menghasilkan program yang baik, kita apresiasi. Kalau ada yang perlu dikritik, kita kritik. Jangan karena ingin membela pemerintah, lalu akal sehat masyarakat yang dikorbankan,” ujarnya.
Menurut Helmi, masyarakat Maluku saat ini membutuhkan listrik yang menyala, infrastruktur yang berjalan, dan pelayanan publik yang nyata.
Bukan perang klaim mengenai siapa yang paling berjasa.
“Rakyat tidak akan bertanya siapa yang paling banyak berfoto di depan gedung kementerian. Rakyat akan bertanya kapan listrik masuk ke desa mereka, kapan sekolah mereka terang, kapan puskesmas mereka mendapatkan pelayanan yang layak,” katanya.
Tuntut Permintaan Maaf dan Klarifikasi
Atas polemik tersebut, Helmi meminta John Laipeny memberikan klarifikasi sekaligus mempertimbangkan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat apabila pernyataannya sebelumnya telah menimbulkan kesan bahwa Rp9 triliun tersebut sepenuhnya merupakan hasil lobi Gubernur Maluku.
“Kami meminta John Laipeny jangan alergi terhadap kritik. Kalau pernyataannya keliru atau menimbulkan tafsir yang menyesatkan, ya sampaikan klarifikasi dan minta maaf kepada publik. Itu jauh lebih terhormat daripada mempertahankan narasi yang semakin sulit dijelaskan,” tegas Helmi.
Ia menambahkan, meminta maaf bukan berarti kalah secara politik.
“Justru pejabat publik yang berani mengoreksi pernyataannya menunjukkan bahwa dia menghormati masyarakat. Yang berbahaya itu bukan salah bicara, tetapi sudah salah bicara lalu dipaksa terlihat benar.”
Jangan Sampai Klaim Lebih Terang dari Listriknya
Helmi kembali menyinggung tujuan utama program kelistrikan tersebut.
Menurutnya, apabila benar terdapat target perluasan akses listrik bagi 104 desa di Maluku, maka seluruh pihak seharusnya berkonsentrasi mengawal agar target tersebut benar-benar terealisasi.
“Silakan Gubernur bekerja, silakan DPRD mengawal, silakan PLN melaksanakan. Semua punya peran. Tapi jangan rebutan mahkota atas anggaran yang sumbernya adalah program negara,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan sindiran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang menurutnya terlalu cepat mengklaim keberhasilan.
“Jangan sampai listrik rakyat belum menyala, tetapi klaim keberhasilan sudah menyala terang benderang. Bahkan lebih terang daripada lampu di desa yang masih menunggu jaringan listrik.”
Helmi menegaskan GMBK Cabang Ambon akan terus mengawal isu pembangunan di Maluku, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan, infrastruktur, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
“GMBK tidak sedang mencari musuh. Kami hanya ingin memastikan rakyat tidak dijadikan penonton dalam pertunjukan klaim keberhasilan. Kalau benar, katakan benar. Kalau perlu dikoreksi, koreksi. Karena pembangunan daerah tidak boleh dibangun di atas kebingungan informasi.” (LMW-GM)
About The Author
