Gapuramanise.com, Jakarta – Kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan tameng untuk melontarkan tuduhan tanpa dasar. Pesan tegas itu disampaikan kader muda Partai Golkar, Jefri Gultom, menyikapi berbagai narasi yang menyerang Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Jefri yang juga menjabat Ketua Bidang PP AMPG menegaskan bahwa demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pejabat publik. Namun, kebebasan tersebut harus tetap dibarengi tanggung jawab dan tidak boleh berubah menjadi sarana untuk menyebarkan fitnah maupun informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Menurutnya, setiap tuduhan terhadap seseorang harus memiliki landasan fakta yang jelas. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, masyarakat dipersilakan menempuh mekanisme hukum dan menyampaikan bukti kepada pihak berwenang, bukan justru membangun opini melalui narasi yang berpotensi mencemarkan nama baik.
“Jangan sembarangan menuduh Bahlil Lahadalia. Kalau memang memiliki bukti, silakan buktikan melalui mekanisme hukum. Tetapi jika hanya menyebarkan narasi tanpa dasar, jangan berlindung di balik kebebasan berpendapat,” tegas Jefri saat dihubungi Gapuramanise.com, Sabtu, (07/11/2026).
Ia bahkan memperingatkan bahwa pihaknya siap mengambil langkah hukum apabila terdapat pihak yang diduga sengaja menyebarkan informasi bohong, fitnah, atau pernyataan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Jefri menilai, ruang digital tidak seharusnya menjadi tempat bagi siapa pun untuk menyerang kehormatan seseorang tanpa konsekuensi. Identitas anonim maupun penggunaan akun media sosial bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas informasi yang disebarluaskan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, kami siap melaporkannya. Jangan merasa kebal hukum hanya karena bersembunyi di balik akun media sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jefri mengajak masyarakat agar tidak mudah menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar, terutama narasi yang belum memiliki sumber dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan bahwa sikap membela Bahlil Lahadalia bukan berarti menutup pintu kritik ataupun menghalangi masyarakat melakukan pengawasan terhadap kepemimpinan publik. Sebaliknya, kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol demokrasi, selama disampaikan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta.
Jefri juga mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak dijadikan alasan untuk membenarkan serangan personal. Menurutnya, perdebatan seharusnya berlangsung melalui argumentasi dan pembuktian, bukan dengan menyebarkan tuduhan yang belum teruji.
“Kritik silakan, evaluasi boleh, tetapi fitnah jangan! Jika ada bukti, bawa ke jalur hukum. Jika terbukti melanggar hukum, harus dipertanggungjawabkan. Kami siap berdiri tegak membela kebenaran dan melawan segala bentuk fitnah!” tutup Jefri. (VT-GM)
About The Author
