Gapuramanise.com, Ambon –Pemerintah Provinsi Maluku patut mempertanggungjawabkan keterlambatan penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi Maluku. Pasalnya, hingga November 2026, dokumen strategis yang menjadi pintu masuk pembahasan arah kebijakan dan alokasi anggaran tahun mendatang itu dikabarkan belum juga diserahkan kepada lembaga legislatif.
Situasi ini bukan lagi sekadar persoalan keterlambatan administrasi. Ketika tahapan pembahasan anggaran berjalan tanpa kepastian dokumen dari pihak eksekutif, publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
Ironisnya, DPRD Provinsi Maluku disebut telah dua kali melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk meminta agar rancangan KUA-PPAS segera disampaikan. Namun, teguran melalui surat tersebut seolah belum cukup untuk menggerakkan pihak eksekutif mengambil langkah konkret.
Pertanyaannya, mengapa dokumen sepenting KUA-PPAS harus menunggu berulang kali diminta DPRD? Apakah pemerintah daerah tidak memahami jadwal penyusunan anggaran, atau justru terdapat persoalan internal yang hingga kini belum dijelaskan kepada publik?
Padahal, aturan mengenai mekanisme tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan DPRD Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
Dalam Pasal 36 ayat (1), disebutkan bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, dengan disertai dokumen pendukung.
Ketentuan tersebut bukan sekadar tulisan dalam buku tata tertib yang hanya dibaca ketika diperlukan. Aturan itu menjadi pedoman bagi penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD sekaligus mengatur tahapan yang harus dijalankan pemerintah daerah.
Lebih jauh, Pasal 36 ayat (2) menjelaskan bahwa dokumen pendukung yang dimaksud antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA, dan PPAS. Sementara ayat (3) menegaskan bahwa KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama TAPD dalam membahas PPAS.
Artinya, keterlambatan penyerahan dokumen tersebut berpotensi menghambat proses pembahasan yang seharusnya berjalan secara terencana dan terukur.
Ketentuan ini juga harus dibaca bersama Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 90 ayat (1) mengatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.
Dengan demikian, terdapat jadwal yang jelas dalam regulasi daerah maupun ketentuan nasional. Keterlambatan hingga November 2026 tentu membutuhkan penjelasan serius dari pihak eksekutif.
Persoalan ini semakin penting karena pembahasan KUA-PPAS bukan kegiatan seremonial antara pemerintah dan DPRD. Di dalamnya terdapat pembicaraan mengenai kemampuan keuangan daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, prioritas pembangunan, hingga batas maksimal anggaran setiap program dan kegiatan.
Apabila dokumen tersebut tidak segera disampaikan, bagaimana DPRD dapat menjalankan fungsi anggaran secara maksimal? Bagaimana wakil rakyat dapat mengkaji prioritas pembangunan apabila bahan utama pembahasannya saja belum berada di tangan mereka?
Jangan sampai masyarakat Maluku kembali menjadi pihak yang menanggung akibat dari buruknya koordinasi dan lambannya pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat juga tidak boleh membiarkan persoalan ini berlalu tanpa kepastian. Dua kali surat yang telah dilayangkan seharusnya diikuti dengan langkah pengawasan yang lebih tegas, termasuk meminta penjelasan resmi dari Gubernur melalui TAPD mengenai alasan keterlambatan tersebut.
Pemerintah Provinsi Maluku tidak cukup hanya berdiam diri. Publik membutuhkan jawaban yang jelas: apa penyebab dokumen KUA-PPAS 2027 belum disampaikan, siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini, dan kapan dokumen tersebut akan diserahkan kepada DPRD?
Jangan sampai pemerintah begitu cepat berbicara tentang target pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi justru lamban ketika harus memenuhi tahapan dasar pengelolaan anggaran daerah.
Anggaran daerah bukan milik pemerintah semata. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang harus dikelola melalui mekanisme yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, keterlambatan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah Provinsi Maluku harus segera memberikan penjelasan dan memastikan seluruh tahapan pembahasan anggaran 2027 berjalan sesuai ketentuan.
Sebab, jika aturan sudah menetapkan jadwal, DPRD sudah dua kali mengingatkan, tetapi dokumen tetap tidak diserahkan, publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mengabaikan tanggung jawab dalam pemerintahan daerah ini? (LM-GM)
About The Author
