GMKI Ambon Hantam Kodam-BWS: Bongkar Pembangunan Diatas Sungai Waitomu!

Gapuramanise.com, Ambon – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon akhirnya menentukan sikap terhadap polemik pembangunan kawasan Sungai Waitomu atau Way Tomu yang dikerjakan Kodam XV/Pattimura. Setelah menggelar diskusi publik bersama sejumlah pemangku kepentingan pada Rabu (11/11/2026), Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Ambon kemudian melakukan pembahasan internal secara korektif. Persoalan ini menjadi salah satu konsern Bidang Agraria dan Maritim GMKI Cabang Ambon, sehingga pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan sikap organisasi terhadap polemik pembangunan Sungai Waitomu yang dinilai tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

GMKI Ambon secara tegas menyoroti dua institusi sekaligus, yakni Kodam XV/Pattimura sebagai pihak yang melaksanakan pembangunan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku sebagai institusi yang memiliki kewenangan teknis dalam pengelolaan sumber daya air.

Bagi GMKI, persoalan Waitomu bukan sekadar perdebatan antara pihak yang mendukung dan menolak pembangunan. Ada persoalan serius mengenai tanggung jawab kelembagaan, pengawasan, kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan anggaran, serta perlindungan fungsi sungai yang harus dijawab secara terbuka kepada masyarakat.

Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno L. Z. Patty, S.I.Kom., mengatakan bahwa hasil diskusi publik dan pembahasan internal BPC GMKI Ambon melahirkan sejumlah sikap tegas yang harus menjadi perhatian pemerintah, Kodam XV/Pattimura, BWS Maluku, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Setelah diskusi publik, kami melakukan pembahasan internal di Badan Pengurus Cabang GMKI Ambon. Persoalan Sungai Waitomu ini juga menjadi konsern Bidang Agraria dan Maritim karena menyangkut tata kelola ruang, lingkungan, serta keberlanjutan fungsi sungai. Kami melihat ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh dua institusi. Kodam XV/Pattimura sebagai pelaksana pembangunan dan BWS Maluku sebagai institusi yang memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya air. BWS tidak boleh lepas tangan atas lemahnya pengawasan, sementara Kodam juga tidak boleh menjadikan persoalan pengawasan sebagai alasan untuk melanjutkan pembangunan yang belum memenuhi ketentuan. Keduanya harus bertanggung jawab. Jangan sampai fungsi sungai dikorbankan, sementara masing-masing institusi justru berlindung di balik kewenangannya,” tegas Renno saat menghubungi Gapuramanise.com, Jumat, (13/11/2026).

BWS Maluku Harus Menjawab: Mengapa Pembangunan Bisa Berjalan?

GMKI Ambon mempertanyakan kinerja BWS Maluku yang baru mengeluarkan surat peringatan setelah aktivitas pembangunan di kawasan Sungai Waitomu berlangsung.

Sebagaimana informasi yang diberitakan sebelumnya, BWS Maluku telah memberikan surat peringatan pertama tertanggal 16 September 2026, kemudian surat peringatan kedua tertanggal 19 Oktober 2026, dan penerbitan surat peringatan ketiga kepada Kodam XV/Pattimura terkait pemanfaatan ruang sungai tanpa izin.

Bahkan, poin penting dalam surat peringatan tersebut mencakup penghentian aktivitas proyek dan pengembalian fungsi sungai seperti semula apabila perizinan tidak disetujui.

Bagi GMKI, rangkaian surat peringatan tersebut justru memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan BWS Maluku.

Jika BWS memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, konservasi, serta pengendalian daya rusak air, mengapa aktivitas pembangunan di ruang sungai bisa berlangsung hingga menjadi polemik publik.

“Pertanyaan kami sederhana, BWS selama ini ke mana? Mengapa pembangunan sudah berjalan, konstruksi sudah dikerjakan, bahkan persoalan pemanfaatan ruang sungai tanpa izin baru kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan? Apakah fungsi pengawasan dan pemeliharaan sungai baru dijalankan ketika persoalan sudah menjadi konsumsi publik?” ujar Renno.

Menurut GMKI Ambon, BWS tidak boleh hanya tampil sebagai institusi yang mengeluarkan surat teguran setelah persoalan terjadi. BWS harus mampu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan, perlindungan, dan pemeliharaan sungai benar-benar berjalan.

Sebab, tugas BWS bukan sekadar menerbitkan rekomendasi atau surat peringatan, tetapi memastikan pengelolaan sumber daya air berlangsung sesuai ketentuan dan fungsi ekologis sungai tetap terlindungi.

GMKI menilai, apabila pembangunan di ruang sungai dapat berlangsung tanpa penyelesaian perizinan dan pengawasan yang efektif, maka kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan BWS Maluku yang harus dievaluasi secara terbuka.

Kodam Jangan Berlindung di Balik Alasan Kepentingan Rakyat

Di sisi lain, GMKI Ambon juga memberikan kritik keras kepada Kodam XV/Pattimura.

GMKI memahami bahwa penataan kawasan perkotaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kepentingan publik tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melaksanakan pembangunan tanpa terlebih dahulu memastikan kesesuaian kewenangan, perizinan, tata ruang, dan ketentuan teknis pengelolaan sungai.

Kodam XV/Pattimura merupakan institusi pertahanan yang memiliki tugas pokok menyiapkan wilayah pertahanan darat, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta menjalankan fungsi pertahanan negara.

Karena itu, GMKI meminta agar setiap institusi kembali menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai khitah masing-masing.

“Jangan karena BWS lalai menjalankan fungsi pengawasan, kemudian Kodam merasa memiliki ruang untuk terus melanjutkan pembangunan. Kesalahan atau kelemahan pengawasan dari satu institusi tidak bisa menjadi pembenaran bagi institusi lain untuk melakukan kegiatan yang belum mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan. Kodam harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan, bukan berlindung di balik alasan penataan kota dan kepentingan masyarakat,” tegas Renno.

GMKI menegaskan bahwa penghentian sementara aktivitas pembangunan tidak boleh dipahami sebagai penyelesaian persoalan.

Penghentian sementara bukan berarti pekerjaan dapat kembali dilanjutkan begitu situasi mulai mereda. Apalagi jika persoalan mendasar mengenai pemanfaatan ruang sungai, perizinan, keselamatan konstruksi, dan dampak lingkungan belum mendapatkan penyelesaian.

GMKI meminta agar konstruksi yang telah dibangun dan mengganggu fungsi ruang sungai dibongkar serta kondisi sungai dikembalikan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai hari ini hanya berhenti sementara, kemudian beberapa waktu ke depan pembangunan kembali berjalan seolah-olah tidak pernah ada persoalan. Kalau memang pemanfaatan ruang sungai tidak mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang dan hasil evaluasi menyatakan bangunan harus dibongkar, maka harus ada keberanian untuk membongkarnya. Sungai bukan tanah kosong yang bisa diubah fungsinya sesuka hati,” lanjutnya.

Palang-Palang di Jalan Harus Dibongkar, Satpol PP Jangan Diam

Selain persoalan konstruksi di kawasan sungai, GMKI Ambon juga menyoroti keberadaan palang-palang di sekitar lokasi pembangunan yang dinilai semakin mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat.

GMKI meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ambon segera mengambil tindakan dengan menertibkan dan membongkar palang-palang tersebut apabila tidak memiliki dasar perizinan yang sah.

Menurut GMKI, jangan sampai pembangunan yang diklaim bertujuan memperindah kota justru menghadirkan persoalan baru berupa kemacetan, pembatasan akses, dan terganggunya aktivitas masyarakat.

“Kalau alasan pembangunan ini untuk memperindah kota dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, mengapa akses jalan justru semakin terganggu dengan keberadaan palang-palang tersebut? Jangan bicara memperindah kota, tetapi kenyamanan masyarakat justru dikorbankan. Kami meminta Satpol PP Kota Ambon tidak tinggal diam dan segera melakukan penertiban terhadap palang-palang yang mengganggu aktivitas lalu lintas,” kata Renno.

GMKI berpandangan bahwa kepentingan masyarakat tidak boleh hanya dijadikan slogan dalam setiap proyek pembangunan. Manfaat pembangunan harus dapat dirasakan secara nyata, bukan justru menciptakan persoalan baru bagi warga yang setiap hari menggunakan kawasan tersebut.

Anggaran Swadaya Masyarakat, Masyarakat yang Mana?

Hal lain yang menjadi perhatian serius GMKI dalam pembahasan internal adalah persoalan sumber pembiayaan pembangunan Sungai Waitomu.

Dalam berbagai penjelasan mengenai proyek tersebut, muncul keterangan bahwa pembangunan dilakukan melalui swadaya masyarakat.

Namun, GMKI mempertanyakan siapa sebenarnya masyarakat yang dimaksud, siapa pihak yang memberikan dukungan pembiayaan, serta apakah terdapat investor atau pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Ketika disebut pembangunan ini menggunakan swadaya masyarakat, pertanyaan kami adalah masyarakat yang mana? Siapa yang memberikan dukungan? Apakah ada investor? Siapa yang membiayai pekerjaan ini? Berapa nilai anggarannya? Jangan hanya menyebut swadaya masyarakat, tetapi tidak menjelaskan secara terbuka siapa pihak yang berada di balik pembiayaan pembangunan tersebut,” ungkap Renno.

Menurut GMKI, keterbukaan mengenai sumber pembiayaan merupakan bagian penting dari akuntabilitas pembangunan, terlebih ketika proyek tersebut berada di kawasan sungai yang menyangkut kepentingan publik dan pengelolaan sumber daya air.

GMKI juga mempertanyakan bagaimana mekanisme penggunaan anggaran, siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan, serta bagaimana seluruh proses pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Di tengah situasi efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mudah, tiba-tiba muncul pembangunan yang disebut bersumber dari swadaya masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang membantu, dari mana sumber dananya, apa kepentingannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai istilah swadaya justru menjadi alasan untuk menghindari keterbukaan informasi,” tegasnya.

GMKI meminta agar seluruh informasi mengenai sumber pembiayaan, pihak yang terlibat, dokumen perencanaan, kajian teknis, serta proses perizinan dibuka kepada publik.

Kembalikan Kodam dan BWS kepada Khitahnya!

Bagi GMKI Cabang Ambon, polemik Sungai Waitomu telah memperlihatkan pentingnya evaluasi terhadap tanggung jawab masing-masing institusi.

BWS Maluku harus kembali menjalankan fungsi pengelolaan, perlindungan, pengawasan, operasi, dan pemeliharaan sungai secara maksimal. Sementara Kodam XV/Pattimura harus tetap menjalankan tugas pokoknya sebagai institusi pertahanan negara dan tidak menjadikan alasan penataan kawasan sebagai pembenaran untuk mengabaikan ketentuan pemanfaatan ruang sungai.

GMKI menegaskan bahwa sungai memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang tidak boleh dikorbankan hanya demi pembangunan fisik yang diklaim sebagai penataan kawasan.

Karena itu, GMKI Cabang Ambon menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak BWS Maluku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeliharaan Sungai Waitomu serta membuka secara transparan kronologi pengawasan hingga terbitnya surat-surat peringatan kepada Kodam XV/Pattimura.
2. Mendesak Kodam XV/Pattimura tidak melanjutkan kembali pembangunan Sungai Waitomu hanya dengan alasan penghentian sementara, sebelum seluruh persoalan kewenangan, perizinan, tata ruang, dan kajian teknis diselesaikan.
3. Mendesak pembongkaran konstruksi yang berdasarkan hasil evaluasi teknis dan ketentuan hukum terbukti mengganggu fungsi serta ruang sungai, sekaligus mengembalikan kondisi Sungai Waitomu sesuai fungsi semestinya.
4. Meminta Satpol PP Kota Ambon segera menertibkan dan membongkar palang-palang di sekitar lokasi pembangunan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat apabila tidak memiliki dasar perizinan yang sah.
5. Mendesak keterbukaan informasi mengenai sumber pembiayaan pembangunan yang disebut berasal dari swadaya masyarakat, termasuk identitas pihak pemberi dukungan, keterlibatan investor apabila ada, serta mekanisme pertanggungjawaban pembiayaan.
6. Meminta seluruh dokumen perizinan, kajian teknis, dokumen lingkungan, desain konstruksi, dan dokumen perencanaan pembangunan dibuka kepada publik.

“GMKI tidak sedang menolak pembangunan. Kami menolak cara berpikir yang menempatkan pembangunan fisik di atas keselamatan masyarakat, fungsi ekologis sungai, dan kepatuhan terhadap hukum. Jangan sampai institusi yang seharusnya menjaga wilayah dan institusi yang seharusnya mengelola sungai justru terlibat dalam persoalan yang mengorbankan fungsi sungai itu sendiri,” tutup Renno.

GMKI Cabang Ambon menegaskan bahwa Sungai Waitomu bukan ruang kosong untuk diperebutkan kepentingan pembangunan. Sungai adalah bagian dari sistem kehidupan masyarakat yang harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi.

Jika BWS gagal memastikan fungsi sungai terlindungi dan Kodam tetap mempertahankan pembangunan yang bermasalah secara perizinan, maka masyarakat berhak mempertanyakan untuk siapa sesungguhnya pembangunan tersebut dilakukan. Jangan sampai atas nama memperindah kota, fungsi sungai justru dihancurkan.

Kembalikan BWS kepada tugas pengelolaan sungai, kembalikan Kodam kepada tugas pertahanan, dan kembalikan Sungai Waitomu kepada fungsinya. (SWW-GM)

About The Author