Opini : Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si.
Gapuramanise.com – Republik ini diguncang oleh sebuah pengakuan yang nyaris sulit dipercaya. Tiga perwira tinggi kepolisian dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya Presiden, sejumlah tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut menjadi sasaran penyadapan sepanjang 2025 hingga 2026.
Ketika instrumen pengawasan negara justru diduga digunakan untuk menyadap kepala negara dan warga negaranya sendiri, persoalan ini jelas melampaui sekadar pelanggaran administratif. Kita sedang berhadapan dengan krisis kepercayaan yang menyentuh fondasi paling mendasar dari sebuah negara hukum.
Membaca Ancaman Hukumnya
Secara normatif, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan perangkat hukum untuk menindak praktik penyadapan ilegal. Penyidik disebut menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur larangan penyadapan atau perekaman transmisi informasi elektronik secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara hingga sepuluh tahun.
Selain itu, terdapat Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terkait akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana masing-masing enam hingga tujuh tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai perbuatan melawan hukum terhadap informasi elektronik, yang dapat diancam pidana hingga delapan tahun.
Namun, persoalan mendasarnya bukan semata-mata berapa lama hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para tersangka. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah konstruksi hukum yang digunakan telah mampu menjangkau seluruh dimensi dan bobot perbuatan tersebut.
Presiden bukan sekadar pejabat publik biasa. Ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, pemegang otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta bagian penting dari sistem keamanan, pertahanan, dan diplomasi negara. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden bukan hanya menyangkut pelanggaran privasi pribadi, tetapi juga berpotensi menyentuh kepentingan strategis dan kedaulatan negara.
Tidak mengherankan apabila sejumlah kalangan, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengemukakan dugaan adanya motif yang lebih serius di balik peristiwa tersebut, termasuk kemungkinan makar.
KUHP baru memang mengatur tindak pidana makar dalam Pasal 191, termasuk makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden. Namun, penerapan pasal tersebut tentu tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi atau spekulasi. Harus terdapat bukti yang kuat mengenai unsur dan tujuan perbuatan sebagaimana ditentukan undang-undang.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa penyidik belum menemukan indikasi makar dan sejauh ini menggunakan ketentuan hukum terkait penyadapan serta intersepsi.
Di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan bagaimana penyadapan dilakukan, tetapi juga harus mengungkap siapa yang memerintahkan, apa motifnya, untuk kepentingan siapa, dan sejauh mana tindakan tersebut dirancang serta dijalankan. Pembuktian harus bertumpu pada fakta dan alat bukti yang sah, bukan pada tekanan opini publik.
Bukan Sekadar Pelanggaran, Melainkan Ancaman terhadap Negara
Menurut saya, dugaan penyadapan ilegal ini tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Ada setidaknya tiga dimensi serius yang menjadikannya ancaman terhadap kehidupan bernegara.
Pertama, ancaman terhadap keamanan negara.
Sistem penyadapan LIMS yang semestinya menjadi instrumen pendukung penegakan hukum diduga digunakan tanpa prosedur verifikasi, tanpa laporan polisi, dan tanpa keterkaitan dengan proses penyidikan yang sah.
Persoalan semakin serius ketika muncul dugaan bahwa jejak hasil penyadapan sengaja dihapus pada Oktober 2026 untuk menghilangkan barang bukti. Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan itu menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang bukan hanya merusak integritas penegakan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem keamanan negara.
Instrumen yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan publik justru berisiko berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan tertentu. Ketika kewenangan negara dapat digunakan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai, prinsip negara hukum hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Kedua, ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.
Masuknya jurnalis, tokoh masyarakat sipil, dan kelompok kritis dalam daftar sasaran dugaan penyadapan merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap remeh.
Demokrasi membutuhkan ruang publik yang terbuka, kebebasan pers yang terjamin, serta keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Semua itu hanya dapat tumbuh apabila warga negara merasa aman dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya.
Bayangkan jika setiap percakapan, komunikasi, dan aktivitas jurnalistik selalu dibayangi ketakutan akan pengawasan ilegal. Masyarakat akan mulai membatasi diri, jurnalis menjadi ragu menjalankan fungsi kontrol, dan kritik terhadap pemerintah perlahan kehilangan ruang.
Inilah bahaya efek gentar (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi. Demokrasi tidak selalu runtuh melalui kudeta atau kekerasan terbuka. Terkadang, demokrasi melemah secara perlahan ketika masyarakat kehilangan keberanian untuk berbicara karena merasa terus diawasi.
Ketiga, ancaman terhadap tata kelola dan integritas institusi negara.
Dugaan keterlibatan perwira tinggi kepolisian dalam praktik penyadapan ilegal memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kewenangan di tubuh institusi penegak hukum.
Apabila benar perintah penyadapan berasal dari lingkaran internal aparat sendiri, persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kesalahan individual semata. Ada kemungkinan masalah yang lebih mendasar, yakni lemahnya sistem pengawasan, penyalahgunaan rantai komando, serta tidak berfungsinya mekanisme pertanggungjawaban institusional.
Presiden yang seharusnya dilindungi oleh aparat negara justru diduga menjadi sasaran tindakan ilegal oleh oknum dalam institusi yang memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ini merupakan paradoks serius yang dapat melukai kepercayaan rakyat terhadap negara.
Agar Tidak Berhenti di Panggung Konferensi Pers
Konferensi pers yang menghebohkan publik seharusnya menjadi awal dari pengungkapan kasus secara menyeluruh, bukan justru menjadi panggung terakhir sebelum persoalan perlahan dilupakan.
Setidaknya ada tiga agenda penting yang harus terus didorong oleh publik.
Pertama, memastikan proses hukum berjalan independen, transparan, dan akuntabel.
Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada penetapan sejumlah tersangka. Penyidik harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah, memfasilitasi, maupun mengambil manfaat dari praktik penyadapan tersebut.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, pangkat, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dalih perintah atasan juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menghapus pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindakan terbukti dilakukan secara melawan hukum.
Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Setiap tersangka berhak memperoleh proses hukum yang adil dan objektif.
Kedua, melakukan audit menyeluruh terhadap sistem LIMS dan tata kelola penyadapan.
Kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh mekanisme penggunaan teknologi penyadapan di lembaga penegak hukum.
Audit tidak boleh hanya diarahkan pada sistem LIMS, tetapi juga mencakup mekanisme pemberian izin, pencatatan aktivitas, pengamanan data, pembatasan akses, serta pengawasan terhadap setiap penggunaan instrumen penyadapan.
Tujuannya jelas: memastikan bahwa teknologi yang memiliki kemampuan mengakses informasi pribadi masyarakat tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar hukum.
Apa yang terungkap ke permukaan belum tentu menggambarkan keseluruhan persoalan. Karena itu, audit menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar respons sesaat terhadap tekanan publik.
Ketiga, membenahi regulasi penyadapan nasional.
Indonesia membutuhkan kerangka hukum penyadapan yang lebih komprehensif, jelas, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Pengaturan penyadapan tidak boleh tersebar dalam berbagai ketentuan sektoral tanpa standar pengawasan yang kuat. Diperlukan undang-undang khusus tentang intersepsi yang secara tegas mengatur batas kewenangan aparat, jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan, prosedur perizinan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Izin pengadilan, pengawasan independen, pembatasan tujuan penyadapan, dan kewajiban dokumentasi harus menjadi prinsip utama. Dengan demikian, kewenangan penyadapan tidak berubah menjadi kekuasaan tanpa batas yang dapat mengancam privasi dan kebebasan warga negara.
Republik Tidak Boleh Hidup dalam Ketakutan
Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang siapa yang menyadap siapa. Ini adalah ujian tentang bagaimana negara memperlakukan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.
Praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Para tersangka berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Namun, asas tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meredam tuntutan publik atas transparansi dan kebenaran.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik beberapa perwira tinggi kepolisian, melainkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara dan sistem demokrasi yang kita bangun bersama.
Negara yang sehat adalah negara yang mampu mendengar suara rakyatnya, bukan negara yang diam-diam mengawasi rakyatnya sendiri. Aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelindung konstitusi, bukan pihak yang justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Ketika telinga negara diduga dipasang di dalam Istana, di ruang kerja wartawan, dan di tengah kehidupan masyarakat sipil, yang sedang kita hadapi bukanlah semata-mata persoalan keamanan. Kita sedang menyaksikan bahaya lahirnya paranoia kekuasaan yang berlindung di balik seragam dan kewenangan negara.
Republik ini tidak akan runtuh hanya karena suara-suara rakyatnya disadap. Namun, Republik bisa kehilangan arah ketika rakyat memilih diam, sementara mereka yang menyalahgunakan kewenangan justru terus bekerja atas nama negara.
Sebab, dalam negara demokrasi, kekuasaan harus diawasi oleh hukum, bukan menggunakan hukum untuk mengawasi semua orang tanpa batas.
About The Author
