Gapuramanise.com, Seram Timur – Wakil Ketua DPP KONSPERAM, Hanafi Rumbouw, mendesak Kejaksaan agar segera mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan pada program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku.
Hanafi menyampaikan, penanganan kasus tersebut perlu dilakukan secara transparan dan menyeluruh, menyusul dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan serta keterlibatan oknum dari lingkungan dinas maupun pihak di luar birokrasi yang diduga melakukan intimidasi terhadap sejumlah kepala sekolah.
Menurutnya, dugaan intimidasi tersebut berkaitan dengan permintaan fee sebesar 10 persen dari setiap proyek dana revitalisasi yang diterima oleh sekolah-sekolah penerima bantuan.
“Sebagai pemuda Seram Bagian Timur, kami berharap jaksa dalam hal ini aparat penegak hukum yang menangani kasus Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten SBT dapat bekerja secara profesional dan mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan ini,” ujar Hanafi kepada Gapuramanise.com, Senin (26/10/2026).
Ia menyoroti langkah penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten SBT pada 15 Oktober 2026. Menurutnya, hingga Senin, 26 Oktober 2026, telah berlalu 11 hari sejak penggeledahan tersebut dilakukan.
Karena itu, Hanafi berharap proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Kami sangat berharap Kejaksaan lebih cepat mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini, sehingga publik tidak terus-menerus bertanya-tanya tentang persoalan revitalisasi pendidikan di Kabupaten SBT,” tegasnya.
Hanafi juga meminta agar penyelidikan tidak hanya berfokus pada pihak-pihak tertentu di lingkungan pemerintahan, tetapi turut menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak di luar birokrasi apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.
Ia mengingatkan agar proses hukum tidak menjadikan pihak tertentu sebagai kambing hitam, sementara pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab justru luput dari pemeriksaan.
“Jika memang terdapat keterlibatan pihak di luar pemerintahan SBT, maka hal itu juga harus diusut tuntas. Jangan sampai ada pihak yang dikambinghitamkan, sementara pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak tersentuh hukum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hanafi menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia menyatakan dukungan terhadap Kejaksaan untuk mengungkap perkara tersebut secara terang benderang, termasuk menelusuri dugaan permintaan fee yang disebut-sebut mencapai 10 persen dari nilai proyek setiap sekolah.
Ia juga mendorong agar seluruh kepala sekolah penerima bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dipanggil dan diperiksa guna memperoleh keterangan yang utuh mengenai pelaksanaan program tersebut.
Menurut Hanafi, kepala sekolah yang diduga mengalami tekanan atau intimidasi perlu mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, terutama apabila mereka memberikan keterangan yang berkaitan dengan proses penyelidikan.
“Setiap kepala sekolah yang menerima bantuan revitalisasi mesti dipanggil dan diperiksa. Mereka juga harus dilindungi oleh Kejaksaan karena diduga menjadi korban intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Jangan sampai mereka takut memberikan kesaksian karena adanya tekanan,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Hanafi turut menyinggung dugaan keterlibatan pihak di luar pemerintahan yang menurutnya perlu menjadi perhatian penyidik. Namun, ia memilih tidak menyebutkan nama atau pihak tertentu karena persoalan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
“Keterlibatan pihak di luar pemerintah sebenarnya bukan lagi menjadi rahasia, hanya saja karena belum disentuh oleh pihak penegak hukum, maka saya juga tidak bisa menyebutkannya. Jangan sampai menjadi fitnah,” tambah Hanafi.
Ia berharap Kejaksaan dapat menindaklanjuti seluruh informasi dan keterangan yang relevan secara profesional, objektif, serta berdasarkan alat bukti yang sah.
Hanafi menegaskan, pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan dana revitalisasi pendidikan di Kabupaten SBT harus menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, keterbukaan dalam proses penegakan hukum penting untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. (SKI-GM)
About The Author
