Gapuramanise.com, Tual – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kota Tual meminta Kepolisian Resor (Polres) Kota Tual bertindak tegas dalam menangani konflik yang melibatkan masyarakat Un dan Wuyarhir. Penegakan hukum dinilai harus dilakukan secara menyeluruh agar persoalan tersebut tidak kembali memicu ketegangan di tengah masyarakat.
Ketua Umum PD GPI Kota Tual, Samil Rahareng, saat menyampaikan kepada Gapuramanise.com, Minggu (15/11/2026), mengatakan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh berhenti pada upaya pengamanan semata. Menurutnya, aparat kepolisian perlu mengungkap secara jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
“Kami meminta Kapolres Kota Tual mengusut persoalan ini sampai tuntas. Apabila ada pihak yang terbukti melakukan tindak pidana, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak boleh membeda-bedakan siapa pun,” ujar Samil.
Ia juga menyoroti penanganan konflik yang terjadi beberapa minggu sebelumnya. Samil menyebut adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan kembali sejumlah pihak yang sebelumnya pernah diamankan, namun kemudian dibebaskan oleh pihak kepolisian.
Karena itu, ia meminta Kapolres memberikan penjelasan mengenai proses penanganan perkara sebelumnya, termasuk alasan dan dasar hukum pembebasan pihak-pihak yang sempat diamankan. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya dugaan ketidakseriusan dalam penanganan konflik.
Tidak hanya itu, PD GPI Kota Tual turut meminta adanya evaluasi terhadap personel kepolisian yang terlibat dalam pengamanan di lapangan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh anggota menjalankan tugas berdasarkan prinsip profesionalitas, netralitas, dan tanggung jawab.
Samil menegaskan, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum aparat harus ditelusuri secara objektif. Ia mengingatkan agar tidak ada anggota kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan ataupun menunjukkan keberpihakan kepada kelompok tertentu.
“Kapolres perlu memastikan seluruh personel bekerja secara profesional dan tetap berada pada posisi netral. Kalau ada anggota yang diduga melanggar aturan atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, harus diperiksa dan diberikan tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Di tengah situasi tersebut, Samil juga mengimbau masyarakat dari kedua wilayah agar tidak mudah terpancing provokasi. Ia meminta warga Un dan Wuyarhir menghindari aksi saling membalas serta memberikan ruang bagi aparat dan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur yang tepat.
Ia turut mendorong Pemerintah Kota Tual bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta unsur keamanan untuk mengambil peran aktif dalam membangun komunikasi antarkelompok. Dialog dan pendekatan persuasif dianggap penting guna mengembalikan hubungan sosial masyarakat yang sempat terganggu akibat konflik.
Menurut PD GPI Kota Tual, perdamaian dan penegakan hukum merupakan dua hal yang harus berjalan bersamaan. Upaya menciptakan situasi aman tidak akan maksimal tanpa adanya kepastian hukum dan penanganan yang adil terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
PD GPI Kota Tual berharap Kapolres dapat mengambil langkah konkret, baik dalam pengusutan konflik Un-Wuyarhir maupun evaluasi internal kepolisian, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga. (LM-GM)
About The Author
