Gapuramanise.com, Jakarta – Juru Bicara PDI Perjuangan Ansy Lema menyoroti sejumlah persoalan ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, ketepatan sasaran program pemerintah, hingga kualitas belanja negara.
Pandangan tersebut disampaikan Ansy saat menjadi salah satu narasumber dalam Suara Nusantara Episode 4 yang disiarkan Nusantara TV pada Rabu, 9 September 2026. Episode bertajuk “Ekonomi Tumbuh, Kenapa Dompet Makin Tipis?” tersebut membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen, daya beli masyarakat, tekanan biaya hidup, kondisi dunia usaha, serta pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.
Dalam program tersebut, Ansy tampil bersama Founder Astronacci International Gema Goeryadi, Tenaga Ahli Bakom RI Fithra Faisal, Juru Bicara Partai Gerindra Astrio Feligent, Sosiolog Musni Umar, Founder dan Chairman Affiliation Global Retail Association Roy Mandey, serta Wakil Ketua Kadin Bidang Peternakan dan Perikanan Cecep M. Wahyuddin.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Cukup Dilihat dari Angka
Ansy menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat hanya dari angka makro. Menurutnya, pertumbuhan sebesar 5,29 persen perlu dilihat bersamaan dengan kondisi daya beli, ketimpangan dan distribusi manfaat ekonomi.
Ia juga menyinggung rasio Gini sebesar 0,368 dalam konteks pembahasan mengenai pemerataan kesejahteraan.
Pertanyaan yang kemudian dikemukakan adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang tercatat secara nasional telah memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat pada berbagai lapisan kesejahteraan.
Dalam pandangan yang disampaikannya, pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut didistribusikan kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Soroti Desil dan Ketepatan Sasaran
Persoalan desil, yakni pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, turut menjadi bagian dari pembahasan.
Desil menjadi penting dalam penentuan sasaran berbagai program pemerintah. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis data dalam penargetan dan evaluasi sejumlah program sosial.
Dalam konteks tersebut, Ansy mempertanyakan sejauh mana program dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat berdasarkan kondisi sosial-ekonomi mereka.
Menurut perspektif yang disampaikannya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari ketepatan sasaran serta dampak yang dirasakan masyarakat.
Kritik terhadap Kualitas Belanja Pemerintah
Ansy kemudian menyoroti kualitas government spending atau belanja pemerintah.
Menurutnya, belanja pemerintah merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mempertanyakan kualitas belanja apabila dampaknya tidak cukup kuat dirasakan oleh kelompok masyarakat di lapisan bawah.
“Hari ini salah satu pendorong utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi kita itu adalah government spending, belanja pemerintah, tapi saya berani menyimpulkan government spending kita tidak berkualitas,” kata Ansy, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Nusantara TV.
Menurut Ansy, belanja pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penyerapan anggaran. Belanja tersebut juga perlu menghasilkan multiplier effect atau dampak berganda bagi perekonomian masyarakat.
MBG dan Dampaknya bagi Ekonomi Lokal
Dalam pembahasan mengenai kualitas belanja pemerintah, Ansy mengambil contoh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Timur.
Ia menyoroti rantai pasok program tersebut dan mempertanyakan sejauh mana pelaksanaannya melibatkan pelaku ekonomi lokal seperti petani, peternak dan nelayan.
“Hari ini saya kasih contoh di kampung saya di NTT, itu telur ayam beku datang dari Surabaya semua, kok enggak ada itu manfaatnya buat petani, peternak, dan nelayan di kampung saya di Flores, di Timur, dan yang lain-lain,” ujar Ansy.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian Ansy terhadap dampak ekonomi lokal dari program pemerintah, terutama bagaimana belanja negara dapat menciptakan manfaat bagi pelaku usaha di daerah.
Soroti Anggaran MBG dan Pendidikan
Ansy juga menyoroti pembiayaan program MBG yang berkaitan dengan anggaran pendidikan.
Ia menyebut total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, dengan sekitar Rp223 triliun terkait dengan pos anggaran pendidikan.
Angka tersebut memang tercatat dalam pembahasan anggaran 2026. Namun, perlu dicatat bahwa Rp223 triliun merupakan bagian dari total anggaran MBG yang dikategorikan terkait fungsi pendidikan, bukan berarti seluruh Rp335 triliun berasal dari anggaran pendidikan.
Dalam diskusi tersebut, Ansy kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan konstitusi mengenai anggaran pendidikan serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ia sampaikan dalam forum.
Pendidikan dan Pengangguran Terdidik
Selain anggaran pendidikan, Ansy menyinggung persoalan pengangguran terdidik.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan lulusan pendidikan tinggi, termasuk jenjang D4 hingga S3, yang masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan.
Menurut Ansy, persoalan tersebut salah satunya berkaitan dengan belum optimalnya link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pendidikan vokasi.
Persoalan pendidikan tersebut, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai kualitas belanja negara, produktivitas dan kebutuhan industri.
Fiskal Daerah, TKD dan DBH
Ansy juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah daerah, termasuk persoalan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, kapasitas fiskal daerah memiliki hubungan dengan kemampuan pemerintah daerah menjalankan pembangunan serta berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat juga memiliki dampak terhadap ruang fiskal yang tersedia di daerah.
Dana Desa dan Koperasi Desa Merah Putih
Persoalan Dana Desa juga menjadi perhatian Ansy, terutama dalam kaitannya dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam pernyataannya, Ansy mempertanyakan alokasi Dana Desa yang diarahkan untuk mendukung implementasi KDMP dan dampaknya terhadap ruang pembiayaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
“Dana desa itu mau nyampai sudah dipotong untuk KDMP oleh Menteri Keuangan 58 persen, dipotong 58 persen… lalu untuk menggerakkan perekonomian di desa, pemberdayaan masyarakat desa, itu pakai duit dari mana?” kata Ansy.
Secara regulasi, pemerintah memang menetapkan penyesuaian alokasi Dana Desa 2026 untuk mendukung implementasi KDMP sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa, atau sekitar Rp34,57 triliun secara nasional.
Keadilan Distributif dan Kelompok Rentan
Gagasan mengenai keadilan distributif menjadi salah satu benang merah dalam pandangan Ansy.
Dalam unggahannya di media sosial, ia mengaitkan gagasan tersebut dengan pemikiran filsuf John Rawls, terutama mengenai perhatian terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.
Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan tersebut membawa pertanyaan mengenai siapa yang menerima manfaat program pemerintah, bagaimana penerima manfaat ditentukan, serta apakah program tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Hal tersebut kemudian berkaitan dengan penggunaan data sosial-ekonomi dan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Kritik dan Sikap Konstitusional
Meskipun menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, Ansy juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tetap mengambil posisi untuk mengawal pemerintahan secara konstitusional.
“PDI Perjuangan tentu berpikiran konstitusional ingin melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah ini bisa memimpin sampai 5 tahun ke depan dan membawa transformasi-transformasi besar buat republik ini,” ujar Ansy, sebagaimana dikutip dalam laporan mengenai penampilannya di Suara Nusantara.
Ansy juga menyatakan bahwa kritik yang disampaikannya didasarkan pada data serta penalaran yang menurutnya relevan dengan kondisi saat ini.
Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan
Diskusi dalam Suara Nusantara Episode 4 pada akhirnya memperluas pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi dari sekadar angka makro menjadi persoalan daya beli, pemerataan, ketepatan sasaran program dan kualitas belanja pemerintah.
Persoalan desil, DTSEN, MBG, pendidikan, fiskal daerah, Dana Desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari isu yang saling berkaitan dalam pandangan yang disampaikan Ansy.
Bagi Ansy, ukuran pembangunan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi angka pertumbuhan yang dicapai, tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai lapisan. (ACT-GM)
About The Author
