
Gapuramanise.com, Taniwel – Seruan agar Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) turun langsung menangani konflik antara warga Desa Lisabata dan Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, terus bermunculan di tengah masyarakat dan media sosial.
Di tengah situasi yang memanas hingga mengakibatkan terbakarnya puluhan rumah warga, perhatian publik kini turut tertuju kepada Gubernur Maluku dan Bupati SBB yang disebut belum terlihat hadir secara langsung di lokasi konflik untuk menemui masyarakat terdampak.
Seorang warga Desa Patahuwe Hery Upuy kepada *Gapura Manise.Com*, Sabtu (12/9/2026), mengungkapkan kekecewaannya dan berharap pemerintah daerah hadir secara langsung di tengah masyarakat.
“Gubernur dan Bupati tidak muncul di lokasi. Kami berharap pemerintah bisa hadir dan melihat langsung kondisi masyarakat,” ungkap warga tersebut.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini, terutama ketika masyarakat menghadapi ancaman keamanan, kehilangan tempat tinggal, serta membutuhkan kepastian perlindungan dan penanganan pemerintah.
*Kapolda dan Pangdam Telah Hadir di Lokasi*
Di tengah sorotan tersebut, informasi yang diterima *Gapura Manise.Com* menyebutkan bahwa
Kapolda Maluku bersama Pangdam telah hadir langsung di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Sabtu dini hari sekitar pukul 02.00 WIT
untuk melihat dan menangani secara langsung situasi konflik yang terjadi.
Kehadiran pimpinan TNI dan Polri tersebut menjadi perhatian tersendiri di tengah masyarakat. Pasalnya, ketika situasi keamanan membutuhkan penanganan cepat, kehadiran pimpinan institusi keamanan di lapangan dinilai menunjukkan pentingnya respons langsung terhadap kondisi warga yang terdampak.
Masyarakat kemudian mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkab SBB, dalam memastikan penanganan kemanusiaan, perlindungan warga, serta upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh.
*Bukan Sekadar Imbauan, Masyarakat Butuh Kehadiran Pemerintah*
Ketiadaan Gubernur dan Bupati di lokasi konflik kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sejumlah seruan di media sosial meminta pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan imbauan atau melakukan koordinasi dari jauh, tetapi juga *hadir langsung di tengah masyarakat yang sedang mengalami penderitaan akibat konflik*.
Kehadiran kepala daerah dinilai penting untuk memastikan secara langsung kondisi warga, termasuk kebutuhan pengungsian, makanan, pelayanan kesehatan, keamanan, serta perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan terjadinya aksi susulan.
Konflik Lisabata-Patahuwe kembali memanas dan berdasarkan informasi yang diterima, insiden tersebut menyebabkan puluhan rumah warga terbakar serta sejumlah warga dilaporkan mengalami luka-luka.
Kondisi tersebut menuntut langkah cepat, terukur dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya hadir melalui pernyataan, tetapi juga mengambil tanggung jawab nyata dalam melindungi masyarakat serta membuka ruang penyelesaian konflik secara damai.
Publik juga mempertanyakan sejauh mana langkah konkret Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkab SBB dalam meredam konflik, menjamin keselamatan masyarakat kedua desa, serta mencegah terjadinya kembali aksi kekerasan.
Hingga berita ini diterbitkan, alasan Gubernur Maluku dan Bupati SBB belum terlihat berada langsung di lokasi konflik belum diketahui secara pasti. *Gapura Manise.Com* masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten SBB mengenai keberadaan kepala daerah dan langkah penanganan yang telah dilakukan.
Di tengah kondisi yang semakin membutuhkan penanganan serius, masyarakat berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun aparat keamanan, dapat mengambil langkah cepat dan terukur untuk menghentikan eskalasi konflik serta menjamin keselamatan masyarakat Lisabata dan Patahuwe.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan imbauan. Dalam situasi krisis seperti ini, masyarakat membutuhkan negara hadir, melihat langsung penderitaan mereka, memberikan perlindungan, dan memastikan konflik tidak kembali memakan korban. (ACT-GM)
