Gapuramanise.com, Ambon – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon menyatakan keprihatinan sekaligus sikap tegas terhadap perkara hukum yang menjerat empat warga adat Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. GMKI menilai persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari konflik lahan di kawasan Awaya yang menyangkut ruang hidup dan klaim hak masyarakat adat.
Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno L. Z. Patty, S.I.Kom., menegaskan bahwa pihaknya mendesak pembebasan empat warga tersebut melalui mekanisme hukum yang sah, sekaligus meminta pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria yang menjadi latar belakang persoalan.
“Bagi kami, persoalan Tananahu bukan sekadar perkara pidana. Ini juga menyangkut ruang hidup masyarakat, hak atas tanah, dan bagaimana negara hadir ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan penguasaan lahan. Kami mendesak agar empat warga adat Tananahu dibebaskan melalui mekanisme hukum yang sah. Pada saat yang sama, konflik lahan yang melatarbelakangi perkara ini harus diselesaikan secara serius, bukan dibiarkan berlarut-larut,” ujar Renno.
Menurutnya, tanah bagi masyarakat adat bukan semata-mata aset ekonomi, melainkan bagian dari kehidupan sosial, sejarah, identitas, dan sumber penghidupan yang diwariskan antargenerasi. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan tanah harus memperhatikan hak masyarakat serta memastikan adanya kepastian hukum.
Renno menyoroti konflik antara masyarakat Negeri Tananahu dan PT Perkebunan Nusantara I Regional 8 Kebun Awaya. Masyarakat mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat dan menyatakan bahwa masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan telah berakhir pada 2012. Di sisi lain, perusahaan pernah menyampaikan somasi terkait pengosongan rumah atau bangunan di atas lahan yang diklaimnya.
Situasi tersebut kemudian berkembang ketika masyarakat mendatangi kawasan Awaya pada 22 Juni 2026, saat kegiatan alat berat berlangsung. Peristiwa itu berujung pada pertikaian dan proses hukum terhadap empat warga atas dugaan pengrusakan dan penganiayaan.
Renno menegaskan bahwa proses hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menilai pertanggungjawaban setiap orang berdasarkan bukti yang sah. Namun, menurutnya, penanganan perkara pidana juga tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap konflik agraria yang belum memperoleh penyelesaian.
“Kami tidak membenarkan kekerasan ataupun pengrusakan. Tetapi kita juga harus berani melihat persoalan secara utuh. Jangan hanya melihat peristiwa yang berujung pada perkara pidana, lalu melupakan persoalan tanah yang sejak awal menjadi sumber ketegangan. Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil, dan masyarakat juga berhak memperoleh kepastian atas persoalan ruang hidup yang mereka perjuangkan,” tegasnya.
Dalam perspektif keadilan agraria, Renno memandang bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan dengan pendekatan keamanan atau penindakan hukum semata. Pemerintah perlu memastikan status pertanahan, riwayat penguasaan lahan, dan klaim para pihak diperiksa secara transparan dengan melibatkan masyarakat yang terdampak.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sesuai persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
“Pembangunan dan hilirisasi harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan justru membuat masyarakat merasa terancam di ruang hidupnya sendiri. Kami meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah Negeri Tananahu, dan instansi pertanahan yang berwenang untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Status HGU dan klaim tanah adat harus diperiksa berdasarkan dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku. Jangan biarkan ketidakpastian terus memelihara konflik,” kata Renno.
GMKI Cabang Ambon menegaskan bahwa penyelesaian perkara empat warga Tananahu dan penyelesaian konflik lahan Awaya merupakan dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius secara bersamaan. Aparat penegak hukum didesak memastikan proses peradilan berlangsung adil dan hak-hak para terdakwa terlindungi, sedangkan pemerintah dan instansi pertanahan harus menindaklanjuti sengketa agraria secara konkret.
“Jangan sampai masyarakat hanya berhadapan dengan proses hukum, sementara persoalan mendasar mengenai tanahnya tidak kunjung diselesaikan. Kami mendesak pembebasan empat warga adat Tananahu melalui mekanisme hukum yang sah dan menuntut penyelesaian konflik lahan secara adil, transparan, serta partisipatif. Bagi GMKI, keadilan bukan hanya soal bagaimana hukum diterapkan, tetapi juga bagaimana negara melindungi martabat manusia dan memastikan masyarakat tidak kehilangan ruang hidupnya,” tutup Patty. (SWW-GM)
About The Author
