Home » Polemik Waitomu: Ketika Seragam Tak Seharusnya Mengalahkan Hukum

Gapuramanise.com, Ambon – Polemik pembangunan bangunan di atas muara Sungai Waitomu kembali menjadi sorotan. Meski telah ada penegasan untuk menghentikan proyek tersebut serta penolakan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kodam XV/Pattimura disebut masih mempertahankan bangunan tersebut dengan alasan menunggu proses perizinan.

Menanggapi hal itu, Johanes Tahya, S.H., menilai sikap tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, sebagai institusi negara, TNI seharusnya menjadi contoh dalam menaati aturan hukum yang berlaku, bukan justru mempertahankan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan.

“Sebagai abdi negara, terlebih seorang perwira tinggi, Pangdam seharusnya menunjukkan sikap tegas dan taat terhadap aturan. Jangan sampai justru memberikan contoh yang keliru kepada masyarakat dengan mempertahankan pembangunan yang telah mendapat penolakan dari instansi berwenang,” ujar Johanes Tahya kepada Gapuramanise.com, Senin (16/11/2026).

Ia juga mempertanyakan alasan pihak Kodam yang masih menunggu izin untuk bangunan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari pihak terkait.

“Menurut saya, ini merupakan sikap yang terkesan keras kepala. Bagaimana mungkin izin masih ditunggu untuk bangunan yang proses pembangunannya telah mendapat penolakan? Jika memang tidak sesuai ketentuan, seharusnya ada langkah untuk menghentikan bahkan membongkar bangunan tersebut,” tegasnya.

Johanes menjelaskan, pengelolaan sungai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Dalam ketentuan tersebut, terdapat tiga pilar utama pengelolaan sungai, yakni konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Menurutnya, ketentuan tersebut harus menjadi dasar bagi setiap pihak dalam memanfaatkan kawasan sungai, sehingga tidak boleh ada kebijakan yang mengabaikan fungsi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mempertanyakan alasan penggunaan kawasan muara Sungai Waitomu sebagai lokasi pembangunan, sementara masih terdapat alternatif aset pemerintah yang dapat dimanfaatkan.

“Masih banyak kawasan kosong milik pemerintah maupun bangunan pemerintah yang terbengkalai dan bisa dipertimbangkan untuk digunakan. Mengapa harus memilih kawasan muara sungai yang jelas memiliki ketentuan khusus dalam pengelolaannya?” ungkapnya.

Lebih lanjut, Johanes menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut wibawa hukum dan keteladanan aparat negara. Menurutnya, apabila persoalan tersebut dibiarkan, dapat muncul persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya di Maluku.

“Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa kalau Pangdam saja bisa melanggar aturan, mengapa masyarakat tidak bisa melakukan hal yang sama? Ini berbahaya bagi upaya membangun kesadaran hukum. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” jelasnya.

Atas dasar itu, Johanes berharap pembangunan di atas muara Sungai Waitomu segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia meminta agar bangunan tersebut dibongkar apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan, serta kerusakan fasilitas kota yang ditimbulkan akibat proyek tersebut segera ditanggulangi oleh pihak yang bertanggung jawab.

“Harapan saya, pembangunan di atas Kali Waitomu segera diselesaikan sesuai aturan. Jika memang tidak memenuhi ketentuan, harus dibongkar. Selain itu, kerusakan fasilitas kota juga harus menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pembangunan,” tutup Tahya. (MT-GM) 

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *