Dua Tahun Sunyi dan Tuntutan PAW Golkar dari Maluku Tengah
Opini : Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si.
Di ruang sidang DPRD Provinsi Maluku, ada sebuah kursi yang seolah telah terlalu lama bersedih. Sejak 5 Januari 2025, kursi peninggalan almarhum Rasyad Effendi Latuconsina itu dibiarkan tanpa penghuni. Waktu terus berjalan, sidang demi sidang berlangsung, tetapi kursi tersebut tetap kosong. Ia memang tidak bisa memprotes, tidak bisa mengajukan interupsi, apalagi menyampaikan pendapat. Namun, sesungguhnya kursi itu bukan sekadar perabot lembaga. Ia adalah simbol mandat politik dan representasi puluhan ribu suara rakyat Maluku Tengah yang hingga kini menantikan kehadiran wakilnya.
Kursi itu tidak sedang menunggu seseorang untuk sekadar duduk. Ia sedang menunggu hak politik rakyat untuk kembali dihadirkan secara utuh di lembaga perwakilan. Dan ketika kekosongan berlangsung terlalu lama, yang sesungguhnya dirugikan bukan hanya lembaga DPRD, melainkan masyarakat yang kehilangan saluran representasi politiknya.
Kabar terbaru semestinya menjadi titik terang bagi penyelesaian persoalan ini. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menguatkan pemecatan kader peraih suara terbanyak kedua menjadi salah satu perkembangan penting dalam rangkaian proses tersebut. Di sisi lain, calon pengganti berikutnya, Ridwan Rahman Marasabessy, telah memperoleh surat keputusan DPP Partai Golkar. Berkas administrasinya juga telah dinyatakan lengkap oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Bahkan, rekam jejak administrasi pencalonannya pernah melewati proses verifikasi KPU Provinsi Maluku.
Dengan demikian, berbagai hambatan yang selama ini menjadi alasan tertundanya proses Pergantian Antarwaktu (PAW) semestinya dapat dievaluasi dan diselesaikan secara terbuka. Kursi yang kosong itu kini menunggu ketegasan organisasi untuk menuntaskan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketika Hukum Tidak Boleh Dikalahkan oleh Kepentingan Elite
Secara yuridis, mekanisme PAW anggota DPRD telah memiliki landasan hukum yang jelas. Pasal 359 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur bahwa anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama, berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.
Ketentuan tersebut harus dibaca bersama dengan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme PAW, termasuk Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025.
Dalam konteks persoalan ini, ketika calon peraih suara terbanyak berikutnya tidak lagi memenuhi persyaratan karena telah diberhentikan dari keanggotaan partai, maka proses penentuan calon pengganti harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan hasil verifikasi penyelenggara pemilu.
Karena itu, apabila seluruh persyaratan hukum dan administratif telah terpenuhi, tidak ada alasan bagi proses PAW untuk terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian.
Kehati-hatian memang diperlukan. Namun, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi pembenaran atas penundaan yang berkepanjangan. Sebab, setiap hari kursi itu dibiarkan kosong, setiap hari pula masyarakat Maluku Tengah kehilangan kesempatan untuk memperoleh representasi politik secara utuh.
Rakyat tidak boleh terus-menerus menanggung konsekuensi dari persoalan internal dan dinamika politik elite.
Marasabessy Bukan Nama yang Muncul dari Ruang Kosong
Ridwan Rahman Marasabessy bukan sosok yang tiba-tiba muncul untuk mengambil keuntungan dari sebuah proses politik. Ia memiliki rekam jejak elektoral, pengalaman kelembagaan, serta perjalanan panjang dalam dunia organisasi dan kaderisasi.
Pada Pemilu Legislatif 2024, dari daerah pemilihan Maluku Tengah, ia berhasil memperoleh 2.915 suara. Angka tersebut bukan sekadar statistik pemilu, melainkan bukti adanya kepercayaan masyarakat yang diberikan melalui mekanisme demokrasi.
Ia juga bukan orang baru di lingkungan DPRD Provinsi Maluku. Pengalamannya sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Maluku memberikan pemahaman tentang dinamika, mekanisme, dan tanggung jawab kelembagaan legislatif.
Saat ini, ia dipercaya mengemban posisi sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas dan pengabdiannya dalam organisasi politik masih mendapatkan kepercayaan.
Namun, akar perjalanan organisasinya sesungguhnya telah tumbuh jauh sebelum namanya dikenal di lingkungan parlemen maupun partai politik.
Semasa mahasiswa, ia pernah dipercaya memimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon periode 1993–1994. Sebuah amanah yang tidak ringan, karena kepemimpinan organisasi mahasiswa pada masa itu menuntut kemampuan membangun kaderisasi, menjaga soliditas organisasi, serta merawat idealisme perjuangan.
Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan sesuatu yang hadir secara instan. Ia dibentuk melalui proses, pengalaman, pengabdian, dan tanggung jawab organisasi.
Dari seorang kader HMI yang pernah memikul amanah kepemimpinan mahasiswa, hingga menjadi bagian penting dalam struktur kepengurusan Partai Golkar, perjalanan Marasabessy merupakan rekam jejak yang patut dipertimbangkan secara objektif.
Karena itu, persoalan PAW ini seharusnya tidak lagi dibebani oleh tarik-menarik kepentingan personal maupun kelompok. Yang harus dikedepankan adalah kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan penghormatan terhadap suara rakyat.
Lima Langkah Konkret yang Harus Segera Dilakukan DPP Golkar
Untuk mengakhiri ketidakpastian ini, ada lima langkah konkret yang patut segera ditunaikan oleh DPP Partai Golkar.
Pertama, menerbitkan keputusan pleno final yang tegas dan mengikat.
DPP Partai Golkar harus memastikan adanya satu keputusan organisasi yang final, konsisten, dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepengurusan. Jangan sampai muncul surat atau keputusan lain yang justru menimbulkan multitafsir dan memperpanjang ketidakpastian.
Keputusan organisasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebab, keputusan yang tidak dilaksanakan hanya akan melahirkan persoalan baru.
Kedua, menuntaskan seluruh persyaratan administratif dan mendorong percepatan proses PAW.
DPP Partai Golkar bersama DPD Partai Golkar Provinsi Maluku harus memastikan seluruh dokumen persyaratan Ridwan Rahman Marasabessy, termasuk LHKPN dan dokumen pendukung lainnya, telah terpenuhi sesuai ketentuan.
Selanjutnya, pimpinan DPRD Provinsi Maluku perlu segera memproses dan menyampaikan usulan PAW kepada KPU Provinsi Maluku untuk dilakukan verifikasi, sebelum diteruskan melalui mekanisme dan tahapan administratif kepada Gubernur Maluku hingga Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya.
Tidak boleh ada lagi keterlambatan yang tidak memiliki dasar hukum dan administratif yang jelas.
Ketiga, menetapkan target waktu penyelesaian dan pelantikan secara terbuka.
Publik berhak mengetahui sampai di mana proses PAW telah berjalan dan kapan tahapan berikutnya akan dilaksanakan.
Karena itu, DPP Partai Golkar bersama jajaran terkait perlu menetapkan target waktu penyelesaian yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kursi yang telah terlalu lama kosong tidak lagi membutuhkan janji. Ia membutuhkan kepastian.
Keempat, menyampaikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat Maluku Tengah.
Polemik yang berkembang selama ini tidak boleh dibiarkan menjadi ruang bagi spekulasi dan prasangka politik.
DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, keputusan organisasi, serta perkembangan administratif proses PAW.
Transparansi merupakan bentuk penghormatan terhadap masyarakat yang telah memberikan suara dalam Pemilu 2024. Sebab, kebisuan organisasi hanya akan memperbesar kecurigaan publik, sedangkan keterbukaan dapat membangun kembali kepercayaan.
Kelima, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi.
Persoalan PAW ini harus menjadi pelajaran penting bagi Partai Golkar, khususnya dalam memperbaiki koordinasi, komunikasi, dan tata kelola organisasi di tingkat provinsi.
Jangan sampai kursi rakyat kembali menjadi korban konflik internal, perbedaan tafsir keputusan, ataupun tarik-menarik kepentingan elite.
Dua tahun ketidakpastian merupakan pelajaran yang sangat mahal. Jangan biarkan pengalaman ini terulang kembali dalam proses demokrasi di Maluku.
Jangan Biarkan Kursi Rakyat Menjadi Monumen Kegagalan Organisasi
Pada akhirnya, persoalan kursi kosong di DPRD Provinsi Maluku bukan lagi semata-mata persoalan administrasi. Ia telah berkembang menjadi ujian terhadap komitmen politik, konsistensi organisasi, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.
Partai politik yang membiarkan kursinya kosong terlalu lama sedang mempertaruhkan kepercayaan masyarakat. Sebab, mandat politik yang diberikan melalui pemilu tidak berhenti ketika surat suara selesai dihitung. Mandat itu harus dijaga, dirawat, dan diwujudkan dalam kerja-kerja representasi di lembaga legislatif.
Sebaliknya, partai yang mampu menyelesaikan proses PAW secara tertib, transparan, dan sesuai hukum sedang menunjukkan bahwa organisasi tersebut masih memiliki komitmen terhadap demokrasi dan suara pemilihnya.
Di sinilah Partai Golkar sedang menghadapi sebuah persimpangan penting.
Mendorong penyelesaian PAW Ridwan Rahman Marasabessy bukan sekadar persoalan mengisi kekosongan satu kursi di DPRD Provinsi Maluku. Lebih dari itu, ini merupakan momentum bagi Partai Golkar untuk membuktikan bahwa pohon beringin masih memiliki akar yang kuat, bahwa tradisi organisasinya masih terjaga, dan bahwa partai ini tidak melupakan siapa sesungguhnya pemilik mandat politik yang diperjuangkannya.
Kita harus mengingat satu hal: kursi di DPRD bukan milik elite partai, bukan milik pengurus organisasi, dan bukan pula milik kepentingan kelompok tertentu. Kursi itu adalah milik rakyat yang menitipkan suaranya melalui proses demokrasi.
Kursi itu tidak meminta kemewahan. Ia tidak menuntut penghormatan berlebihan. Ia hanya meminta agar mandat rakyat yang melekat padanya tidak dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian.
Sudah terlalu lama kursi itu menjadi monumen kesunyian di sebuah lembaga yang justru dibentuk untuk menyuarakan kepentingan rakyat.
Jangan sampai kursi itu terus kosong, sementara suara rakyat Maluku Tengah semakin kehilangan tempat untuk didengar.
Sebab, demokrasi tidak cukup hanya dengan menghitung suara. Demokrasi harus memastikan bahwa suara yang telah diberikan rakyat benar-benar mendapatkan tempat dalam ruang pengambilan keputusan.
Dan kepada DPP Partai Golkar, sejarah sedang menunggu keberanian untuk mengambil keputusan.
Jangan biarkan kursi itu terus menangis di Ambon.
Sudah waktunya PAW dituntaskan. Sudah waktunya mandat rakyat dihormati. Sudah waktunya kursi itu kembali diduduki.
Wassalam.
About The Author
