Refleksi Sosio-Teologis Terhadap Posisi Aksiologi Guru Besar Filsafat Universitas Pattimura, Prof. Dr. Aholiab Watloly, M.Hum.
(Oleh: Yamres Pakniany)
Pengantar
Tulisan ini merupakan sebuah refleksi pribadi terhadap kerja-kerja akademik dan posisi aksiologi seorang guru besar filsafat yang berasal dari Maluku, yakni Prof. Dr. Aholiab Watloly, M.Hum. Saya memulai refleksi ini dengan mengajukan pertanyaan mendasar, yakni untuk apa seseorang berpikir? Apakah berpikir hanya bertujuan menghasilkan pengetahuan, membangun argumentasi, dan memperoleh pengakuan akademik, ataukah berpikir seharusnya menjadi jalan untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan? Pertanyaan ini menjadi penting ketika kita membicarakan posisi seorang cendekiawan di tengah masyarakat yang berhadapan dengan ketimpangan penguasaan sumber daya, marginalisasi, serta kebijakan pembangunan yang berpotensi membatasi hak-hak masyarakat lokal.
Ungkapan René Descartes, Cogito Ergo Sum (aku berpikir, maka aku ada), pada mulanya menegaskan keberadaan manusia melalui kesadaran berpikir. Namun, dalam refleksi sosio-teologis, ungkapan tersebut dapat diberi makna yang lebih luas mengenai eksistensi seorang intelektual yang tidak semata-mata ditentukan oleh gelar akademik, jabatan, atau karya ilmiah yang dihasilkan, melainkan juga oleh keberanian menggunakan pengetahuan untuk menghadirkan kemanusiaan, memperjuangkan keadilan, dan membela kehidupan.
Dalam konteks Maluku, refleksi tersebut relevan ketika membaca perjalanan intelektual Prof. Dr. Aholiab Watloly, M.Hum., Guru Besar Filsafat Universitas Pattimura. Sosok akademisi menjadi menarik bukan hanya karena kapasitasnya dalam membangun pemikiran filosofis, tetapi juga karena posisinya dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam relasi dengan masyarakat, kekuasaan, lingkungan, dan hak-hak komunitas kepulauan. Ada dimensi penting yang patut direnungkan: ketika seorang guru besar keluar dari kenyamanan ruang akademik dan menjadikan keilmuannya sebagai bagian dari percakapan publik mengenai nasib masyarakat, maka filsafat tidak lagi berhenti sebagai aktivitas abstrak, namun mulai berhadapan dengan kenyataan sosial.
Menelusuri Jejak Akademik: Dari Filsafat Menuju Realitas Kehidupan Masyarakat
Menelusuri jejak akademik Aholiab Watloly memperlihatkan hubungan yang menarik antara filsafat, teologi, sosiologi, dan persoalan masyarakat kepulauan. Berdasarkan profil resmi Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Pattimura, Watloly tercatat sebagai Guru Besar dengan bidang pengajaran yang mencakup Sosiologi Agama, Sosiologi Maritim, Sosiologi Perdesaan, Sosiologi Kepulauan, dan Filsafat Keilmuan Masyarakat Kepulauan. Riwayat pendidikan yang dipublikasikan FISIP Unpatti mencatat pendidikan Sarjana Teologi tahun 1985, Magister Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 1997, dan Doktor Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 2001.
Jejak tersebut memperlihatkan bahwa pemikirannya bertumbuh dari perjumpaan antara tradisi teologis dan refleksi filosofis. Keduanya memiliki titik temu pada pertanyaan tentang manusia, kehidupan, kebenaran, moralitas, dan tanggung jawab terhadap sesama. Filsafat mengajarkan manusia untuk menguji kebenaran melalui akal kritis, sedangkan teologi mengajak manusia memahami keberadaan dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan sesama ciptaan.
Salah satu karya yang dapat digunakan untuk membaca orientasi pemikirannya adalah Bijak Membangun IPTEK di Era Revolusi Digital. Buku tersebut dibedah dalam rangkaian Dies Natalis ke-60 Universitas Pattimura pada April 2023. Dalam kegiatan itu, pimpinan Unpatti menekankan bahwa pengetahuan semestinya menghasilkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, pembahas buku menggarisbawahi pentingnya kebijaksanaan sebagai dasar dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan manusia serta sesama ciptaan.
Watloly juga mengembangkan pemikiran tentang kosmologi kepulauan melalui sejumlah karya, antara lain Mendulang Logos dan Kosmos Kepulauan Nusantara (2024), Misteri Negeri Laut Bertabur Pulau-Pulau (2024), serta Kosmologi Pulau Kecil Masela dengan Isu Besar Blok Masela di Bibir Perbatasan Negara (2023). Karya-karya tersebut memperlihatkan perhatian terhadap laut, pulau, manusia, kebudayaan, dan relasi kehidupan masyarakat kepulauan. Pada Agustus 2026, FISIP Unpatti kembali menyelenggarakan bedah buku karyanya, Nusantara: Negeri Laut Bertabur Pulau-Pulau, yang membahas laut sebagai ruang hidup sekaligus penghubung antarmasyarakat.
Aspek tersebut menunjukkan bahwa terdapat sesuatu yang penting untuk direnungkan. Watloly tidak hanya membicarakan masyarakat kepulauan sebagai objek geografis, tetapi juga menghadirkan pertanyaan filosofis tentang bagaimana manusia kepulauan memahami ruang hidupnya. Laut bukan sekadar bentangan air, pulau bukan sekadar daratan yang dipisahkan oleh laut, dan masyarakat bukan sekadar populasi yang menempati wilayah administratif. Ketiganya membentuk suatu kesatuan kehidupan yang memiliki sejarah, identitas, pengetahuan, hak, dan tata nilai.
Dalam perspektif ini, filsafat kepulauan memiliki relevansi sosial yang besar. Ia dapat menjadi instrumen untuk mengkritisi kebijakan pembangunan yang hanya melihat wilayah kepulauan berdasarkan potensi ekonomi, investasi, dan kepentingan administratif, tetapi mengabaikan hubungan historis masyarakat dengan ruang hidupnya. Pengetahuan lokal, hukum adat, dan pengalaman hidup masyarakat seharusnya tidak ditempatkan sebagai pengetahuan kelas dua ketika berhadapan dengan otoritas ilmu pengetahuan formal maupun kekuasaan negara.
AMDAL Blok Masela: Ketika Keilmuan Menjadi Basis Perjuangan Hak Masyarakat
Salah satu contoh yang memperlihatkan perjumpaan antara keilmuan dan persoalan sosial adalah keterlibatan Watloly dalam persoalan AMDAL Blok Masela. Kasus ini bukan sekadar persoalan investasi industri migas, melainkan juga menyangkut keadilan distribusi manfaat pembangunan, pengakuan wilayah terdampak, dan perlindungan hak masyarakat kepulauan.
Pada 24 Januari 2022, Watloly bersama sejumlah perwakilan Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya (ITAMALDA), Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar (PEMASKEBAR), dan elemen masyarakat lainnya mengikuti sidang pembahasan AMDAL Blok Masela bersama PT INPEX Masela Ltd. Dalam pemberitaan mengenai peristiwa tersebut, Watloly mengungkapkan adanya persoalan dalam dokumen AMDAL, khususnya tidak terakomodasinya Maluku Barat Daya (MBD) dalam kerangka acuan kajian dampak lingkungan.
Ia mempertanyakan dasar akademik dan metodologis dari kesimpulan bahwa MBD tidak terdampak apabila wilayah tersebut belum dikaji secara memadai. Kritiknya tidak berhenti pada persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kebutuhan penelitian ulang terhadap kemungkinan dampak ekologis, sosial, budaya, ekonomi, administrasi, dan keamanan bagi masyarakat MBD.
Sikap tersebut mengandung dimensi aksiologis yang penting. Dalam filsafat ilmu, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan digunakan dan nilai-nilai apa yang hendak diwujudkan melalui ilmu pengetahuan. Seorang akademisi dapat saja menghasilkan analisis yang canggih, tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah pengetahuan itu membantu masyarakat memahami persoalannya, memperjuangkan haknya, dan memperoleh keadilan?
Dalam kasus Blok Masela, pengetahuan digunakan untuk mempertanyakan kelengkapan kajian dampak, keterbukaan informasi, dan pengakuan terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak. Watloly juga menghubungkan persoalan tersebut dengan kosmologi Kalwedo. Dalam penjelasannya, Kalwedo tidak sekadar dipahami sebagai ungkapan persaudaraan, melainkan memiliki hubungan dengan konsep tanah, laut, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat Maluku Barat Daya.
Pandangan ini menarik karena memperlihatkan perbedaan cara memahami ruang. Dalam perspektif investasi, laut dapat dilihat sebagai lokasi eksplorasi sumber daya ekonomi. Namun, dalam perspektif kosmologi masyarakat kepulauan, laut merupakan bagian dari ruang kehidupan, tempat berlangsungnya hubungan kekerabatan, sejarah, kebudayaan, mobilitas, dan keberlanjutan generasi.
Persoalannya bukanlah mempertentangkan pembangunan dengan masyarakat, melainkan memastikan bahwa pembangunan tidak menghilangkan hak-hak masyarakat yang hidup di dalam ruang yang menjadi sasaran pembangunan itu sendiri.
Watloly dan Simona Christina Henderika Litaay sebelumnya juga menulis artikel Potret Kemiskinan Masyarakat Pulau Masela di Ladang Migas Terkaya Blok Masela di Kabupaten Maluku Barat Daya (2017). Karya ini penting karena menghadirkan pertanyaan kritis mengenai paradoks kekayaan sumber daya alam dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pulau kecil.
Dengan demikian, keterlibatannya dalam persoalan AMDAL dapat dibaca dalam kesinambungan perhatian akademik terhadap hubungan antara eksploitasi sumber daya, pembangunan, dan kehidupan masyarakat lokal. Hal yang patut diapresiasi secara intelektual bukanlah semata-mata keberanian menyampaikan kritik, melainkan penggunaan argumentasi akademik untuk meminta agar kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sosial.
Konservasi Laut Pulau Damer: Membela Kehidupan Tanpa Menolak Kelestarian Alam
Persoalan lain yang memperlihatkan dimensi sosial dari pemikiran Watloly adalah penetapan kawasan konservasi laut di Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya. Persoalan ini bahkan memiliki kedekatan historis dan sosial dengan dirinya sebagai putra Damer.
Pada Mei 2026, Watloly diberitakan turut terlibat dalam aksi penolakan terhadap kebijakan konservasi laut yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022. Dalam aksi tersebut, ia mengemukakan bahwa masyarakat Maluku harus dipahami melalui kesatuan kosmos yang menghubungkan laut, pulau, manusia, dan kebudayaan. Ia mengkritisi pendekatan konservasi yang berpotensi memisahkan masyarakat dari ruang hidup yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Keterlibatan tersebut kemudian memperoleh bentuk akademik yang lebih konkret melalui penyusunan kajian mengenai persoalan konservasi Pulau Damer. Pada 30 Mei 2026, diberitakan bahwa Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Damer (P3MD) Ambon menyerahkan dokumen kajian akademik terkait penolakan kebijakan konservasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Watloly menjadi ketua tim penulis bersama Ony Frengky Rumihin sebagai sekretaris tim. Kajian tersebut memeriksa dimensi sosial, budaya, hukum adat, dan ekonomi masyarakat Damer.
Kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat Damer bukanlah penolakan terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut. Persoalan utamanya adalah bagaimana konservasi dirancang dan diterapkan, apakah masyarakat dilibatkan secara bermakna, dan apakah hak petuanan laut, praktik sasi, serta hukum adat Kalwedo memperoleh pengakuan yang memadai.
Pembatasan akses wilayah tangkap berpotensi memengaruhi kehidupan nelayan kecil yang memiliki ketergantungan langsung terhadap laut. Karena itu, konservasi yang mengabaikan struktur sosial dan ekonomi masyarakat dapat menghasilkan paradoks: kawasan alam dilindungi, tetapi masyarakat yang selama ini menjaga dan menggantungkan hidupnya pada kawasan tersebut justru mengalami pembatasan akses.
Pada titik inilah kita menemukan persoalan mendasar dalam etika lingkungan. Apakah alam dapat diselamatkan dengan mengabaikan manusia yang memiliki hubungan historis dan kebudayaan dengannya? Apakah perlindungan keanekaragaman hayati harus ditempuh dengan mengesampingkan pengetahuan masyarakat adat yang selama berabad-abad mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya melalui sasi dan hukum adat?
Konservasi semestinya tidak menjadi instrumen pemisahan manusia dari alam. Ia harus menjadi upaya membangun hubungan yang adil antara keberlanjutan ekologi, kesejahteraan masyarakat, dan pengakuan hak-hak adat. Dalam konteks inilah gagasan kosmologi kepulauan Watloly memperoleh relevansi sosial: laut bukan hanya objek perlindungan, melainkan juga ruang hidup yang memiliki makna sosial, ekonomi, spiritual, dan kultural.
Refleksi Sosio-Teologi: Ilmu Pengetahuan, Iman, dan Tanggung Jawab Kemanusiaan
Jika perjalanan intelektual Watloly dibaca melalui perspektif sosio-teologi, kita dapat menemukan tiga dimensi penting, yakni tanggung jawab intelektual, keberpihakan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab menjaga ciptaan.
Pertama, tanggung jawab intelektual. Dalam pemikiran Jürgen Habermas, pengetahuan tidak pernah sepenuhnya terlepas dari kepentingan manusia. Pengetahuan memiliki hubungan dengan kepentingan teknis, praktis, dan emansipatoris. Artinya, ilmu pengetahuan tidak cukup hanya menghasilkan kemampuan mengendalikan alam atau meningkatkan efisiensi pembangunan, tetapi juga harus membantu manusia memahami hubungan sosial dan membebaskan dirinya dari berbagai bentuk dominasi.
Dalam konteks ini, keterlibatan Watloly pada persoalan Blok Masela dan konservasi Pulau Damer dapat dibaca sebagai praktik intelektual yang bergerak dari produksi pengetahuan menuju ruang perjuangan sosial. Pengetahuan tentang kosmologi kepulauan, hukum adat, dan kehidupan masyarakat digunakan untuk menguji kebijakan yang berpotensi memengaruhi hak-hak masyarakat.
Kedua, keberpihakan terhadap kemanusiaan. Dalam tradisi teologi pembebasan, Gustavo Gutiérrez menempatkan persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sebagai persoalan moral dan teologis. Iman tidak seharusnya berhenti sebagai keyakinan personal, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata untuk membangun kehidupan yang lebih manusiawi.
Dalam kerangka tersebut, seorang guru besar tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap mahasiswa, universitas, dan perkembangan disiplin ilmu, tetapi juga terhadap masyarakat yang pengetahuan dan kehidupannya sering kali tidak memperoleh ruang dalam proses pengambilan kebijakan.
Ketiga, tanggung jawab menjaga ciptaan. Dalam perspektif teologi lingkungan, manusia bukan penguasa mutlak atas alam, melainkan bagian dari ciptaan yang memiliki tanggung jawab merawat keberlanjutan kehidupan. Gagasan ini memiliki kedekatan dengan ensiklik Laudato Si’ dari Paus Fransiskus (2015), yang menekankan keterhubungan antara krisis ekologis, ketidakadilan sosial, dan penderitaan kelompok miskin.
Prinsip tersebut relevan dengan persoalan konservasi Pulau Damer. Melindungi laut harus berjalan bersama perlindungan terhadap masyarakat yang hidup dari laut. Menjaga terumbu karang, keanekaragaman hayati, dan ekosistem pesisir tidak boleh dipisahkan dari keadilan terhadap nelayan kecil dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat.
Dengan demikian, refleksi sosio-teologi terhadap Watloly bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa seluruh tindakan atau pemikirannya telah mewakili idealitas teologi pembebasan. Sebaliknya, perspektif tersebut menjadi perangkat untuk membaca makna moral dari keterlibatan seorang akademisi dalam persoalan kehidupan masyarakat.
Guru Besar dan Aksiologi Ilmu: Berpikir Tidak Cukup, Harus Menghadirkan Perubahan
Ada satu persoalan yang sering kali menjadi ironi dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia, yakni semakin tinggi gelar akademik seseorang, belum tentu semakin besar kontribusinya terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Kampus dapat melahirkan banyak profesor, doktor, dan peneliti. Jurnal ilmiah dapat terus bertambah, seminar akademik dapat diselenggarakan hampir setiap bulan, dan berbagai teori dapat diproduksi dalam ruang-ruang perkuliahan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: sejauh mana semua aktivitas akademik tersebut memberikan makna bagi kehidupan masyarakat?
Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya membangun kesadaran kritis manusia terhadap realitas yang menindasnya. Pendidikan bukan sekadar proses memindahkan pengetahuan dari mereka yang dianggap tahu kepada mereka yang dianggap tidak tahu. Pendidikan harus membuka ruang dialog agar manusia mampu membaca, memahami, dan mengubah realitas kehidupannya.
Dalam konteks tersebut, posisi seorang guru besar perlu dilihat melalui tiga tanggung jawab aksiologis.
Pertama, ilmu sebagai alat pembebasan, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan untuk membuka struktur ketidakadilan dan memberikan dasar argumentasi bagi masyarakat dalam memperjuangkan haknya.
Kedua, ilmu sebagai tanggung jawab sosial, yaitu kesediaan akademisi untuk tidak mengasingkan diri dari persoalan masyarakat, terutama yang menyentuh kehidupan kelompok rentan.
Ketiga, ilmu sebagai tanggung jawab moral, yaitu keberanian menjaga integritas pengetahuan, menyampaikan kritik berdasarkan bukti, serta mengakui bahwa masyarakat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang layak diperhitungkan.
Tentu saja, keterlibatan akademisi dalam perjuangan sosial tidak berarti bahwa semua kritik masyarakat harus diterima tanpa pengujian. Justru kekuatan akademisi terletak pada kemampuannya membedakan fakta, kepentingan, asumsi, dan argumentasi. Keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan bersama objektivitas ilmiah dan keterbukaan terhadap kritik, karena itu posisi aksiologi menjadi sangat penting.
Seorang ilmuwan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang benar, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana kebenaran pengetahuan tersebut digunakan untuk kepentingan kehidupan bersama.
Aku Berpikir, Maka Aku Ada: Dari Kesadaran Individual Menuju Kesadaran Kolektif
Pada akhirnya, ungkapan Cogito Ergo Sum perlu dibaca kembali dalam konteks kehidupan masyarakat kepulauan Maluku. Descartes menempatkan aktivitas berpikir sebagai fondasi keberadaan manusia. Namun, dalam realitas sosial, keberadaan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Manusia selalu hadir dalam hubungan dengan manusia lain, lingkungan, sejarah, kebudayaan, dan ruang hidupnya.
Karena itu, aku berpikir tidak seharusnya berhenti pada kesadaran bahwa aku ada. Ia harus bergerak menuju kesadaran bahwa orang lain juga ada, bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk hidup, bahwa nelayan kecil memiliki hak atas ruang penghidupannya, dan bahwa alam memiliki keberlanjutan yang harus dijaga bersama.
Dalam pengertian tersebut, Cogito Ergo Sum dapat dikembangkan menjadi refleksi sosial, yakni: Aku Berpikir, maka aku bertanggung jawab. Aku mengetahui, maka aku harus peduli. Aku memiliki ilmu, maka aku mempunyai kewajiban moral untuk menghadirkan kemanusiaan.
Membaca perjalanan Aholiab Watloly melalui keterlibatannya dalam persoalan AMDAL Blok Masela dan konservasi Pulau Damer menghadirkan pertanyaan penting bagi dunia akademik Maluku: apakah seorang intelektual cukup menjadi pengamat realitas atau perlu mengambil bagian dalam upaya memperbaiki realitas tersebut?
Kedua kasus itu memperlihatkan bentuk keterlibatan yang dapat ditelusuri: penggunaan argumentasi akademik dalam persoalan AMDAL, pengembangan pemikiran kosmologi kepulauan, penyusunan kajian akademik mengenai konservasi, serta publikasi ilmiah tentang hubungan konservasi, ekonomi nelayan, dan keadilan adat.
Tentu, efektivitas perjuangan tersebut tetap harus dinilai melalui proses kebijakan, pengakuan hak masyarakat, dan perubahan nyata yang dihasilkan. Namun, ada pelajaran penting yang dapat dipetik. Gelar guru besar tidak semestinya menjadi tembok yang memisahkan seorang akademisi dari masyarakat. Sebaliknya, gelar tersebut harus menjadi tanggung jawab moral yang memperluas jangkauan pengabdiannya.
Pada titik inilah filsafat menemukan makna sosialnya dan teologi menemukan wujud praksisnya. Sebab, iman tanpa kepedulian sosial kehilangan daya kemanusiaannya, sementara ilmu pengetahuan tanpa tanggung jawab moral berisiko menjadi instrumen kepentingan kekuasaan.
Menutup refleksi ini, saya mengajukan sebuah kalimat: “Aku berpikir, maka aku ada; tetapi keberadaanku memperoleh makna ketika pikiranku mampu menghadirkan keadilan bagi sesama.”
Sebab, ukuran tertinggi seorang intelektual bukan hanya seberapa jauh ia mampu menjangkau kebenaran melalui pikirannya, melainkan juga seberapa besar ia bersedia menggunakan kebenaran itu untuk menjaga martabat manusia dan keberlanjutan kehidupan.
Referensi dan Bacaan Pendukung
Descartes, R. 1996. Discourse on Method and Meditations on First Philosophy. Indianapolis: Hackett Publishing.
Freire, P. 1970. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
Gutiérrez, G. 1973. A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation. Maryknoll: Orbis Books.
Habermas, J. 1971. Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.
Fransiskus. 2015. Laudato Si’: On Care for Our Common Home. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
Watloly, A. 2017. Potret kemiskinan masyarakat Pulau Masela di ladang migas terkaya Blok Masela di Kabupaten Maluku Barat Daya. Sosio Konsepsia.
Watloly, A. 2023. Kosmologi Pulau Kecil Masela dengan Isu Besar Blok Masela di Bibir Perbatasan Negara. Yogyakarta: Kanisius.
Watloly, A. 2024. Mendulang Logos dan Kosmos Kepulauan Nusantara. Bandung: Alfabeta.
Watloly, A. 2024. Misteri Negeri Laut Bertabur Pulau-Pulau. Bandung: Alfabeta.
Watloly, A., Rumihin, O. F., Borolla, J. D., dan Pakniany, Y. 2026. Menjaga laut atau mengusir penjaganya? Dilema konservasi, ekonomi nelayan kecil, dan keadilan adat di Pulau Damer Kabupaten Maluku Barat Daya. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin. 4(7): 2505–2518. https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.2912.
About The Author
