Gapuramanise.com, Ambon – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon menggelar diskusi publik bertajuk “Antara Pro dan Kontra: Sungai Waitomu dalam Pusaran Pembangunan”, Rabu (11/11/2026), pukul 15.00 WIT, bertempat di Aula Kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).
Kegiatan yang dihadiri lebih dari 70 kader GMKI Cabang Ambon dari berbagai latar belakang dan perspektif keilmuan tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas secara terbuka dinamika pembangunan kawasan Sungai Waitomu atau Way Tomu di Kota Ambon.
Diskusi ini menghadirkan Sekretaris Daerah Kota Ambon Robert Sapulette, ST., MT., sebagai keynote speaker yang mewakili Wali Kota Ambon; Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, S.Sos., M.I.P., Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura yang mewakili Pangdam XV/Pattimura; Harry Putra Far Far, S.H., Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon yang mewakili Ketua DPRD Kota Ambon; Ir. Ronald F. Pattipawaey, ST., M.Plan, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Ambon; serta Herry Pancara Budi, S.T., Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Melalui forum tersebut, para narasumber menyampaikan pandangan dari perspektif pemerintahan, pertahanan wilayah, kebijakan publik, tata ruang, hingga teknis pengelolaan sungai. Berbagai pandangan itu memperlihatkan bahwa persoalan Waitomu tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan, regulasi, keselamatan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan ekonomi.
Sekkot Ambon: Pemanfaatan Sungai Waitomu Harus Berlandaskan Aturan
Dalam keynote speech, Sekretaris Daerah Kota Ambon Robert Sapulette, ST., MT., yang mewakili Wali Kota Ambon, menyampaikan perspektif pemerintah daerah mengenai dinamika pembangunan Sungai Waitomu.
Robert menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Ambon pada prinsipnya mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pemanfaatan kawasan sungai harus tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
“Pemanfaatan Sungai Waitomu harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Pemerintah mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa melanggar pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan,” demikian substansi penjelasan pemerintah dalam materi keynote speech.
Ia juga menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan Sungai Waitomu tidak berada pada Pemerintah Kota Ambon, melainkan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Hal tersebut sebagaimana merujuk pada PP Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 19 ayat (1) huruf a, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, dan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015 yang dicantumkan dalam materi presentasi.
Robert juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menyelesaikan persoalan pembangunan tersebut.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan para pemangku kepentingan perlu diperkuat agar setiap kebijakan dapat berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Kodam XV/Pattimura: Penataan Sungai Memiliki Potensi Ekonomi dan Sosial
Sementara itu, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, S.Sos., M.I.P., selaku Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura yang mewakili Pangdam XV/Pattimura, memaparkan gagasan penataan Sungai Way Tomu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.
Dalam materi presentasinya, ia menjelaskan bahwa kawasan sungai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ruang publik yang representatif, bersih, tertata, dan bernilai ekonomi.
“Penataan kawasan Sungai Way Tomu diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, pusat aktivitas ekonomi kerakyatan, serta destinasi wisata yang dapat dinikmati masyarakat,” demikian substansi pemaparan Julius.
Ia turut menjelaskan bahwa pembangunan jembatan dan penataan bantaran sungai diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka peluang usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam konsep penataan tersebut, kawasan sungai direncanakan memiliki fasilitas publik, area kuliner, tempat duduk, ruang interaksi masyarakat, hingga ruang kegiatan sosial dan budaya.
Namun, materi Kodam juga menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan keselamatan konstruksi, kelancaran aliran sungai, pengendalian banjir, sanitasi, pengelolaan sampah, dan keberlanjutan lingkungan.
DPRD: Pembangunan Tidak Cukup Dilihat dari Pro dan Kontra
Perspektif kebijakan publik disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, S.H., yang hadir mewakili Ketua DPRD Kota Ambon.
Dalam paparannya, Harry mengajak peserta diskusi untuk melihat persoalan Waitomu secara lebih luas. Menurutnya, perdebatan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada posisi mendukung atau menolak, tetapi harus menguji manfaat, proses, risiko, dan dasar hukum pembangunan.
“Pertanyaan kita bukan sekadar pro atau kontra, melainkan pembangunan seperti apa yang sah, aman, adil, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Harry dalam rumusan materi presentasinya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan, yakni manfaat publik, kepatuhan dan keamanan, serta keberlanjutan.
Dari aspek manfaat publik, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan warga, pedagang, pengguna jalan, dan masyarakat sekitar. Sementara dari aspek kepatuhan, proses pembangunan harus sesuai dengan kewenangan, tata ruang, ketentuan sungai, serta kajian teknis.
Harry juga mengingatkan bahwa manfaat pembangunan saat ini tidak boleh memindahkan risiko banjir, kerusakan lingkungan, maupun biaya pemeliharaan kepada generasi mendatang.
“Kita tidak harus memilih antara pembangunan dan lingkungan. Tugas kebijakan publik adalah memastikan pembangunan berlangsung dengan dasar hukum yang jelas, bukti teknis yang memadai, partisipasi bermakna, serta perlindungan keselamatan masyarakat,” tegas Harry dalam materi yang dipaparkannya.
Ia turut menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen kepada publik, termasuk peta batas sungai, garis sempadan, status lahan, dokumen lingkungan, kajian hidrologi dan hidraulika, gambar desain, serta dokumen perizinan.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan representasi masyarakat untuk memastikan kepentingan publik tetap menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan.
PUPR Ambon Paparkan Sejarah dan Dinamika Tata Ruang Waitomu
Dari perspektif tata ruang, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Ambon, Ir. Ronald F. Pattipawaey, ST., M.Plan, memaparkan perkembangan historis kawasan Waitomu melalui sejumlah dokumentasi peta dan foto sejarah Kota Ambon.
Materi yang ditampilkan memperlihatkan peta Kota Ambon tahun 1718, rencana Benteng Nieuw Victoria tahun 1750, dokumentasi Bastion Groningen pada 1920 dan 1940-an, hingga perkembangan kawasan melalui citra satelit tahun 2024 dan 2026.
Pemaparan tersebut memperlihatkan perubahan kawasan Waitomu dan lingkungan sekitarnya dari masa ke masa, termasuk keterkaitannya dengan perkembangan kawasan Benteng Victoria dan muara Sungai Waitomu.
Melalui perspektif historis tersebut, pembahasan tata ruang menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan kawasan serta bagaimana pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan kondisi dan ketentuan yang berlaku.
BWS Maluku Soroti Fungsi Sungai dan Risiko Konstruksi
Sementara itu, Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan BWS Maluku, Herry Pancara Budi, S.T., memberikan penjelasan teknis mengenai kondisi DAS Way Tomu, hasil evaluasi, serta rekomendasi penanganan sungai.
Herry menjelaskan bahwa Sungai Way Tomu merupakan bagian dari Wilayah Sungai Ambon–Seram yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Berdasarkan data teknis BWS Maluku, DAS Way Tomu memiliki luas sekitar 6,07 kilometer persegi dengan panjang sungai mencapai 7,6 kilometer.
Ia menjelaskan bahwa karakteristik DAS yang memiliki topografi relatif curam, ditambah perkembangan permukiman di bagian tengah hingga hilir, menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sungai.
“Karakteristik DAS Way Tomu dengan kondisi topografi yang relatif curam serta perkembangan kawasan permukiman di bagian tengah hingga hilir perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan aliran sungai, terutama ketika terjadi curah hujan tinggi,” demikian substansi penjelasan teknis Herry.
Dalam evaluasinya, BWS Maluku juga menyoroti keberadaan konstruksi di ruang sungai yang berpotensi menghambat kegiatan operasi dan pemeliharaan.
“Keberadaan konstruksi di ruang sungai berpotensi menghambat kegiatan operasi dan pemeliharaan, mulai dari pengendalian sedimentasi, inspeksi rutin, pemantauan kondisi sungai hingga penanganan darurat ketika terjadi banjir,” jelas Herry berdasarkan materi teknis yang dipaparkan.
BWS Maluku turut memperlihatkan hasil simulasi genangan banjir dengan debit Q25 sebesar 133 meter kubik per detik.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa kondisi eksisting memiliki potensi luas genangan mencapai 43,55 hektare dengan kedalaman sekitar 0,81 meter. Sementara itu, pada skenario terdapat bangunan melintang sungai, luas genangan meningkat menjadi 44,20 hektare dengan kedalaman sekitar 1,5 meter.
Perbandingan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat kemungkinan pengaruh konstruksi terhadap karakteristik aliran sungai dan potensi genangan di kawasan tersebut.
Lebih lanjut, Herry memaparkan sejumlah rekomendasi penanganan, di antaranya penataan sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan RTRW Kota Ambon, pengendalian sedimentasi, peningkatan kapasitas alur melalui pemeliharaan berkala, serta penguatan kegiatan operasi dan pemeliharaan.
“BWS Maluku memandang bahwa fungsi dan ruang sungai harus tetap dijaga. Setiap konstruksi yang berpotensi mengganggu operasi dan pemeliharaan perlu dievaluasi berdasarkan pertimbangan teknis, termasuk mempertimbangkan penanganan untuk mengembalikan kondisi ruang sungai seperti semula,” ungkap Herry dalam substansi rekomendasi yang disampaikan.
Ia juga menjelaskan pentingnya pemanfaatan sistem Flood Forecasting and Early Warning System (FFEWS) sebagai instrumen pemantauan, prakiraan, dan peringatan dini banjir.
Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di kawasan DAS Way Tomu.
GMKI Ambon Jadikan Diskusi sebagai Ruang Pertukaran Gagasan
Diskusi publik ini menjadi ruang pertemuan berbagai perspektif kelembagaan dan keilmuan dalam membahas persoalan Sungai Waitomu.
Lebih dari 70 kader GMKI Cabang Ambon yang hadir mendapatkan kesempatan untuk menyimak berbagai penjelasan dari para pemangku kepentingan, mulai dari perspektif pemerintah daerah, TNI, legislatif, tata ruang, hingga aspek teknis pengelolaan sungai.
Melalui forum tersebut, persoalan Waitomu dibahas tidak hanya dari sisi manfaat pembangunan, tetapi juga dari aspek kewenangan, kepatuhan regulasi, fungsi ekologis sungai, risiko banjir, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi kader mahasiswa untuk mempertemukan teori dan perspektif keilmuan dengan persoalan pembangunan yang sedang menjadi perhatian masyarakat Kota Ambon.
Pada akhirnya, pembahasan Sungai Waitomu membutuhkan keterbukaan informasi, koordinasi antarlembaga, kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Melalui diskusi publik ini, GMKI Cabang Ambon menghadirkan ruang dialog agar berbagai pandangan mengenai pembangunan Sungai Waitomu dapat dipahami secara lebih komprehensif, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembahasan. (SWW-GM)
About The Author
