Gapuramanise.com, Maluku Tengah –Kondisi Pelabuhan Speedboat rute Tulehu–Haria yang menjadi salah satu akses transportasi utama masyarakat Pulau Saparua kini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan instansi teknis yang memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan serta pengawasan transportasi laut.
Pelabuhan ini bukan sekadar tempat naik dan turunnya penumpang. Bagi masyarakat Pulau Saparua, jalur Tulehu–Haria merupakan akses penting untuk menunjang berbagai kebutuhan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan hingga aktivitas sosial lainnya.
Namun, kondisi fasilitas pelabuhan yang terlihat di lapangan justru menimbulkan keprihatinan. Akses jembatan menuju speedboat masih menggunakan konstruksi papan kayu, bahkan terdapat sejumlah papan yang terlihat lapuk dan membutuhkan perbaikan segera.
Kondisi tersebut tentu berpotensi membahayakan penumpang, terutama anak-anak, orang lanjut usia, serta masyarakat yang membawa barang bawaan ketika hendak melakukan penyeberangan.
Persoalan lainnya adalah belum memadainya fasilitas dasar seperti toilet umum yang bersih dan layak digunakan. Padahal, penumpang membutuhkan fasilitas sanitasi ketika menunggu keberangkatan maupun kedatangan speedboat.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan aktivitas penyeberangan, tetapi juga melakukan peningkatan infrastruktur, termasuk pembangunan toilet umum dan peningkatan dermaga kayu menjadi konstruksi yang lebih kuat dan aman berdasarkan kajian teknis.
Masyarakat Bayar Tiket, Fasilitas Masih Dipertanyakan
Hal yang menjadi sorotan adalah ketidakseimbangan antara kewajiban masyarakat membayar tiket dengan fasilitas pelayanan yang diterima.
Masyarakat tentu tidak keberatan membayar tiket sesuai ketentuan. Namun, pembayaran tersebut seharusnya sejalan dengan pelayanan yang memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan transportasi.
Pertanyaannya, ketika masyarakat telah memenuhi kewajiban membayar tiket, apakah fasilitas dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar yang seharusnya?
Persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan penyeberangan Tulehu–Haria.
Keselamatan Penumpang Jangan Hanya Menjadi Formalitas
Selain infrastruktur, aspek keselamatan penumpang speedboat juga menjadi perhatian serius.
Dalam wawancara gapuramanise.com dengan salah satu pengemudi speedboat, ketika ditanyakan mengenai ketersediaan sabuk pengaman bagi penumpang, pengemudi tersebut menyampaikan bahwa fasilitas itu tidak tersedia.
Namun, dalam transportasi laut, aspek yang perlu diperiksa secara khusus adalah ketersediaan jaket penolong (life jacket), pelampung penolong, alat pemadam kebakaran, serta perlengkapan keselamatan lainnya sesuai persyaratan kapal.
Hal ini memiliki dasar hukum yang jelas.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 mengatur kewajiban pemenuhan keselamatan dan kelaiklautan kapal.
Pasal 117 mengatur persyaratan kelaiklautan kapal, sedangkan Pasal 124 mengatur persyaratan keselamatan kapal, termasuk perlengkapan alat penolong dan radio.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap kelengkapan alat keselamatan, kapasitas angkut, dokumen kapal, serta kondisi teknis speedboat perlu dilakukan oleh instansi yang berwenang.
Jangan sampai pengawasan baru dilakukan setelah terjadi kecelakaan dan jatuhnya korban.
Dugaan Kenaikan Tarif Sepihak Dari Rp85.000 Menjadi Rp100.000 Perlu Dijelaskan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keluhan masyarakat mengenai dugaan kenaikan tarif speedboat.
Berdasarkan informasi dan keluhan penumpang, tarif yang sebelumnya disebut sekitar Rp85.000 per orang diduga mengalami kenaikan menjadi Rp100.000 per orang.
Ketika penumpang mempertanyakan dasar kenaikan tersebut, pengemudi disebut menyampaikan bahwa kenaikan tarif merupakan keputusan pengemudi sendiri.
Informasi ini perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak operator maupun instansi yang memiliki kewenangan.
Dalam hal pengaturan tarif, salah satu regulasi yang relevan untuk diperiksa adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi.
Namun, penerapan peraturan tersebut harus disesuaikan dengan klasifikasi dan jenis layanan angkutan yang dijalankan oleh operator speedboat Tulehu–Haria.
Karena itu, Dinas Perhubungan dan otoritas terkait perlu menjelaskan secara terbuka mengenai dasar penetapan tarif, besaran tarif resmi, serta pihak yang berwenang menyetujui perubahan tarif tersebut.
Masyarakat berhak mengetahui apakah kenaikan dari Rp85.000 menjadi Rp100.000 telah memiliki dasar penetapan yang sah atau justru merupakan kebijakan sepihak yang belum memperoleh persetujuan sesuai ketentuan.
Jangan sampai ketidakjelasan tarif terus membebani masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.
Pemerintah dan Instansi Terkait Jangan Tutup Mata
Melihat berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan, serta otoritas pelabuhan perlu melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung terhadap pelayanan penyeberangan Tulehu–Haria.
Ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti:
1. Pembangunan toilet umum yang bersih, sehat, dan layak digunakan.
2. Peningkatan infrastruktur dermaga, termasuk kajian pembangunan konstruksi beton yang lebih kuat dan aman.
3. Perbaikan papan dermaga yang sudah lapuk dan berpotensi membahayakan penumpang.
4. Pemeriksaan kelengkapan alat keselamatan speedboat dan dokumen kelaiklautan kapal.
5. Klarifikasi serta transparansi tarif resmi penyeberangan.
6. Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan dan pengawasan transportasi rute Tulehu–Haria.
Masyarakat tidak sedang meminta fasilitas mewah. Mereka hanya menginginkan pelabuhan yang aman, dermaga yang layak, toilet yang memadai, tarif yang jelas, serta transportasi laut yang memenuhi persyaratan keselamatan.
Pelabuhan Tulehu–Haria memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Pulau Saparua. Karena itu, sudah sepatutnya fasilitas dan pelayanan yang tersedia mendapatkan perhatian sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang menggunakannya.
Jangan hanya masyarakat dituntut membayar tiket, tetapi kelayakan fasilitas dan keselamatan penumpang justru dipertanyakan.
Pemerintah harus hadir memberikan jawaban, melakukan pengawasan, dan mengambil tindakan nyata sesuai kewenangannya.
Masyarakat Pulau Saparua membutuhkan pelayanan transportasi yang aman, layak, transparan, dan manusiawi, bukan sekadar tempat untuk naik dan turun dari speedboat. (Tim)
About The Author
