Gapuramanise.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun standar operasional prosedur (SOP) bersama pemerintah daerah, Polri, dan TNI untuk mencegah maraknya aksi main hakim sendiri yang berujung pada hilangnya nyawa. Menurutnya, kepala daerah harus menjadi simpul koordinasi dalam melindungi keselamatan masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).
Dalam rapat itu, Deddy menampilkan sejumlah video kasus pengeroyokan yang viral di media sosial, termasuk peristiwa tewasnya seorang pria yang dituduh mencuri ayam di Tabanan, Bali. Ia menilai kejadian-kejadian serupa menunjukkan lemahnya respons pemerintah saat aksi kekerasan berlangsung.
“Negara ini didirikan salah satunya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini?” kata Deddy.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, keselamatan masyarakat tidak boleh hanya dibebankan kepada aparat kepolisian maupun TNI. Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan adanya respons cepat ketika terjadi aksi main hakim sendiri.
“Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, terutama kepala daerah. Di sini negara gagal, pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana,” ujarnya.
Meski mengkritik minimnya langkah pencegahan, Deddy mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dinilainya bergerak cepat setelah kejadian dengan memberikan santunan kepada keluarga korban serta menjamin biaya pendidikan anak korban.
Ia berharap langkah serupa dapat dilakukan oleh pemerintah daerah lain ketika menghadapi kasus serupa. Namun, menurut Deddy, yang lebih penting adalah memastikan tragedi seperti itu tidak kembali terjadi melalui sistem pencegahan yang jelas.
“Pak Menteri, saya minta tolong kita buat SOP bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, bukan polisi saja,” tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan sependapat bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Ia kemudian menyinggung kepala daerah di Kabupaten Tabanan dan sempat bertanya kepada Deddy mengenai asal partai politik bupati setempat.
“Tolong juga, Pak Deddy, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan,” ujar Tito dengan nada berseloroh.
Deddy kemudian meluruskan bahwa Bupati Tabanan telah bergerak cepat memberikan bantuan kepada keluarga korban setelah kejadian. Menurutnya, kritik yang ia sampaikan lebih ditujukan pada perlunya langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Izin Pak Menteri, saya klarifikasi. Ketika kejadian itu Bupati sudah langsung memberikan santunan dan menyatakan membiayai pendidikan anak korban. Saya berharap daerah lain juga melakukan hal yang sama,” katanya.
Tito mengapresiasi respons pascakejadian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Namun, ia menegaskan bahwa tugas kepala daerah tidak berhenti pada penanganan setelah insiden, melainkan juga mencakup upaya pencegahan.
“Sebagai anak polisi, saya tahu penanganan masalah itu tidak hanya setelah kejadian, tetapi juga sebelum kejadian. Aksi-aksi pencegahan, memperkuat siskamling misalnya, adalah bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa terjadi. Ini menjadi pengingat bagi kita semua,” ujar Tito. (Tim)
About The Author
