Gapuramanise.com, Ambon – Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, menyoroti praktik tengkulak yang selama ini dinilai mengendalikan harga cengkeh di Maluku secara sepihak tanpa pengawasan dan intervensi yang memadai dari pemerintah daerah.
Basyir menegaskan, persoalan tersebut merupakan masalah serius yang tidak boleh terus dibiarkan. Menurutnya, pemerintah harus hadir melindungi petani cengkeh yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Maluku.
“Cengkeh bagi masyarakat Maluku bukan sekadar tanaman komoditas. Cengkeh adalah sejarah, kehidupan, dan sumber penghidupan masyarakat. Sejak berabad-abad lalu, dunia datang mencari Maluku karena cengkeh. Bahkan, hingga hari ini, hasil panen cengkeh masih menjadi tumpuan keluarga, mulai dari membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, membangun rumah, hingga mempersiapkan biaya ibadah haji,” ujar Basyir kepada Gapuramanise.com, Jumat (13/11/2026).
Namun, ia menyayangkan kondisi petani yang justru sering berada pada posisi paling lemah dalam rantai perdagangan cengkeh. Petani yang mengeluarkan tenaga dan biaya sejak proses perawatan, pemetikan hingga penjemuran, justru tidak memiliki kekuatan menentukan harga hasil panennya sendiri.
Menurut Basyir, fluktuasi harga cengkeh di tingkat petani tidak boleh terus-menerus dibiarkan menjadi ruang permainan para tengkulak. Keterbatasan fasilitas penyimpanan, lemahnya posisi tawar, serta minimnya akses pasar langsung membuat petani terpaksa menerima harga yang ditentukan oleh para pembeli.
“Petani bekerja sejak pagi hingga sore untuk memetik cengkeh, kemudian mengeringkannya dengan penuh perjuangan. Tetapi ketika hasil panen dijual, mereka justru tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Mereka tidak punya gudang penyimpanan dan akses pasar langsung. Ironisnya, pihak yang tidak pernah menanam dan memetik justru bisa menikmati keuntungan lebih besar. Ini tidak boleh terus terjadi,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, PC IMM Kota Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar segera menghadirkan regulasi yang jelas untuk melindungi petani cengkeh. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Petani Cengkeh.
Selain itu, pemerintah juga diminta menetapkan harga dasar atau harga acuan cengkeh sebagai instrumen perlindungan terhadap petani, disertai mekanisme pengawasan dan sanksi tegas terhadap praktik perdagangan yang terbukti merugikan petani.
“Pemerintah Provinsi Maluku jangan diam dan membiarkan harga cengkeh sepenuhnya dikendalikan oleh tengkulak. Harus ada Perda Perlindungan Petani Cengkeh, harus ada harga dasar atau harga acuan yang ditetapkan pemerintah, harus ada pengawasan, dan harus ada sanksi tegas bagi pihak yang terbukti mempermainkan harga. Pemerintah harus menggunakan kewenangannya untuk melindungi petani dan menindak praktik perdagangan yang merugikan mereka,” katanya.
Tidak hanya persoalan harga, Basyir juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap potensi dan hasil produksi cengkeh di seluruh wilayah Maluku.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki data akurat mengenai jumlah produksi cengkeh setiap tahun, volume hasil panen petani, daerah-daerah penghasil cengkeh, hingga pola distribusi dan rantai perdagangan komoditas tersebut.
Pendataan itu penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat sementara atau berdasarkan perkiraan, tetapi benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil yang dihadapi petani di lapangan.
“Pemerintah harus mengetahui secara menyeluruh berapa total produksi cengkeh Maluku dalam setahun, berapa hasil produksi petani, daerah mana saja yang menjadi sentra penghasil cengkeh, serta bagaimana alur distribusinya. Jangan sampai pemerintah berbicara tentang komoditas unggulan Maluku, tetapi tidak memiliki data produksi dan distribusi yang jelas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, data tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan harga, memperkuat kelembagaan koperasi petani, serta membuka akses perdagangan secara langsung antara petani dan industri pengolahan maupun pembeli berskala besar.
Dengan demikian, ketergantungan petani terhadap tengkulak dapat dikurangi dan posisi tawar petani dalam menentukan nilai jual hasil panen semakin kuat.
Di sisi lain, Basyir turut menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi petani cengkeh. Ia mendesak pemerintah agar memfasilitasi para petani untuk memperoleh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat aktivitas pertanian merupakan pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja dan membutuhkan jaminan perlindungan sosial.
Menurutnya, petani cengkeh juga merupakan pekerja yang berhak mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya memperhatikan hasil produksi dan nilai perdagangan cengkeh, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan serta masa depan orang-orang yang bekerja di sektor tersebut.
“Petani cengkeh itu juga memiliki profesi dan pekerjaan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, baik jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan hari tua. Jangan hanya hasil cengkehnya yang diperhitungkan, tetapi keselamatan dan masa depan petaninya juga harus diperhatikan,” tegas Basyir.
Ia menegaskan, keberadaan cengkeh sebagai salah satu komoditas historis dan unggulan Maluku harus diikuti dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada petani sebagai pelaku utama produksi.
“Kalau cengkeh adalah aset kehidupan Maluku, maka petani cengkeh adalah pahlawan ekonomi Maluku. Jangan biarkan mereka yang menanam, tetapi tengkulak yang menang. Negara harus hadir untuk petani,” tandasnya.
PC IMM Kota Ambon berharap Pemerintah Provinsi Maluku tidak hanya memberikan perhatian kepada petani ketika musim panen tiba ataupun saat momentum politik berlangsung. Perlindungan terhadap petani harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, pengawasan perdagangan, kepastian harga, penguatan kelembagaan, serta jaminan sosial yang berkelanjutan.
Sebab, menjaga cengkeh bukan hanya tentang mempertahankan komoditas unggulan daerah, melainkan juga menjaga kehidupan petani, kesejahteraan keluarga, dan masa depan perekonomian Maluku. (LM-GM)
About The Author
