
Gapuramanise.com, Jakarta – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mulai memasuki tahapan persiapan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat gabungan MPR yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Ia memastikan agenda pemilihan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda pengisian kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” ujar Muzani usai mengikuti rapat gabungan MPR, Jumat (13/11/2026).
Penentuan jadwal sidang tersebut menyusul diterimanya surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11). Dengan adanya kekosongan jabatan tersebut, MPR memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan pengganti dalam batas waktu paling lama 60 hari.
Mekanisme pengisian jabatan itu mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Empat Tahapan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
1. Rapat Gabungan MPR RI
Persiapan pemilihan diawali dengan rapat gabungan MPR yang dilaksanakan secara tertutup pada Jumat (13/11). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut membahas sejumlah langkah untuk mempercepat proses pengisian jabatan wakil presiden.
Salah satu keputusan penting dalam rapat itu adalah penetapan tanggal sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Forum tersebut juga menyepakati bahwa Presiden Prabowo Subianto akan diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk selanjutnya dipilih oleh anggota MPR.
Selain itu, MPR membentuk tim verifikasi yang terdiri atas 36 anggota. Tim ini bertanggung jawab memeriksa kelengkapan administrasi serta memastikan setiap kandidat memenuhi persyaratan pencalonan.
Rapat gabungan juga menyetujui pembentukan tim ad hoc dengan jumlah 36 anggota dan tiga ketua. Tim tersebut memiliki tugas menyiapkan ketetapan MPR terkait penetapan wakil presiden yang nantinya terpilih melalui sidang paripurna.
2. Pengiriman Surat kepada Presiden Prabowo
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, pimpinan MPR mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11). Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera mengajukan dua nama kandidat wakil presiden, sekaligus melampirkan hasil keputusan rapat gabungan, jadwal sidang paripurna, dan ketentuan persyaratan pencalonan.
Muzani menjelaskan bahwa pengajuan kedua nama tersebut menjadi bagian penting sebelum proses pemeriksaan kandidat dilakukan oleh tim yang telah dibentuk.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan dijalankan oleh tim verifikasi,” kata Ahmad Muzani, Jumat (13/11), sebagaimana dilansir Antara.
Berdasarkan Pasal 136 Tata Tertib MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta seluruh dokumen persyaratan kepada MPR.
3. Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden
Setelah dua kandidat disampaikan oleh Presiden, tahapan berikutnya adalah pemeriksaan administrasi dan kelengkapan persyaratan oleh tim verifikasi MPR.
Proses tersebut mengacu pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 139 Tata Tertib MPR. Pemeriksaan dilaksanakan paling lama tujuh hari setelah persyaratan calon diterima secara lengkap.
Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi akan memastikan seluruh ketentuan pencalonan telah dipenuhi oleh masing-masing kandidat. Apabila ditemukan kekurangan dokumen atau persyaratan, pimpinan MPR dapat meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.
Hasil pemeriksaan selanjutnya disampaikan dalam rapat gabungan MPR. Kandidat yang dinyatakan memenuhi seluruh ketentuan kemudian ditetapkan untuk mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.
4. Sidang Paripurna Pemilihan dan Penetapan Wakil Presiden
Puncak dari seluruh rangkaian tersebut adalah Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/12). Pelaksanaan sidang ini berada dalam batas waktu maksimal 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Dalam sidang tersebut, dua kandidat yang telah melalui proses verifikasi akan mengikuti pemilihan oleh anggota MPR. Setiap anggota MPR akan memberikan suara untuk menentukan satu nama yang akan mengisi posisi wakil presiden.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Namun, apabila hasil pemungutan suara menunjukkan jumlah yang sama, pemilihan dapat diulang satu kali.
Jika setelah pemungutan suara ulang kedua kandidat tetap memperoleh suara seimbang, Presiden memiliki kewenangan menentukan salah satu dari kedua nama tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Hasil pemilihan kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR sebagai dasar penetapan wakil presiden terpilih. Proses selanjutnya adalah pelantikan yang akan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna MPR.
Dengan ditetapkannya jadwal 2 Desember 2026, MPR kini mempersiapkan seluruh tahapan administratif dan kelembagaan untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI berjalan sesuai mekanisme konstitusi. (LM-GM)
