JiKTI Maluku, BaKTI, dan KONEKSI Dorong Pemanfaatan Policy Windows untuk Perkuat Pembangunan Berbasis Bukti di Maluku

Gapuramanise.com, Ambon – Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) Maluku bersama BaKTI dan KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia–Indonesia) menggelar Mini Workshop bertajuk “Dari Pengetahuan Menuju Kebijakan: Memanfaatkan Policy Windows untuk Memperkuat Pembangunan Daerah Berbasis Bukti di Maluku”, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.30–13.00 WIT tersebut dilaksanakan secara tatap muka di Laboratorium Terpadu Blok Masela, Universitas Pattimura, Ambon. Mini workshop ini menjadi ruang pembelajaran, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi multipihak untuk memperkuat pemanfaatan hasil penelitian dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di Maluku.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur yang memiliki perhatian dan fokus terhadap isu pembangunan berbasis pengetahuan dan bukti, di antaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi mahasiswa, peneliti muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Bappeda Provinsi Maluku, jurnalis, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran lintas kelompok tersebut menunjukkan bahwa proses membawa pengetahuan menuju kebijakan tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok saja. Diperlukan keterhubungan antara peneliti, pemerintah, masyarakat sipil, generasi muda, media, serta berbagai aktor pembangunan agar bukti dan pengetahuan yang tersedia dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan daerah.

Mempertemukan Pengetahuan, Bukti, dan Kebijakan

Mini workshop ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking) di Maluku. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya jarak antara hasil penelitian yang dihasilkan oleh akademisi maupun peneliti dengan proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

Berbagai penelitian dapat menghasilkan pengetahuan penting mengenai persoalan pembangunan daerah. Namun, pengetahuan tersebut tidak secara otomatis masuk ke dalam agenda kebijakan. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan yang sedang menjadi perhatian publik, membaca momentum kebijakan, memahami aktor yang memiliki pengaruh, serta menerjemahkan temuan penelitian ke dalam rekomendasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan.

Dalam konteks tersebut, konsep policy windows menjadi salah satu pendekatan penting yang dibahas dalam kegiatan. Policy windows menggambarkan momentum atau kesempatan ketika kondisi tertentu membuka peluang bagi suatu persoalan untuk masuk ke dalam agenda kebijakan dan memperoleh perhatian dari pengambil keputusan.

Pemanfaatan policy windows menjadi penting karena sebuah hasil penelitian harus hadir pada momentum yang tepat, kepada aktor yang tepat, dan dalam bentuk informasi yang tepat agar memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan.

Mendorong Pendekatan Knowledge to Policy

Selain policy windows, workshop juga memperkenalkan pendekatan Knowledge to Policy (K2P) yang menempatkan pengetahuan sebagai salah satu elemen penting dalam proses perubahan kebijakan.

Pendekatan ini tidak sekadar berbicara mengenai bagaimana menghasilkan penelitian, tetapi juga bagaimana memastikan hasil penelitian dapat dikomunikasikan dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang relevan, mudah dipahami, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti.

Dalam proses tersebut, peneliti dituntut tidak hanya mampu menghasilkan bukti ilmiah, tetapi juga memahami kebutuhan pengguna pengetahuan, terutama pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan.

Sebaliknya, pemerintah dan pengambil kebijakan juga membutuhkan akses terhadap bukti yang kredibel untuk memperkuat proses perencanaan pembangunan. Hubungan dua arah inilah yang menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kebijakan berbasis bukti.

Melibatkan Pemerintah, Peneliti Muda, Masyarakat Sipil, dan Media

Keterlibatan berbagai kelompok dalam mini workshop menjadi salah satu aspek penting kegiatan. Bappeda Provinsi Maluku, misalnya, memiliki posisi strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu, kehadiran BRIN, peneliti muda, akademisi, LSM, organisasi mahasiswa, dan jurnalis memperluas perspektif mengenai bagaimana pengetahuan diproduksi, dikomunikasikan, dan digunakan dalam ruang publik maupun kebijakan.

Peneliti muda dan organisasi mahasiswa juga memiliki posisi penting dalam membangun keberlanjutan ekosistem pengetahuan di Maluku. Mereka tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga berpotensi menjadi aktor yang menghasilkan riset, mengembangkan gagasan, serta terlibat dalam advokasi kebijakan di masa mendatang.

Di sisi lain, LSM dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam membawa perspektif masyarakat serta pengalaman lapangan ke dalam diskusi kebijakan. Sementara media memiliki peran penting dalam menjembatani pengetahuan dan informasi pembangunan kepada masyarakat luas.

Dengan mempertemukan aktor-aktor tersebut, mini workshop diharapkan dapat membangun pemahaman bersama bahwa kebijakan berbasis bukti membutuhkan ekosistem, bukan sekadar penelitian.

Pemetaan Prioritas Kebijakan Maluku 2026–2027

Salah satu agenda utama workshop adalah mengidentifikasi isu prioritas serta momentum kebijakan Maluku untuk periode 2026–2027.

Peserta didorong untuk memetakan isu strategis pembangunan, peluang intervensi kebijakan, momentum yang dapat dimanfaatkan, serta aktor-aktor yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap isu tersebut.

Proses ini juga dilakukan melalui pendekatan stakeholder and power mapping untuk mengidentifikasi aktor kunci dan potensi policy champions yang dapat mendorong pemanfaatan bukti penelitian dalam proses kebijakan.

Pemetaan menjadi penting karena keberhasilan suatu rekomendasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas bukti. Faktor lain seperti momentum politik, kapasitas kelembagaan, kepentingan para pemangku kepentingan, komunikasi, serta kemampuan membangun koalisi juga turut menentukan apakah suatu pengetahuan dapat masuk dan memengaruhi agenda kebijakan.

Menuju Policy Windows Map Maluku 2026–2027

Mini workshop ini juga diarahkan untuk menghasilkan Policy Windows Map Maluku 2026–2027, yaitu peta bersama mengenai isu strategis, peluang kebijakan, momentum, serta ruang intervensi yang dapat dimanfaatkan oleh para peneliti dan pemangku kepentingan pembangunan.

Selain itu, kegiatan diarahkan untuk menyusun Roadmap of Action JiKTI Maluku sebagai rencana aksi kolaboratif dalam memperkuat hubungan antara penelitian, pengetahuan, dan kebijakan.

Kedua keluaran tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen kegiatan, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kolaborasi antara peneliti, pemerintah, masyarakat sipil, media, dunia pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Membangun Ekosistem Kebijakan Berbasis Bukti

Kolaborasi JiKTI Maluku, BaKTI, dan KONEKSI melalui kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem evidence-based policymaking di Maluku.

Pembangunan daerah membutuhkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki dasar pengetahuan dan bukti yang kuat. Karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu memastikan bahwa hasil penelitian dapat bertemu dengan kebutuhan kebijakan pada waktu dan momentum yang tepat.

Mini workshop ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat jejaring antarpelaku pengetahuan dan kebijakan di Maluku. Dengan mempertemukan pemerintah, peneliti, akademisi, peneliti muda, masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, media, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan terbentuk kolaborasi yang lebih kuat dalam menghasilkan serta memanfaatkan bukti untuk pembangunan daerah.

Pada akhirnya, dari pengetahuan menuju kebijakan bukan sekadar proses menerjemahkan hasil penelitian menjadi rekomendasi, tetapi membangun hubungan yang berkelanjutan antara mereka yang menghasilkan pengetahuan dengan mereka yang menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengambil keputusan.

Melalui pemanfaatan policy windows, penguatan pendekatan Knowledge to Policy, serta pemetaan aktor dan momentum kebijakan, JiKTI Maluku bersama BaKTI dan KONEKSI mendorong agar pengetahuan dan bukti penelitian semakin memiliki ruang dalam proses pembangunan Maluku yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. (LMW-GM)