Gapuramanise.com, Jakarta – Penguatan pengawasan terhadap kekayaan pejabat negara menjadi salah satu hal yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan agar regulasi tersebut memberikan ruang bagi negara untuk merampas harta penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan laporan kekayaan maupun yang tidak dilaporkan sama sekali.
Menurut Tanak, ketidaksesuaian antara kekayaan sebenarnya dan jumlah yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) perlu menjadi perhatian dalam penyusunan aturan perampasan aset. Ia menilai, mekanisme tersebut dapat mendorong penyelenggara negara untuk lebih patuh dalam menyampaikan laporan kekayaannya.
“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak, Minggu (25/10/2026).
Selain menyasar harta yang tidak sesuai dengan laporan, Tanak mengusulkan agar ketentuan perampasan aset juga berlaku bagi pejabat yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN, tetapi tidak menjalankannya.
“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” usulnya.
Ia juga berpandangan bahwa aturan tersebut perlu memberikan ruang bagi penyelenggara negara yang merasa keberatan terhadap tindakan perampasan aset. Mekanisme keberatan dinilai perlu menjadi bagian dari pengaturan agar pelaksanaan undang-undang memiliki landasan yang jelas.
Tanak menilai, penerapan ketentuan perampasan aset terhadap kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar dapat menjadi dorongan bagi pejabat untuk menyampaikan LHKPN secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” ujarnya.
KPK Minta Istilah Perampasan Aset Tetap Dipertahankan
Di samping mengusulkan pengaturan mengenai harta kekayaan penyelenggara negara, Tanak juga menyoroti penggunaan istilah dalam RUU Perampasan Aset. Ia meminta agar nomenklatur perampasan aset tetap dipertahankan dan tidak diganti dengan istilah lain.
Menurutnya, penggunaan kata perampasan telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam peraturan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, istilah tersebut dinilai tidak perlu diubah dalam proses penyusunan regulasi.
“Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan,” katanya.
Tanak merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang menunjukkan bahwa istilah perampasan telah digunakan dalam kerangka hukum pemberantasan korupsi.
“Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.
Usulan KPK tersebut menempatkan transparansi pelaporan kekayaan dan konsistensi istilah hukum sebagai dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pengaturan lebih lanjut diperlukan untuk memperjelas mekanisme penerapan perampasan aset, termasuk terhadap kekayaan yang tidak sesuai dengan laporan LHKPN maupun harta milik pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. (Tim)
About The Author
