Gapuramanise.com, Ambon – Perubahan teknologi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi turut memengaruhi bagaimana warga terlibat dalam kehidupan politik. Media sosial kini menjadi salah satu ruang tempat masyarakat menyampaikan pendapat, mengawasi kebijakan, hingga menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Government Exposition yang digelar dalam rangkaian Dies Natalis ke-67 FISIP Universitas Pattimura (Unpatti).
Mengusung tema “Politik Indonesia di Era Digital: Transformasi Partisipasi Publik, Disinformasi Politik, dan Tantangan Membangun Kepercayaan terhadap Demokrasi”, kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dengan pembahasan mengenai perkembangan politik dan demokrasi di tengah perubahan teknologi.
Diskusi menghadirkan Mukhlis Fataruba, S.Sos., M.Si. dan Atikah Khairunnisa, M.A. sebagai narasumber. Jalannya diskusi dipandu Richard Solissa, S.IP., M.Si.
Media Sosial Jadi Ruang Baru Warga Bersuara
Mukhlis Fataruba mengatakan transformasi digital telah menciptakan perubahan dalam pola hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan aktor-aktor politik.
Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada ruang-ruang pertemuan formal untuk menyampaikan aspirasi. Platform digital memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun pandangan.
“Partisipasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui rapat-rapat, sekarang sudah dapat memanfaatkan ruang media digital sebagai ruang partisipasi dalam memberikan kritik maupun pendapat,” ujar Mukhlis.
Meski memberikan kemudahan, ruang digital juga menghadirkan persoalan baru. Kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pandangan perlu berjalan bersama dengan kesadaran untuk menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab.
Dalam diskusi tersebut, perkembangan demokrasi Indonesia turut menjadi perhatian. Ruang digital dipandang sebagai salah satu kanal yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan, dan mempertahankan keterlibatan dalam kehidupan publik.
Partisipasi Warga Tak Berakhir di Bilik Suara
Sementara itu, Atikah Khairunnisa menyoroti posisi masyarakat dalam menentukan kualitas demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan pemimpin. Setelah pemilu berlangsung, masyarakat tetap mempunyai peran dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran dalam menentukan kualitas demokrasi karena masyarakatlah yang menentukan pemerintahan seperti apa yang akan dipilih,” jelas Atikah.
Karena itu, keterlibatan publik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, mulai dari menyampaikan kritik, memberikan masukan, mengawasi kebijakan, hingga mengikuti proses-proses publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Ketika Informasi Politik Membanjiri Media Sosial
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam Government Exposition adalah derasnya informasi politik di media sosial.
Kemudahan memperoleh informasi di satu sisi memberikan keuntungan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, pengguna juga berhadapan dengan informasi yang belum terverifikasi, termasuk konten yang mengandung disinformasi dan hoaks.
Atikah mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial, agar tidak menjadikan setiap informasi yang muncul di linimasa sebagai sebuah kebenaran.
“Informasi yang tersebar di ruang digital perlu diverifikasi sumbernya terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan,” katanya.
Menurutnya, kemampuan memeriksa sumber informasi, membandingkan pemberitaan, dan memastikan fakta menjadi bagian penting dari literasi digital.
Hal ini menjadi semakin relevan bagi Generasi Z yang sehari-hari berinteraksi dengan berbagai platform digital dan menerima informasi dalam jumlah besar.
Mahasiswa Punya Peran di Ruang Publik Digital
Bagi mahasiswa, perkembangan teknologi digital membuka ruang partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya.
Namun, kebebasan tersebut juga menuntut kemampuan untuk berpikir kritis. Pendapat yang disampaikan di ruang digital perlu didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ikut memperbesar penyebaran informasi keliru.
Government Exposition kemudian menjadi ruang akademik bagi mahasiswa untuk melihat persoalan demokrasi tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga dari perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-67 FISIP Universitas Pattimura dengan tagline “Berkarya, Bermutu, Berciri Kepulauan Menuju World Class University.”
Panitia Sampaikan Apresiasi
Ketua HMPS, Anisa Salsabila Latuconsina, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Government Exposition.
Apresiasi diberikan kepada pimpinan fakultas, Dekan FISIP Universitas Pattimura, Ketua Jurusan Administrasi Negara, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni, Dr. Mike J. Rolobessy, MT.
Dukungan tersebut dinilai turut membantu terlaksananya kegiatan yang mempertemukan mahasiswa dengan isu-isu aktual dalam kehidupan pemerintahan dan politik.
Sekretaris Panitia Government Exposition, Nafeeza Aurel Ghazya, juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan.
Ia secara khusus mengapresiasi Telkomsel dan OPPO sebagai sponsor kegiatan.
Government Exposition diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari agenda Dies Natalis FISIP Unpatti, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami perubahan politik di tengah perkembangan teknologi, sekaligus membangun sikap kritis dalam menggunakan ruang digital.(LB-GM)
About The Author
