Home » Sibuk Urus RI 2, Gubernur Maluku HL Jangan Lupa Urus Maluku

Gapuramanise.com, Ambon – Langkah Gubernur Maluku sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku, Hendrik Izaac Lewerissa, yang mengusulkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, memunculkan pertanyaan mengenai prioritas dan tanggung jawab seorang kepala daerah.

Di tengah berbagai persoalan pembangunan yang masih membutuhkan perhatian serius di Maluku, Hendrik justru ikut masuk dalam dinamika politik nasional dengan menyampaikan usulan kepada Prabowo agar mempertimbangkan Dasco untuk mengisi kekosongan kursi RI 2 setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (15/11/2026), Hendrik secara terbuka menyebut bahwa keluarga besar Partai Gerindra Maluku mengusulkan nama Dasco karena dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan komunikasi politik yang mumpuni untuk mendampingi Prabowo hingga akhir masa pemerintahan.

“Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, bahwa sesungguhnya adalah prerogatif Bapak Presiden untuk memilih calon wakil presiden. Tapi jika mempertimbangkan keluarga besar Partai Gerindra Maluku mengusulkan Bapak Prabowo untuk mempertimbangkan Profesor Doktor Sufmi Dasco, Ketua Harian DPP Gerindra, sebagai wakil presiden. Profesor Doktor Sufmi Dasco kami pandang pantas, layak, dan patuh, memiliki pengalaman dan komunikasi politik yang sangat andal. Dan itu akan menjadi wakil presiden yang bisa mendampingi Bapak Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan nanti dengan baik. Itu adalah usulan kami, keluarga besar Partai Gerindra Provinsi Maluku.” Ujar Hendrik.

Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap politik Hendrik yang tidak hanya berbicara dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai di daerah, tetapi juga membawa identitasnya sebagai Gubernur Maluku.

Di sinilah persoalan prioritas perlu ditempatkan secara kritis. Sebab, menjadi Ketua DPD Gerindra dan menjadi Gubernur Maluku merupakan dua jabatan dengan mandat, kewenangan, serta tanggung jawab yang berbeda.

Jabatan Gubernur Bukan Sekadar Atribut Politik Partai

Hendrik tentu memiliki hak politik untuk menyampaikan aspirasi kepada Ketua Umum Partai Gerindra. Namun, jabatan gubernur tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai atribut tambahan dalam aktivitas politik kepartaian.

Sebagai kepala daerah, tanggung jawab utamanya adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan terlaksana, pelayanan publik meningkat, serta anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, keterlibatan dalam pembicaraan mengenai komposisi kepemimpinan nasional perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak semua dinamika politik di Jakarta harus menjadi ruang yang perlu dimasuki seorang gubernur, terlebih ketika daerah yang dipimpinnya masih memiliki pekerjaan rumah pembangunan yang membutuhkan perhatian.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan atau good governance, kepemimpinan daerah semestinya berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, responsivitas, dan kepentingan publik.

Ukuran keberhasilan gubernur bukan seberapa sering namanya muncul dalam percakapan politik elite nasional, melainkan sejauh mana kebijakan pemerintahannya menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Apa Urgensi Maluku Masuk dalam Urusan Kursi RI 2?

Persoalan lain yang patut dicermati adalah urgensi strategis dari usulan tersebut.

Sufmi Dasco Ahmad sendiri merupakan kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Dukungan Hendrik terhadap Dasco tentu merupakan aspirasi politik dari struktur partai di daerah.

Namun, pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan kedekatan partai atau kemampuan komunikasi politik. Posisi RI 2 memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan kekuasaan, hubungan antarlembaga negara, stabilitas pemerintahan, dan kepentingan nasional.

Apalagi, kesamaan latar belakang partai antara presiden dan calon wakil presiden juga perlu ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai pembagian peran dan mekanisme pengawasan kekuasaan.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, usulan dari Gerindra Maluku merupakan aspirasi politik, bukan penentu proses konstitusional pengisian jabatan tersebut.

Pertanyaannya, apakah keterlibatan Hendrik dalam menyampaikan usulan tersebut memberikan nilai strategis langsung bagi kepentingan pembangunan Maluku?

Pertanyaan ini penting karena seorang gubernur semestinya mampu membedakan agenda organisasi politik dengan agenda pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tak Perlu Gencar Menunjukkan Kedekatan dengan Prabowo

Jika Hendrik selama ini dikenal memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo Subianto, semestinya kedekatan tersebut tidak perlu terus-menerus ditunjukkan melalui pernyataan terbuka di media, apalagi sampai menyampaikan secara demonstratif siapa figur yang dianggap pantas menduduki kursi wakil presiden.

Dalam komunikasi politik, kedekatan dengan pemimpin nasional tidak selalu harus diperlihatkan melalui intensitas pernyataan publik. Ada cara yang lebih elegan, terukur, dan substantif untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui komunikasi internal partai maupun saluran politik yang tersedia.

Jika memang Hendrik memiliki akses komunikasi yang baik dengan Prabowo, penyampaian aspirasi mengenai Sufmi Dasco semestinya dapat dilakukan melalui mekanisme komunikasi politik yang lebih proporsional.

Tidak semua hal harus diumumkan kepada publik seolah-olah dukungan dari daerah menjadi faktor penting dalam menentukan konfigurasi kepemimpinan nasional.

Terlebih, Dasco merupakan figur internal Gerindra yang sudah dikenal Prabowo. Keduanya berada dalam satu struktur politik yang sama. Karena itu, pernyataan terbuka Hendrik mengenai kelayakan Dasco memunculkan pertanyaan tentang urgensi komunikasi tersebut di ruang publik.

Hendrik perlu memahami bahwa kedekatan politik dengan Presiden bukanlah prestasi pemerintahan. Kedekatan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarpulau, dukungan anggaran, investasi, dan percepatan pembangunan Maluku.

Jangan sampai terlalu bersemangat menunjukkan kedekatan dengan kekuasaan di Jakarta, tetapi perhatian terhadap persoalan Maluku justru tidak mendapatkan porsi yang semestinya.

Jika memiliki akses langsung kepada Presiden, bukankah lebih strategis menggunakan akses tersebut untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Maluku daripada terus membangun narasi dukungan terhadap figur politik nasional?

Maluku Masih Membutuhkan Konsentrasi Kepemimpinan

Maluku bukan daerah yang kekurangan pekerjaan rumah pembangunan.

Persoalan konektivitas antarpulau, pemerataan infrastruktur, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, kemiskinan, hingga optimalisasi potensi sumber daya alam masih membutuhkan perhatian serius.

Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan menuntut kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pusat pemerintahan, tetapi juga menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Kondisi tersebut membutuhkan konsentrasi kepemimpinan, koordinasi birokrasi, pengawasan program, serta keberanian mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, energi politik seorang gubernur seharusnya lebih banyak diarahkan untuk memastikan agenda pembangunan daerah berjalan secara konsisten dan terukur.

Aktivitas politik nasional memang tidak dilarang bagi seorang kepala daerah. Namun, jangan sampai aktivitas tersebut justru terlihat lebih menonjol dibandingkan tanggung jawab pemerintahan yang melekat pada jabatannya.

Jangan Sampai Politik Jakarta Lebih Menarik daripada Persoalan Maluku

Hendrik perlu memahami bahwa posisi sebagai Ketua DPD Gerindra merupakan tanggung jawab organisasi politik, sedangkan jabatan Gubernur Maluku merupakan mandat pemerintahan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan pilihan maupun afiliasi politik.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan sehingga kepentingan partai terlihat lebih dominan daripada kepentingan pemerintahan.

Kritik terhadap langkah Hendrik bukan terletak pada haknya menyampaikan usulan politik, melainkan pada pentingnya menjaga proporsi dan prioritas seorang pejabat publik.

Maluku membutuhkan gubernur yang mampu mengonsolidasikan pemerintahan, mempercepat pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan memastikan persoalan masyarakat mendapatkan penyelesaian.

Bukan sekadar tampil dalam dinamika politik nasional atau menunjukkan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di Jakarta.

Pada akhirnya, keberhasilan seorang gubernur tidak diukur dari seberapa jauh dirinya terlibat dalam pembicaraan mengenai siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden, tetapi dari seberapa besar kemajuan daerah yang dipimpinnya.

Hendrik boleh berbicara sebagai Ketua DPD Gerindra, tetapi jangan sampai lupa bahwa dirinya juga Gubernur Maluku. Urusan partai memiliki ruangnya sendiri, sementara Maluku memiliki begitu banyak persoalan yang menuntut perhatian dan penyelesaian.

Jika benar memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo, gunakan kedekatan itu untuk memperjuangkan Maluku, bukan sekadar menunjukkan eksistensi dalam percaturan politik nasional.

Maluku bukan panggung politik untuk membangun citra kedekatan dengan kekuasaan. Maluku adalah daerah yang harus diurus, dibangun, dan diperjuangkan.(Tim)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *