Gapuramanise.com, Saparua – Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Bidang Pendidikan, Alwin Christh Tetelepta, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atas komitmennya mendorong percepatan akses keuangan daerah. Capaian tersebut kembali mendapat perhatian di tingkat nasional pada 2026 setelah sebelumnya meraih TPAKD Award 2025.
Kepada Gapuramanise.com, Sabtu (24/10/2026), Alwin mengatakan bahwa capaian tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, akses keuangan yang memadai dapat membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha, memperoleh pembiayaan, memperkuat permodalan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Bagi kami, capaian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ini patut diapresiasi. Namun, yang paling penting bukan hanya penghargaan atau pengakuan di tingkat nasional, melainkan bagaimana program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan masyarakat di wilayah kepulauan maupun perdesaan,” ujar Alwin.
Raih TPAKD Award 2025 melalui Program KUM Kreatif Lawan Rentenir
Pada 10 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2025 dalam kategori TPAKD terbaik tingkat kabupaten/kota untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Penghargaan tersebut diberikan melalui program “KUM Kreatif Lawan Rentenir”, yang menjadi salah satu upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan permodalan.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dan diterima langsung oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional TPAKD di Jakarta.
Alwin menilai, program yang memberikan alternatif pembiayaan yang layak bagi masyarakat merupakan langkah penting untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pelaku usaha pada sumber pinjaman yang berpotensi memberatkan.
“Program seperti KUM Kreatif Lawan Rentenir harus terus diperkuat. Masyarakat membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan begitu, pelaku usaha kecil memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang,” jelasnya.
Tahun 2026 Kembali Masuk Nominasi TPAKD Terbaik
Pada 2026, Kabupaten Maluku Tengah kembali mendapat perhatian dalam ajang TPAKD tingkat nasional melalui nominasi TPAKD terbaik tingkat kabupaten untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Dalam kegiatan TPAKD Award yang berlangsung di JIExpo, Jakarta, pada 22 Oktober 2026, sertifikat nominasi Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Arman Mualo, S.T., M.Si., yang mewakili pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto, bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Alwin menegaskan, capaian pada 2025 dan nominasi pada 2026 harus dibedakan secara tepat. Penghargaan 2025 merupakan prestasi yang telah diraih, sedangkan pada 2026 Kabupaten Maluku Tengah kembali memperoleh pengakuan melalui nominasi.
“Dua tahun berturut-turut mendapat perhatian dalam ajang nasional tentu menjadi motivasi untuk terus berbenah. Penghargaan pada 2025 dan nominasi pada 2026 harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas program, memperluas jangkauan layanan, dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” katanya.
KNPI Dorong Program yang Berpihak kepada Masyarakat
Alwin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, pelaku usaha, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam memperluas akses keuangan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar program percepatan akses keuangan tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi mampu membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas dan merata.
Ia berharap pemerintah daerah terus memperkuat edukasi keuangan, mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM, serta mendorong kelompok usaha produktif agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari penghargaan yang diterima. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memperoleh akses pembiayaan, kesempatan berusaha, dan peningkatan kesejahteraan. Itulah yang harus menjadi orientasi utama setiap program pemerintah,” tegasnya.
KNPI Tetap Kawal Jalannya Pemerintahan
Sebagai organisasi kepemudaan, DPD KNPI Provinsi Maluku, lanjut Alwin, akan terus mendorong partisipasi pemuda serta mengawal jalannya pemerintahan melalui dukungan konstruktif, evaluasi, dan pengawasan yang objektif.
Ia menegaskan bahwa KNPI mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut tetap harus disertai komitmen untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan rakyat.
“KNPI akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan mendukung setiap program yang membawa manfaat bagi masyarakat. Prestasi patut diapresiasi, program yang baik harus diperkuat, dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan,” tutup Alwin.
Alwin berharap capaian Kabupaten Maluku Tengah pada 2025 dan nominasi pada 2026 dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan inovasi baru dalam memperluas akses keuangan, memperkuat UMKM, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (LB-GM)
About The Author
