Gapuramanise.com, Jakarta – Perjuangan menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan terus menjadi perhatian anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends. Melalui parlemen, Mercy mendorong lahirnya regulasi yang mampu memberikan pengakuan sekaligus keberpihakan terhadap kebutuhan daerah-daerah kepulauan di Indonesia, termasuk Provinsi Maluku.
Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, Mercy menilai bahwa pembangunan wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda dengan daerah daratan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang memiliki tantangan tersendiri, mulai dari konektivitas antarpulau hingga tingginya biaya pelayanan publik.
“Daerah kepulauan memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda dengan wilayah daratan. Karena itu, diperlukan kebijakan khusus agar kebutuhan masyarakat kepulauan dapat diperhatikan secara adil dalam pembangunan nasional,” ungkap Mercy, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, persoalan geografis tidak boleh menjadi alasan yang membuat daerah kepulauan terus tertinggal dalam memperoleh kesempatan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menentukan alokasi anggaran.
Ia menjelaskan, keterbatasan transportasi, mahalnya biaya distribusi kebutuhan pokok, serta luasnya jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan persoalan yang membutuhkan dukungan kebijakan fiskal secara proporsional.
“Selama ini, daerah kepulauan harus menanggung beban pelayanan publik yang cukup besar karena wilayahnya tersebar di banyak pulau. Kondisi ini perlu diperhitungkan dalam sistem penganggaran negara sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang memadai untuk melayani masyarakat,” ujar Mercy. (LM-GM)
About The Author
