Prabowo Pimpin Rapat Penanganan Gempa Flores di Nagekeo, Pemerintah Bahas Percepatan Pemulihan

Gapuramanise.com, Nagekeo — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/2026).

Rapat berlangsung di Posko Penanganan Gempa Bumi, Batalyon Teritorial Pembangunan Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo. Pertemuan tersebut menjadi forum pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi perkembangan penanganan bencana sekaligus membahas langkah lanjutan bagi masyarakat terdampak.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat, TNI-Polri, dan jajaran pemerintah daerah NTT hadir dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Prabowo tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT juga mengikuti rapat tersebut, termasuk Gubernur NTT, Kapolda NTT, dan Bupati Nagekeo.

“Hari ini Rabu, 26 Agustus 2026 di posko penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Timur, bertempat di Bataliyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Telah hadir Menteri ESDM, Mensesneg, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta forkopimda Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo,” ujar Teddy dalam pengantarnya.

BNPB Paparkan Perkembangan Penanganan

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat kepada Presiden.

Salah satu poin yang dipaparkan adalah cakupan wilayah yang terdampak gempa. Menurut Suharyanto, gempa dengan episentrum di wilayah Nagekeo memberikan dampak terhadap tujuh kabupaten di Pulau Flores.

Wilayah tersebut mencakup Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka.

“Kemudian, yang terdampak itu ada tujuh kabupaten, Bapak Presiden. Jadi, dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini, Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende, dan Sika,” kata Suharyanto.

Paparan BNPB tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap penanganan bencana di berbagai wilayah Flores yang terdampak.

Presiden Dapat Laporan Kondisi Korban dan Kerusakan

Selain perkembangan wilayah terdampak, Suharyanto juga melaporkan kondisi masyarakat setelah gempa.

Hingga laporan tersebut disampaikan dalam rapat, tercatat 105 orang meninggal dunia dan 1.678 orang mengalami luka-luka. Jumlah warga yang mengungsi mencapai 179.037 orang, sementara sebanyak 81.436 rumah mengalami kerusakan.

Besarnya jumlah pengungsi juga berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap aktivitas gempa susulan.

Menurut laporan BNPB, gempa susulan yang dirasakan masyarakat masih terjadi sejak gempa utama pada 15 Agustus 2026.

“Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden, yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa dari mulai tanggal 15 sampai sekarang,” jelas Suharyanto.

Logistik dan Layanan Dasar Jadi Perhatian

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

Suharyanto menyampaikan bahwa bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, sektor swasta, hingga pemerintah daerah lain.

Distribusi bantuan dilakukan melalui sejumlah jalur untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

“Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini,” ujar Suharyanto.

Ia menyampaikan bahwa kebutuhan logistik dasar masyarakat selama masa tanggap darurat sejauh ini relatif aman.

Pemerintah juga memastikan sejumlah layanan penting, termasuk kesehatan, energi, dan kebutuhan dasar lainnya, tetap berjalan di tengah proses penanganan bencana.

Rapat Jadi Dasar Percepatan Pemulihan

Rapat yang dipimpin Prabowo tersebut tidak hanya membahas kondisi darurat, tetapi juga menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak.

Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BNPB, serta unsur terkait lainnya diperlukan untuk memastikan penanganan dilakukan secara terpadu.

Dengan dampak gempa yang menjangkau tujuh kabupaten di Flores, koordinasi lintas sektor menjadi penting agar penanganan korban, pemenuhan kebutuhan masyarakat, penanganan kerusakan, hingga tahapan pemulihan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Pemerintah melalui rapat koordinasi tersebut mengevaluasi kondisi terkini sekaligus memetakan kebutuhan lanjutan di wilayah terdampak gempa Flores. (Tim)