
Gapuramanise.com, Jakarta – Pernyataan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah di Badan Komunikasi (Bakom) RI, Ulta Levenia Nababan, terkait erupsi enam gunung api di Indonesia menuai sorotan tajam.
Ulta mempertanyakan apakah rangkaian erupsi tersebut semata-mata merupakan fenomena alam atau terdapat faktor lain di baliknya. Bahkan, ia membuka kemungkinan adanya keterlibatan asing dan mengaitkannya dengan proyek High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP).
Pernyataan tersebut sontak memicu perdebatan di media sosial.
“Enam Gunung Erupsi Bersamaan, Ulta Pertanyakan: Murni Fenomena Alam atau Ada Cawe-cawe Asing?”
Pertanyaan itu menjadi salah satu bagian yang paling kontroversial dari pernyataan Ulta. Pasalnya, ia mengaitkan momentum erupsi dengan situasi geopolitik setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok.
Ulta bahkan mengaku sulit menerima begitu saja penjelasan yang menurutnya sudah dianggap lumrah.
“Kenapa sehari setelah Presiden RI bersalaman mesra dengan Putin di Vladivostok, 6 Gunung Vulkanik Indonesia Erupsi secara bersamaan?”
Meski demikian, Ulta juga memberikan catatan bahwa pandangan tersebut merupakan pemikiran pribadi dan ia mengakui belum memiliki bukti ilmiah kredibel yang membuktikan HAARP mampu mengendalikan cuaca, memicu gempa bumi, ataupun menyebabkan erupsi gunung api.
HAARP Disebut, Asing Disorot
Ulta menyebut HAARP memang memiliki sejarah pendanaan yang berkaitan dengan institusi pemerintah Amerika Serikat, termasuk US Air Force, US Navy, dan DARPA.
Namun, dari fakta tersebut kemudian muncul pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah proyek penelitian ionosfer itu benar-benar hanya proyek penelitian, atau ada kemungkinan fungsi lain yang selama ini belum diketahui publik?
Ulta mengakui bahwa dugaan tersebut berada dalam wilayah spekulasi dan kerap dikategorikan sebagai teori konspirasi.
Tetapi justru di situlah kontroversinya.
Ia mengaku memiliki karakter skeptis dan tidak ingin menerima begitu saja penjelasan yang dianggap sebagai sesuatu yang “biasa dan lumrah”.
“Konspirasi Bisa Jadi Fakta yang Tertunda”
Pernyataan Ulta semakin mengundang perhatian ketika ia menyinggung teori konspirasi.
Ia berpendapat bahwa sebagian teori konspirasi dapat kembali dibahas ketika informasi atau proyek tertentu akhirnya dibuka kepada publik.
Pandangan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan di tengah publik: apakah Ulta sedang mengingatkan pemerintah untuk tidak menutup kemungkinan adanya skenario lain, atau justru sedang memperbesar spekulasi tanpa bukti ilmiah?
Perdebatan pun melebar.
Sebagian mempertanyakan kapasitas dan dasar ilmiah pernyataan tersebut. Sebagian lainnya melihat sikap skeptis sebagai bentuk keberanian mempertanyakan narasi yang sudah dianggap umum.
Pejabat Pemerintah Bicara Soal HAARP, Publik Bertanya: Ada Apa?
Yang membuat pernyataan ini semakin sensitif adalah posisi Ulta sebagai pejabat di lingkungan komunikasi pemerintah.
Sebab, ketika dugaan mengenai “antek asing”, HAARP, intelijen global, dan erupsi gunung api disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah, pernyataan tersebut tentu berpotensi ditafsirkan lebih jauh oleh masyarakat.
Pertanyaannya kemudian sederhana:
Apakah ini hanya opini pribadi seorang pejabat, atau ada informasi intelijen tertentu yang menjadi dasar kecurigaan tersebut?
Jika hanya spekulasi, publik tentu berhak meminta penjelasan lebih lanjut.
Namun jika ada informasi atau kajian khusus yang mendasarinya, masyarakat juga patut mengetahui apa dasar analisis tersebut.
Satu hal yang jelas, sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah kredibel yang membuktikan HAARP menyebabkan erupsi gunung api di Indonesia.
Karena itu, dugaan keterkaitan HAARP dengan erupsi enam gunung tersebut tetap harus ditempatkan sebagai spekulasi, bukan fakta.
Dan justru karena itulah pernyataan Ulta kini menjadi bola panas baru di ruang publik. (Tim)
