Gapuramanise.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat akibat besarnya kewajiban pemerintah yang terus berjalan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan fiskal yang dibuat pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Ferdinand menyoroti posisi utang pemerintah yang disebut telah menembus lebih dari Rp10 ribu triliun. Menurutnya, besarnya angka tersebut membuat pemerintah harus mencari cara untuk memenuhi kewajiban negara sekaligus tetap membiayai berbagai program publik.
“Utang Indonesia pada bulan ini masuk di angka 10 ribu triliun lebih. Sudah menyentuh angka Rp10 ribu triliun,” kata Ferdinand, dikutip Jumat (14/8/2026).
Menurut Ferdinand, tingginya kebutuhan pembiayaan membuat pemerintah memiliki ruang yang terbatas untuk mencari sumber penerimaan tambahan. Dalam kondisi tersebut, penerimaan pajak menjadi salah satu instrumen yang perlu diandalkan untuk menopang APBN.
Namun, peningkatan penerimaan melalui pajak juga memiliki konsekuensi. Jika dilakukan secara agresif, masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya karena beban pembiayaan negara pada akhirnya ikut bersinggungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ferdinand menilai persoalan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintahan Prabowo. Ia berpendapat pemerintah saat ini harus menghadapi kondisi fiskal yang telah terbentuk sejak pemerintahan sebelumnya.
Menurut dia, pemerintah tidak hanya harus memikirkan pembayaran utang, tetapi juga tetap menyediakan anggaran untuk subsidi dan berbagai kebutuhan masyarakat.
“Jadi ini bukan kesalahan rezim sekarang, tidak. Rezim sekarang ini hanya menanggung dosa-dosa Jokowi,” ujar Ferdinand.
Ia kemudian mempertanyakan sumber dana yang dapat digunakan pemerintah untuk memenuhi berbagai kewajiban tersebut. Di tengah kebutuhan membayar utang dan menjalankan program negara, pemerintah dinilai harus melakukan pengelolaan fiskal secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru.
Ferdinand juga memperingatkan bahwa konsekuensi dari tingginya beban utang dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, ketika pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan melalui pajak, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang ikut menanggung beban pembiayaan negara.
“Rakyat akhirnya harus urunan, patungan untuk membayar utang yang telah dibuat Jokowi,” katanya.
Pernyataan tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap kondisi fiskal Indonesia sekaligus membuka perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan pemerintahan sebelumnya memengaruhi ruang fiskal pemerintahan Prabowo saat ini. (Tim)
About The Author
