Gapuramanise.com, Ambon – Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Perwakilan DPD RI Provinsi Maluku berlangsung dalam suasana penuh semangat kekeluargaan. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, DPD RI, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta kalangan pemuda untuk membahas pentingnya kolaborasi, keterbukaan informasi, dan peran generasi muda dalam membangun citra positif Maluku.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku Sandi Wattimena yang mewakili Pemerintah Provinsi Maluku, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Fauzan Rahawarin, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Maluku Maaniwa Sangadji selaku tuan rumah, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
Kegiatan diawali dengan keynote speech Gubernur Maluku yang dibacakan langsung oleh Kepala Dispora Maluku, Sandi Wattimena.
Dalam pesan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas lembaga untuk mendukung kemajuan Maluku.
“Lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan diharapkan dapat membangun sebuah kolaborasi bersama dalam mendukung kemajuan Maluku,” demikian pesan Gubernur yang dibacakan Sandi.
Dalam pemaparan tersebut, sejumlah capaian pembangunan Maluku turut ditampilkan melalui slide show, mulai dari indikator ekonomi hingga sejumlah isu strategis yang tengah diperjuangkan pemerintah daerah.
Data yang dipaparkan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku mencapai 5,31 persen, meningkat dibandingkan 3,37 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 2,75 persen.
Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mei 2026 berada pada angka 5,75 persen, sementara tingkat kemiskinan Maluku disebut mengalami penurunan dari 15,32 persen pada Maret 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2025 berada pada angka 74,09 dan masuk dalam kategori tinggi.
Dalam pemaparan tersebut, pemerintah daerah menempatkan tiga fokus utama, yakni Investasi, Kolaborasi, dan Inovasi.
Selain capaian pembangunan, sejumlah isu strategis Maluku juga menjadi perhatian, antara lain pembangunan pelabuhan terintegrasi, groundbreaking Blok Masela, serta perjuangan Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Pesan tersebut kemudian ditutup dengan penegasan bahwa capaian pembangunan bukan dimaksudkan untuk menutupi berbagai persoalan yang masih ada.
“Fakta kemajuan ini bukan untuk menutupi masalah, melainkan menumbuhkan harapan bahwa sinergi seluruh komponen masyarakat menghasilkan perubahan langkah demi langkah.”
Sandi: Hati-Hati Menggunakan Jempol
Selain membacakan pesan Gubernur, Sandi Wattimena yang juga hadir sebagai narasumber menyampaikan pesan khusus kepada peserta, terutama generasi muda yang aktif menggunakan media sosial.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya.
“Hati-hatilah menggunakan jempol, karena jempol bisa mengguncangkan sebuah negeri. Riset informasi sebelum disampaikan,” pesannya.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, termasuk bagaimana generasi muda dapat ikut memikirkan dan mengembangkan potensi Maluku.
“Bagaimana kita bisa mengembangkan Maluku,” menjadi salah satu penekanan yang disampaikannya dalam forum tersebut.
Sangadji Soroti Tantangan Keterbukaan Informasi
Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Maluku, Maaniwa Sangadji, menyoroti tantangan yang dihadapi para senator dan lembaga pemerintahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah masih adanya kesenjangan akses informasi. Tidak seluruh masyarakat memiliki akses digital maupun kemampuan literasi informasi yang sama.
Selain itu, informasi mengenai kelembagaan juga belum selalu dipahami secara utuh oleh masyarakat, termasuk perbedaan fungsi antara DPD RI, DPR RI, DPRD dan pemerintah daerah.
“Tantangan lainnya adalah risiko informasi yang tidak terverifikasi. Di era media sosial, informasi kelembagaan dapat bercampur dengan opini, misinformasi maupun disinformasi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi tidak otomatis menghasilkan partisipasi publik.
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kata dia, harus mudah ditemukan, mudah dipahami, relevan, serta dapat ditindaklanjuti.
Karena itu, diperlukan sejumlah strategi penguatan keterbukaan informasi, salah satunya melalui digitalisasi informasi dengan mengoptimalkan media resmi, dokumentasi digital dan kanal layanan informasi.
Selain itu, bahasa publik juga perlu disederhanakan agar informasi kelembagaan tidak hanya menggunakan bahasa administratif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat.
Dorong “One Voice Policy”
Sangadji juga menekankan pentingnya penerapan One Voice Policy dalam penyampaian informasi kelembagaan.
Menurutnya, informasi yang dipublikasikan melalui berbagai kanal harus akurat, konsisten, terverifikasi dan bertanggung jawab.
Dokumentasi kegiatan juga harus dilakukan secara sistematis. Setiap kegiatan perlu didokumentasikan dan dipublikasikan secara teratur sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Rahawarin: Pemuda Harus Jadi Agen Berita Positif
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
Ia secara khusus menekankan pentingnya peran pemuda dalam mengawal pembangunan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan daerah, termasuk terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019.
Rahawarin berharap pemuda Maluku dapat menjadi agen yang aktif menyebarkan informasi positif dan tidak justru memproduksi informasi yang dapat memicu kericuhan di tengah kehidupan sosial masyarakat.
“Supaya orang melihat wajah Maluku selalu menjadi baik dan tidak di-frame seakan-akan kita orang Maluku tidak berpendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil.
“Kalau dimulai sedikit demi sedikit maka lahirlah sesuatu yang besar,” katanya.
Rahawarin juga mengutip sebuah peribahasa yang menyebut bahwa pihak yang menang akan menulis sejarah.
Ia kemudian mengaitkannya dengan perkembangan media dan platform digital.
“Siapa yang hari ini mampu menggaungkan media dan platform digital dengan baik, maka dialah pemenangnya,” tambahnya.
Kominfo: Setiap Informasi Pemerintahan Harus Diverifikasi
Sementara itu, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah melalui Dinas Kominfo terus melakukan pemantauan terhadap informasi yang beredar, khususnya informasi yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan.
Setiap informasi, menurutnya, perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau justru merupakan hoaks.
Karena itu, generasi muda Maluku diharapkan tidak menjadikan ruang digital sekadar tempat menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Sebaliknya, pemuda didorong untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat nasional bahkan dunia.
Potensi tersebut antara lain kuliner, pariwisata, adat istiadat, budaya, serta berbagai kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mampu memperkenalkan identitas Maluku secara lebih luas.
Forum tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa pembangunan Maluku tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi seluruh komponen masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, pemuda memiliki posisi strategis untuk menentukan bagaimana Maluku dikenal oleh publik.
Bukan hanya melalui kritik, tetapi juga melalui informasi yang akurat, karya kreatif, promosi potensi daerah, serta narasi positif yang tetap kritis dan bertanggung jawab.(SWW-GM)
About The Author
