Gapuramanise.com, Ambon – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon secara tegas menolak pembangunan kawasan Sungai Waitomu oleh Kodam XV/Pattimura. GMKI menilai pembangunan yang diarahkan menjadi ruang terbuka publik, lahan parkir, dan sentra UMKM tersebut perlu ditinjau secara serius karena berpotensi bersinggungan dengan fungsi sungai, ketentuan tata ruang, serta keselamatan masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno L. Z. Patty, S.I.Kom, kepada Gapuramanise.com, Sabtu (31/10/2026).
Renno menegaskan, pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada memperindah wajah Kota Ambon. Terlebih di tengah kebijakan efisiensi, setiap pembangunan harus memiliki urgensi dan manfaat publik yang jelas.
“GMKI tidak menolak UMKM ataupun ruang publik. Tetapi apakah harus dibangun di kawasan sungai? Apakah tidak ada lokasi lain yang lebih aman dan sesuai tata ruang? Jangan sampai atas nama memperindah kota dan kepentingan ekonomi, fungsi sungai justru dikorbankan. Keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada estetika pembangunan,” tegas Renno.
Menurutnya, Sungai Waitomu merupakan bagian dari kawasan yang memiliki fungsi hidrologis dan harus dilindungi. Karena itu, kesesuaian pembangunan dengan RTRW terbaru, RDTR, serta ketentuan sempadan sungai harus dipastikan. Ketentuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 juga perlu dicermati dalam konteks penataan ruang. Termasuk ketentuan sempadan sungai bertanggul di kawasan perkotaan yang dalam kondisi tertentu menetapkan jarak minimal tiga meter dari tepi luar kaki tanggul.
Renno juga mempertanyakan fungsi konstruksi yang dibangun. Menurutnya, pembangunan tersebut tidak bisa hanya disebut sebagai jembatan apabila peruntukan akhirnya menjadi ruang publik, tempat parkir, dan kawasan perdagangan yang secara fungsi merupakan perluasan ruang aktivitas di atas atau sekitar sungai.
“Ini bukan sekadar persoalan bentuk bangunan, tetapi persoalan pemanfaatan ruang. Pembangunan tidak boleh mengganggu fungsi sungai. Apalagi lokasinya berkaitan dengan aliran menuju muara, sehingga pengaruh debit sungai dan pasang air laut harus diperhitungkan. Tiang pancang dan struktur konstruksi juga harus diuji apakah menghambat aliran, menahan sampah, atau meningkatkan risiko banjir,” ujarnya.
GMKI meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku menjelaskan status kewenangan dan persetujuan atau izin pemanfaatan sumber daya air yang diperlukan. Selain itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan KKPR, kesesuaian RTRW/RDTR, serta dokumen lingkungan sesuai jenis kegiatan.
“Jangan membangun terlebih dahulu baru mengurus persyaratan administrasi. Dokumen lingkungan bukan pengganti seluruh izin pemanfaatan sumber daya air dan kesesuaian tata ruang. Semua harus dipastikan sebelum pembangunan dilaksanakan,” tegasnya.
GMKI juga menyoroti risiko bencana. Dokumen Program Flood Management Selected River Basins (FMSRB) Kota Ambon tahun 2019 mencatat Sungai Waitomu sebagai salah satu dari lima sungai yang pernah mengalami banjir dengan tingkat kerusakan relatif tinggi pada 2012 dan 2013. Potensi bahaya banjir dalam peta InaRISK BNPB serta penelitian pemetaan kerawanan banjir oleh kalangan akademisi, termasuk Program Studi Geografi, juga perlu menjadi pertimbangan.
Karena itu, Renno meminta kajian hidraulika dilakukan secara independen oleh tenaga ahli di luar tim perencana dan pelaksana pembangunan. Kajian harus mencakup kapasitas aliran, pengaruh pasang laut, sedimentasi, sampah hanyutan, keamanan konstruksi, dan kemungkinan evakuasi masyarakat ketika banjir terjadi.
“Jangan hanya mengandalkan pernyataan bahwa konstruksi aman atau air masih bisa mengalir di bawahnya. Harus ada pembuktian ilmiah yang independen dan hasilnya dibuka kepada publik. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena risiko yang sebenarnya bisa diperkirakan sejak awal,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Ambon menjelaskan kesesuaian proyek dengan sistem informasi tata ruang Si-MANISE, termasuk peruntukan sempadan sungai dan pengawasan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali RTRW secara berkala, termasuk mekanisme lima tahunan, harus diikuti penegakan aturan secara konsisten.
“Jangan sampai kita memiliki RTRW, RDTR, sistem informasi tata ruang, dan aturan perlindungan sungai, tetapi dalam praktiknya aturan justru mengikuti pembangunan yang sudah terlanjur dilakukan. Hukum harus menjadi dasar pembangunan, bukan sebaliknya,” kritik Renno.
GMKI turut meminta agar hasil kajian Universitas Pattimura melalui LPPM, penjelasan teknis BWS Maluku, serta dokumen lingkungan yang disebut telah diterbitkan DLHP dibuka secara transparan. Komitmen Kodam XV/Pattimura mengenai pembangunan tanpa pilar tengah, pemasangan trash boom, dan pendanaan dari sumbangan masyarakat juga perlu disertai penjelasan teknis serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik.
“Bagi GMKI, pembangunan harus benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar mengubah wajah kota. Jangan jadikan UMKM sebagai alasan untuk membenarkan pemanfaatan ruang yang belum jelas kesesuaiannya. Jangan jadikan kepentingan rakyat sebagai slogan apabila keselamatan mereka justru dipertaruhkan. Kami menolak pembangunan Sungai Waitomu dalam bentuk dan perencanaan yang berpotensi mengganggu fungsi sungai. Jangan menunggu banjir terjadi baru mempertanyakan izin dan kajian teknis,” tutup Renno. (NM-GM)
About The Author
