Gapuramanise.com, Masohi – Persediaan pangan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk menghadapi kondisi darurat saat ini dilaporkan tidak lagi tersedia. DPRD Maluku Tengah meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mengisi kembali stok tersebut.
Informasi mengenai kosongnya cadangan pangan daerah itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Maluku Tengah dengan Dinas Ketahanan Pangan yang berlangsung di Masohi, Kamis (1/10/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu, mengatakan kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti mengingat kebutuhan pangan masyarakat dapat meningkat ketika terjadi bencana maupun gangguan terhadap produksi dan distribusi pangan.
Perhatian DPRD semakin besar karena sejumlah wilayah Maluku Tengah sebelumnya mengalami kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, ancaman kondisi El Nino juga diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.
Bantuan Provinsi Belum Sesuai Kebutuhan
Hidayat menjelaskan, dalam rapat tersebut Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan bahwa stok pangan milik pemerintah kabupaten telah habis. Akibatnya, pemerintah daerah tidak lagi memiliki persediaan yang dapat segera dikeluarkan apabila muncul kebutuhan mendesak di masyarakat.
Sebelumnya, Pemkab Maluku Tengah telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku terkait kondisi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Dari hasil koordinasi itu, Pemerintah Provinsi Maluku menyalurkan bantuan cadangan pangan pada 26 September 2026.
Namun, bantuan yang diberikan tidak memenuhi seluruh jumlah yang sebelumnya diajukan oleh Pemkab Maluku Tengah.
Hidayat menyebut pemerintah kabupaten mengusulkan bantuan sebanyak 1,7 ton. Sementara bantuan yang akhirnya direalisasikan pemerintah provinsi hanya sekitar 770 kilogram.
“Permintaan yang disampaikan sebesar 1,7 ton, sedangkan yang direalisasikan Pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 770 kilogram,” ujar Hidayat setelah mengikuti rapat.
Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berada di dua dusun di Kecamatan Seram Utara yang terdampak kebakaran.
Menurut Hidayat, penyaluran tersebut sekaligus menjadi distribusi terakhir karena persediaan cadangan pangan yang dimiliki daerah sudah tidak tersedia lagi.
Kebutuhan Cadangan Diperkirakan 100 Ton
DPRD Maluku Tengah menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Hidayat menyampaikan kebutuhan ideal cadangan pangan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah diperkirakan berada di kisaran 100 ton.
Besarnya kebutuhan tersebut dinilai berkaitan dengan luas wilayah Maluku Tengah serta kondisi geografis daerah yang terdiri atas banyak wilayah kepulauan.
Cadangan pangan pemerintah memiliki peran penting sebagai persediaan yang dapat digunakan ketika masyarakat menghadapi keadaan tertentu, termasuk bencana dan gangguan pangan.
Karena itu, Komisi II DPRD meminta pemerintah kabupaten segera menyusun langkah untuk meningkatkan kembali persediaan pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan.
Hidayat secara khusus meminta Bupati Maluku Tengah memberikan dukungan melalui kebijakan anggaran agar kebutuhan cadangan pangan dapat kembali dipenuhi.
Antisipasi Ancaman El Nino
Selain persoalan stok yang telah kosong, DPRD juga menyoroti potensi dampak El Nino yang diperkirakan masih dapat dirasakan hingga awal 2027.
Dalam pembahasan RDP, informasi dari BMKG dan BPBD menjadi salah satu pertimbangan DPRD dalam melihat kondisi pangan di Maluku Tengah ke depan.
Hidayat menyebut situasi tersebut perlu diantisipasi sejak sekarang karena masih terdapat rentang waktu beberapa bulan yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor pangan.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai terjadi kekurangan pangan di masyarakat baru kemudian mengambil langkah.
Anggaran Ketahanan Pangan Diminta Diperkuat
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, DPRD Maluku Tengah mendorong pemerintah daerah memberikan alokasi anggaran yang lebih kuat bagi sektor ketahanan pangan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD induk 2027.
Komisi II juga meminta agar kebijakan penganggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi turut memperhitungkan potensi bencana dan gangguan pangan pada masa mendatang.
Hidayat menegaskan bahwa keberadaan cadangan pangan pemerintah harus menjadi perhatian bersama karena persediaan tersebut dibutuhkan untuk merespons kondisi darurat secara cepat.
“Harus ada keberpihakan anggaran kepada Dinas Ketahanan Pangan, terutama untuk membangun kembali cadangan pangan bagi seluruh wilayah Maluku Tengah,” tegasnya.
DPRD berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret sehingga ketersediaan cadangan pangan kembali mencukupi dan dapat digunakan sewaktu-waktu ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. (ACT-GM)
About The Author
