Gapuramanise.com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon tengah melakukan audit khusus untuk mengusut dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat yang tidak sah di lingkungan birokrasi setempat. Hasil pemeriksaan tersebut dijadwalkan diserahkan kepada Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, setelah seluruh tahapan audit selesai dilaksanakan.
Juru Bicara Pemkot Ambon yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, mengatakan audit khusus ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti informasi yang beredar di media mengenai dugaan SK kenaikan pangkat bodong.
Menurut Ronald, pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Wali Kota Ambon Nomor 800.1/4728/2026 tertanggal 16 Oktober 2026 tentang audit khusus. Kebijakan tersebut diterbitkan menyusul pemberitaan pada 15 Oktober 2026 serta konferensi pers yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Ambon terkait persoalan tersebut.
“Langkah tersebut merupakan respons pemerintah daerah untuk menelusuri persoalan penerbitan SK kenaikan pangkat yang diduga tidak sah,” tegas Ronald kepada wartawan di Ambon, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, tindak lanjut pemeriksaan juga merujuk pada surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IV Makassar Nomor 078/B.KP.06.01/SD/KR.IV/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026, yang berisi jawaban atas permohonan pemeriksaan SK kenaikan pangkat.
Untuk melaksanakan proses tersebut, Inspektur Kota Ambon telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 094/95-Inspekot tertanggal 16 Oktober 2026 sebagai dasar pembentukan tim audit khusus.
Tim pemeriksa diberikan waktu selama 15 hari kerja, terhitung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, guna menelusuri persoalan tersebut dan menyusun laporan hasil pemeriksaan.
Ronald menegaskan, hasil audit nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Ambon dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Laporan itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pemeriksaan ini, Pemkot Ambon diharapkan dapat mengungkap kejelasan terkait dugaan penerbitan SK kenaikan pangkat yang tidak sesuai ketentuan. Proses tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
Ronald menambahkan, ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur harus menjadi perhatian dalam setiap penerbitan keputusan kepegawaian. Hal itu penting untuk menjaga integritas tata kelola aparatur sipil negara serta memastikan setiap keputusan yang dikeluarkan memiliki dasar hukum yang jelas. (LB-GM)
About The Author
