Gapuramanise.com, Ambon – Sikap Pemerintah Kota Ambon dalam menyikapi pembangunan bangunan di atas Kali Waitomu, kawasan Mardika, kembali mendapat perhatian. Kali ini, sorotan datang dari praktisi hukum Johanes Tahya, S.H., yang mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya terhadap pengelolaan sungai.
Persoalan pembangunan di kawasan Kali Waitomu tersebut menjadi perbincangan karena proyek itu disebut belum mengantongi Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. Kondisi ini turut memunculkan kekhawatiran mengenai potensi terganggunya fungsi sungai yang dapat berdampak pada risiko banjir di kawasan sekitar.
Perhatian publik semakin meningkat setelah Wali Kota Ambon menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah kota akan bertanggung jawab apabila pembangunan tersebut nantinya menimbulkan banjir.
Menanggapi hal itu, Johanes menilai tanggung jawab pemerintah tidak semestinya dimaknai sebagai tindakan yang baru dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Menurutnya, kewajiban pemerintah justru harus diwujudkan melalui langkah pencegahan dan pengawasan sejak awal.
Ia merujuk pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sungai sesuai kewenangannya.
“Jangan sampai tanggung jawab pemerintah baru dibicarakan setelah masyarakat mengalami kerugian. Ketika ada persoalan pembangunan di kawasan sungai, pemerintah harus mengambil langkah sejak dini, melakukan pengawasan, memberikan teguran, serta berkoordinasi dengan BWS sebagai instansi yang memiliki kewenangan teknis,” ungkap Johanes, Sabtu (31/10/2026).
Ia menjelaskan, dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, kewenangan yang dimiliki pemerintah harus dijalankan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, apabila terdapat aktivitas pembangunan yang berpotensi melanggar ketentuan di kawasan sungai, pemerintah tidak seharusnya hanya menyampaikan pernyataan mengenai tanggung jawab di kemudian hari.
Johanes juga mengingatkan bahwa apabila potensi persoalan tersebut telah diketahui, tetapi tidak diikuti tindakan pengawasan maupun pencegahan, maka hal itu dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri.
Lebih jauh, ia menyebut apabila banjir benar-benar terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, persoalannya dapat berkembang ke ranah pertanggungjawaban hukum, termasuk kemungkinan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sepanjang unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang harus menanggung risiko akibat lemahnya pengawasan terhadap pembangunan di kawasan sungai.
Di tengah polemik tersebut, pernyataan yang dikutip dari kalangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) turut menjadi perhatian.
“Pangdam datang dan pergi, tapi banjir akan datang tiap musim hujan.”
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan Kali Waitomu tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, fungsi lingkungan sungai, serta keseriusan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.
Kini, publik menantikan langkah konkret Pemerintah Kota Ambon untuk memastikan persoalan pembangunan di Kali Waitomu ditangani sesuai ketentuan hukum, bukan sekadar melalui pernyataan tanggung jawab apabila banjir telah terjadi. (LB-GM)
About The Author
