Gapuramanise.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai memperketat pengawasan terhadap sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga menyalahgunakan izin usaha untuk menjalankan aktivitas pertambangan ilegal. Praktik tersebut ditengarai melibatkan sejumlah perusahaan asing yang melakukan kegiatan pertambangan di luar peruntukan izin yang dimiliki.
Langkah penertiban ini dilakukan melalui monitoring dan pemeriksaan bersama tim Penegakan Hukum (Gakkum) internal Kementerian ESDM setelah ditemukan indikasi adanya aktivitas pertambangan di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai izin yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
Ia mengingatkan bahwa izin perkebunan kelapa sawit tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas usaha lain, termasuk pertambangan.
“Sebagai mantan Menteri Investasi, kalau izin itu hanya dikeluarkan untuk usaha sawit, tidak boleh melakukan usaha lain, pendapatan lain,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, sebagaimana dikutip Selasa (27/10/2026).
Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah menerima laporan dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum mengenai sejumlah perusahaan yang sedang dalam proses pendalaman karena diduga menjalankan kegiatan di luar izin usaha yang diberikan.
Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat internal bersama jajaran Ditjen Gakkum ESDM di Jakarta, Senin (26/10/2026).
“Kami juga telah melakukan rapat dengan tim Gakkum dan tim internal di ESDM untuk akan melakukan monitoring pemeriksaan terhadap kebun-kebun yang juga melakukan usaha pertambangan yang ditengarai itu dilakukan oleh beberapa perusahaan asing,” ujar Bahlil.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan telah masuk dalam laporan awal dan sedang ditelusuri lebih lanjut oleh pemerintah.
“Dan saya sudah mendapat laporan dari Dirjen Gakkum ada beberapa perusahaan yang sedang dilakukan pendalaman tapi berpotensi untuk melakukan kegiatan lain selain daripada izin yang dikeluarkan,” tegasnya.
Menurut Bahlil, pemerintah akan melakukan penelusuran secara menyeluruh sebelum menentukan langkah hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan penyimpangan perizinan.
Dugaan Keterlibatan Perusahaan Asing Jadi Perhatian
Dugaan keterlibatan perusahaan asing dalam aktivitas pertambangan di kawasan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu aspek yang tengah diperhatikan pemerintah.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut ketidaksesuaian administrasi perizinan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan korporasi terhadap regulasi investasi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Setiap perusahaan yang memperoleh izin usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan sesuai bidang usaha yang disetujui. Apabila ditemukan aktivitas pertambangan di luar izin perkebunan, pemerintah perlu memastikan legalitas kegiatan tersebut serta menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan pemanfaatan lahan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun kerugian terhadap kepentingan negara.
Maluku Perlu Masuk Perhatian Pengawasan Perizinan
Persoalan dugaan penyalahgunaan izin perkebunan kelapa sawit ini turut menjadi perhatian bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, termasuk Maluku.
Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di Maluku perlu dilakukan secara menyeluruh agar setiap investasi dan pemanfaatan lahan benar-benar berjalan sesuai izin serta ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga memiliki kepentingan untuk memastikan kegiatan usaha yang berlangsung di wilayahnya tidak menyimpang dari peruntukan perizinan.
Selain aspek legalitas, pengawasan perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sebab, pengelolaan sumber daya alam semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, bukan justru membuka ruang bagi praktik usaha yang tidak sesuai ketentuan.
Dugaan praktik pertambangan berkedok perkebunan sawit tersebut juga menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap perusahaan, termasuk yang memiliki keterlibatan modal asing, harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan skala maupun kekuatan ekonomi korporasi.
ESDM sendiri memastikan monitoring dan pemeriksaan lintas sektor akan terus dilakukan. Perusahaan yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pendalaman terhadap dugaan penyalahgunaan izin ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (LM-GM)
About The Author
