Gapuramanise.com, Ambon – Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ambon bersama Tim Advokasi GMKI Cabang Ambon mendorong Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam, penyiapan sumber daya manusia (SDM), penguatan rantai pasok lokal, serta perlindungan masyarakat yang terdampak pembangunan.

Sejumlah persoalan strategis tersebut dibahas dalam pertemuan dan sharing bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Selasa (8/9/2026).

Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno L. Z. Patty, mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang bagi GMKI Ambon bersama Tim Advokasi untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai penting bagi masa depan pembangunan Maluku.

Renno menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku yang telah memberikan kesempatan kepada BPC GMKI Ambon bersama Tim Advokasi GMKI Cabang Ambon untuk melakukan sharing mengenai berbagai persoalan strategis tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Maluku yang telah memberikan kesempatan kepada BPC GMKI Ambon bersama Tim Advokasi GMKI Cabang Ambon untuk melakukan sharing. Kami membawa sejumlah persoalan yang menurut kami penting untuk menjadi perhatian pemerintah, terutama bagaimana pembangunan dan pemanfaatan sumber daya di Maluku dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.”

Menurut Renno, isu yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan satu sektor, tetapi mencakup sejumlah persoalan strategis yang memiliki keterkaitan dengan masa depan masyarakat dan daerah.

Perkuat Rantai Pasok Lokal

Salah satu isu yang menjadi perhatian GMKI Ambon adalah penguatan local supply chain atau rantai pasok lokal, khususnya dalam pengembangan Blok Masela.

GMKI mendorong Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pemetaan secara lebih awal terhadap kebutuhan barang dan jasa dalam pengembangan industri migas tersebut, sekaligus mengidentifikasi kapasitas perusahaan lokal, perusahaan konstruksi, UMKM dan pelaku usaha daerah.

Menurut Renno, keterlibatan pelaku usaha lokal harus dipersiapkan secara sistematis sehingga aktivitas industri tidak hanya menghadirkan investasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi ekonomi Maluku.

“Kami mendorong supaya rantai pasok lokal benar-benar dipersiapkan. Pemerintah harus bisa mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang ada dalam perusahaan, kemudian melihat perusahaan lokal, UMKM dan pelaku usaha daerah yang bisa masuk. Jangan sampai kegiatan industrinya ada di Maluku, tetapi sebagian besar nilai tambah ekonominya justru dinikmati dari luar daerah.”

GMKI juga menilai penguatan rantai pasok harus berjalan bersamaan dengan penyiapan tenaga kerja lokal.

Dorong Blueprint Identifikasi Profesi dan Tenaga Kerja

Untuk memastikan masyarakat Maluku dapat mengambil bagian dalam pengembangan Blok Masela, GMKI Ambon mendorong Pemerintah Provinsi Maluku membuat blueprint identifikasi profesi dan kebutuhan tenaga kerja.

Blueprint tersebut diharapkan dapat memetakan profesi yang saat ini terdapat di perusahaan maupun profesi yang akan dibutuhkan dalam berbagai tahapan pengembangan Blok Masela.

“Kami mendorong dibuat blueprint profesi untuk Blok Masela. Kita harus mengidentifikasi profesi apa saja yang ada di perusahaan, profesi apa yang akan dibutuhkan ke depan, kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki. Dari situ pemerintah dapat menyiapkan SDM Maluku melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi.”

Renno menilai penyiapan SDM harus dilakukan sejak awal agar masyarakat Maluku memiliki peluang yang lebih besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam industri.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengambil peran dalam pembiayaan penyiapan SDM tersebut.

Afirmasi SDM Harus Didukung Anggaran Pemerintah

Ketua Cabang GMKI Ambon mendorong adanya anggaran afirmasi dari pemerintah pusat untuk penyiapan SDM Maluku yang akan masuk dalam kebutuhan industri Blok Masela.

Renno menegaskan, pembiayaan penyiapan SDM tidak seharusnya hanya mengandalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari INPEX.

“Untuk penyiapan SDM, kami mendorong agar ada anggaran afirmasi dari pemerintah pusat. Ini jangan hanya dibebankan kepada CSR perusahaan. Negara harus hadir. Kalau pemerintah memiliki berbagai skema afirmasi untuk daerah lain, termasuk Papua melalui LPDP atau skema lainnya, maka kami juga mendorong adanya skema yang benar-benar bersumber dari pemerintah untuk menyiapkan SDM Maluku.”

Menurutnya, afirmasi tersebut dapat berupa dukungan pendidikan, pelatihan, sertifikasi maupun skema pengembangan kompetensi lainnya yang secara khusus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri strategis di Maluku.

“Kami ingin afirmasi itu benar-benar menjadi kebijakan pemerintah, bukan sekadar CSR perusahaan. Perusahaan tetap dapat menjalankan CSR, tetapi penyiapan SDM untuk kepentingan pembangunan nasional harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara.”

Kompensasi Nelayan dan Petani

Selain persoalan tenaga kerja dan rantai pasok, GMKI Ambon juga menyampaikan perhatian terhadap nelayan dan petani yang terdampak pengembangan Blok Masela.

GMKI mendorong adanya kepastian mengenai mekanisme pembayaran kompensasi bagi masyarakat yang mengalami dampak terhadap lahan maupun sumber penghidupannya.

“Kami juga menyampaikan mengenai kompensasi bagi nelayan dan petani. Masyarakat yang terdampak harus mendapatkan kepastian. Jangan sampai mereka kehilangan atau terganggu sumber penghidupannya tanpa ada mekanisme kompensasi yang jelas dan adil.”

Renno kembali menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam persoalan tersebut.

“Kami mendorong agar kompensasi ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban CSR perusahaan. Pemerintah pusat harus hadir melalui anggaran pemerintah, karena pembangunan ini juga merupakan bagian dari agenda nasional. Negara harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan.”

Optimalisasi Kelembagaan Penertiban Gunung Botak

Persoalan Gunung Botak juga menjadi salah satu isu yang disampaikan GMKI Ambon dalam pertemuan tersebut.

GMKI mendorong adanya optimalisasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam proses penertiban dan penanganan persoalan Gunung Botak.

Menurut Renno, penanganan Gunung Botak membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang lebih kuat karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut lingkungan, ekonomi masyarakat dan penegakan hukum.

“Untuk Gunung Botak, kami mendorong optimalisasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanganannya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi yang jelas, siapa yang memiliki kewenangan dan bagaimana proses penertibannya dilakukan secara berkelanjutan.”

GMKI Ambon juga menilai penanganan persoalan Gunung Botak perlu menyentuh aktor dan jaringan yang mengendalikan aktivitas ilegal, bukan hanya masyarakat yang berada di lapangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan rekomendasi policy brief GMKI Ambon mengenai pemetaan aktor, jaringan, modal dan pengendali aktivitas pertambangan.

RUU Daerah Kepulauan Harus Dioptimalkan

Agenda RUU Daerah Kepulauan turut menjadi pembahasan.

GMKI Ambon mendorong Pemerintah Provinsi Maluku terus mengoptimalkan perjuangan terhadap RUU tersebut karena dinilai memiliki arti strategis bagi daerah kepulauan seperti Maluku.

“RUU Daerah Kepulauan harus terus dioptimalkan. Maluku memiliki karakter kepulauan yang membutuhkan pendekatan kebijakan berbeda. Ini menyangkut fiskal, pembangunan, konektivitas, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya. Karena itu, pemerintah daerah harus terus mengawal agenda ini di tingkat nasional.”

Dalam policy brief, GMKI memandang RUU Daerah Kepulauan sebagai agenda struktural dan strategis untuk memastikan karakter kepulauan mendapatkan pengakuan dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya.

Taman Nasional Manusela dan Ruang Hidup Masyarakat

GMKI Ambon juga membahas Taman Nasional Manusela, terutama terkait hubungan antara agenda konservasi dan ruang hidup masyarakat.

Menurut GMKI, perlindungan kawasan konservasi harus tetap berjalan, tetapi kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan kawasan.

“Kami juga membahas Taman Nasional Manusela. Konservasi tentu penting, tetapi ruang hidup masyarakat juga harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan akses terhadap ruang hidupnya. Pemerintah perlu membangun tata kelola yang mampu mempertemukan kepentingan konservasi dengan kepentingan masyarakat.”

GMKI mendorong adanya pendekatan yang lebih partisipatif dalam pengelolaan kawasan sehingga masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan.

GMKI: Sumber Daya Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat

Secara keseluruhan, GMKI Ambon menilai berbagai persoalan tersebut bermuara pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola sumber daya dan wilayah Maluku.

Blok Masela, Gunung Botak, Taman Nasional Manusela dan RUU Daerah Kepulauan memang berada dalam konteks yang berbeda, namun menurut GMKI memiliki keterkaitan dalam persoalan akses terhadap sumber daya, ruang hidup, kewenangan, kapasitas masyarakat dan distribusi manfaat pembangunan.

Renno menegaskan bahwa pembangunan Maluku harus memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat nyata dari sumber daya yang berada di wilayahnya.

“Bagi kami, persoalannya bukan hanya bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan, tetapi bagaimana manfaatnya kembali kepada masyarakat Maluku. Kita membutuhkan pembangunan yang membuka ruang bagi masyarakat sebagai tenaga kerja, pelaku usaha dan penerima manfaat. Karena itu, rantai pasok, SDM, kompensasi, lingkungan, kelembagaan dan kebijakan daerah kepulauan harus dibicarakan secara serius.”

GMKI Ambon berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan berbagai agenda tersebut tidak berjalan secara sektoral.

Bagi GMKI Ambon, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan tidak hanya pada kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan SDM lokal, keterlibatan dunia usaha daerah, perlindungan ruang hidup, keberlanjutan lingkungan serta distribusi manfaat pembangunan yang adil.

Dengan pendekatan tersebut, GMKI Ambon mendorong agar pembangunan di Maluku tidak menjadikan masyarakat sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai bagian utama dari proses pembangunan dan penerima manfaat dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerah. (SWW-GM)

About The Author