
Gapuramanise.com, Jakarta – Sejumlah kantor pemerintahan di lingkungan DKI Jakarta mulai melakukan penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada Senin (16/11/2026). Kebijakan tersebut diberlakukan secara serentak setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa proses penurunan foto dilakukan di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kelurahan, kecamatan, kantor wali kota, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota.
“Mulai hari ini, foto-foto yang ada di Jakarta, di seluruh institusi, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, kantor-kantor OPD, dan juga Balai Kota akan dilakukan secara serentak untuk menurunkan foto Wakil Presiden,” ujar Pramono saat berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/11).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, penurunan foto dapat dilaksanakan menyusul adanya surat pengunduran diri yang telah disampaikan secara resmi.
“Secara resmi, kami mendapatkan restu bahwa foto Wakil Presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan permohonan diri,” terangnya.
Pramono mengatakan, penyampaian keputusan secara terbuka diperlukan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan penafsiran berbeda maupun polemik di tengah masyarakat.
Perubahan juga terlihat di sejumlah ruangan Balai Kota Jakarta. Di Balairung, foto Presiden RI Prabowo Subianto masih terpajang di sisi kiri ruangan, sementara bingkai yang sebelumnya memuat foto Wakil Presiden kini dibiarkan kosong.
Sementara di Balai Agung, foto yang terlihat di ruangan tersebut terdiri atas Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Pramono Anung, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut muncul ketika dirinya tengah menjadi sorotan akibat polemik politik terkait persoalan ijazah pendidikannya.
Setelah pengunduran diri tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI menjadi perhatian berikutnya. MPR RI telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon yang akan diproses sebagai kandidat pengganti.
Rapat Paripurna MPR RI untuk membahas pemilihan dan penetapan Wakil Presiden yang baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/12/2026) di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
Perkembangan ini menempatkan proses pergantian jabatan Wakil Presiden sebagai salah satu isu politik nasional yang perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut mekanisme dan kepastian proses ketatanegaraan. (LM-GM)
