Gapuramanise.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti pentingnya pembenahan sistem pendidikan nasional, khususnya dalam proses rekrutmen dan pengangkatan guru.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang berlangsung dan ditayangkan pada Rabu, 16 September 2026. Dalam program tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pembenahan pendidikan perlu dimulai dari proses rekrutmen tenaga pendidik.
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Menurutnya, desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi, tetapi pelaksanaan rekrutmen guru di tingkat daerah tetap perlu dievaluasi, terutama untuk memastikan objektivitas dan kualitas.
“Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati/walikota atau gubernur itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan mengenai tantangan pemerataan sekaligus peningkatan mutu pendidikan. Prabowo menekankan pentingnya memastikan pengangkatan guru mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan sekolah, serta standar kualitas yang jelas.
Rekrutmen Guru Berpengaruh pada Mutu Pendidikan
Persoalan rekrutmen guru menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Tenaga pendidik memiliki peran langsung dalam menentukan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
Karena itu, mekanisme pengangkatan guru tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, tetapi juga harus memastikan kesesuaian antara kompetensi guru dan kebutuhan sekolah.
Dalam pembahasan tersebut, Prabowo mendorong adanya mekanisme rekrutmen yang lebih objektif serta peningkatan kompetensi bagi guru yang telah maupun akan menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.
Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai bentuk peningkatan kapasitas, seperti kursus, penataran, dan upgrading atau pengembangan kompetensi guru.
Digitalisasi Kelas Jadi Bagian dari Pembenahan
Selain persoalan rekrutmen, Prabowo turut menyinggung digitalisasi ruang kelas sebagai salah satu langkah untuk mengurangi kesenjangan kualitas pembelajaran.
Digitalisasi diarahkan untuk memperluas akses guru dan peserta didik terhadap materi pembelajaran serta sumber belajar yang lebih beragam. Teknologi juga dinilai dapat menjadi instrumen pendukung bagi guru dalam menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif.
Namun, digitalisasi tidak berdiri sendiri. Ketersediaan teknologi tetap perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan kompetensi guru agar pemanfaatannya dapat memberikan dampak terhadap proses pembelajaran.
Pemerintah Bahas Program Percepatan untuk Sekolah Tertinggal
Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”, Prabowo juga menyampaikan gagasan mengenai crash program untuk membantu sekolah-sekolah yang masih tertinggal.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk ditempatkan sebagai tenaga pendidik melalui program percepatan.
Prabowo menyebut kemungkinan program tersebut dimulai dari jenjang sekolah dasar dengan melibatkan sekitar 30 ribu sarjana yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.
Gagasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jumlah guru, tetapi juga distribusi tenaga pendidik agar sekolah yang kekurangan tenaga pengajar dapat memperoleh dukungan yang memadai.
Kesejahteraan Guru Tetap Jadi Perhatian
Di samping rekrutmen dan peningkatan kompetensi, persoalan kesejahteraan guru juga menjadi bagian dari pembahasan pendidikan.
Peningkatan kualitas tenaga pendidik perlu berjalan bersama dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi kerja guru. Dengan demikian, pembenahan pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari proses rekrutmen, kompetensi, pemerataan penempatan, digitalisasi pembelajaran hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Wacana Pengembalian Kewenangan Masih Dikaji
Penting dicatat, pernyataan Prabowo mengenai kemungkinan pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat masih berada dalam tahap pembahasan.
Artinya, belum terdapat pengumuman bahwa kewenangan tersebut secara resmi telah dialihkan kembali kepada pemerintah pusat. Mekanisme pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi bagian dari kajian kebijakan pemerintah.
Sorotan Prabowo terhadap potensi pengangkatan guru berdasarkan hubungan keluarga maupun kedekatan politik juga perlu dipahami sebagai bagian dari kekhawatiran mengenai objektivitas tata kelola rekrutmen, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh proses pengangkatan guru di daerah berlangsung demikian.
Pada akhirnya, pembahasan tersebut menempatkan objektivitas rekrutmen sebagai salah satu isu penting dalam pembenahan pendidikan. Guru yang direkrut diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai, ditempatkan berdasarkan kebutuhan sekolah, serta melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, langkah konkret terkait perubahan mekanisme rekrutmen, pembagian kewenangan pusat dan daerah, peningkatan kompetensi, serta program percepatan bagi sekolah tertinggal masih menunggu pembahasan dan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah.(Tim)
About The Author
