Gapuramanise.com, Ambon – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Librecht Tamaela, S.E., menegaskan bahwa dirinya bersama DPRD Kota Ambon tetap berdiri pada prinsip memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam menyikapi polemik pembangunan Pujasera di kawasan Sungai Wae Tomu.
Penegasan tersebut disampaikan Tamaela kepada Gapuramanise.com, Jumat (30/10/2026), sekaligus meluruskan sejumlah pemberitaan media lokal yang menurutnya keliru dalam menginterpretasikan sikap dan pernyataannya terkait dukungan terhadap pembangunan fasilitas yang diprakarsai Kodam XV/Pattimura.
Tamaela menilai, narasi pemberitaan yang menggambarkan dirinya seolah-olah memberikan dukungan tanpa mempertimbangkan aspek aturan dan kepentingan masyarakat merupakan framing yang tidak sesuai dengan substansi pernyataan yang telah disampaikannya.
Dalam keterangannya, Tamaela menjelaskan bahwa forum koordinasi yang diprakarsai Kodam XV/Pattimura telah memaparkan secara transparan manfaat pembangunan Pujasera tersebut. Menurutnya, fasilitas itu diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan sepihak institusi militer.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa apresiasi terhadap gagasan dan manfaat pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Bahkan, sejak awal DPRD Kota Ambon telah mengingatkan agar seluruh proses pembangunan maupun pemanfaatan kawasan tersebut terlebih dahulu memenuhi persyaratan perizinan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Suatu hal yang dari awal kami ingatkan, apa pun prosesnya harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berwenang. Kalau izin bangunan oleh masyarakat, oleh pemerintah kota. Namun, ketika penggunaan wilayah sungai itu harus mendapat izin dari yang punya kewenangan, dalam hal ini PUPR pusat, Kementerian PUPR lewat Direktorat DSA dan juga Balai Sungai Wilayah Maluku,” tegas Tamaela.
Ia juga membantah anggapan bahwa DPRD Kota Ambon bersedia mengesampingkan aturan demi mendukung pembangunan tersebut. Menurutnya, melalui komisi terkait, termasuk pimpinan Komisi III, DPRD telah mengawal persoalan regulasi sejak awal pembahasan.
Tamaela menekankan bahwa terdapat dua hal penting yang harus berjalan beriringan, yakni kepentingan umum dan kepatuhan terhadap norma hukum. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, apalagi dijadikan alasan untuk mengabaikan salah satunya.
“Ada hal norma aturan yang harus kita kedepankan, ada hal kepentingan umum yang juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bukan berarti kita mendukung itu lalu mau menabrak aturan, tidak. Mungkin saja ada ruang kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemanfaatannya, apa-apa yang harus dipenuhi oleh pihak Kodam selaku pihak yang membangun,” timpalnya.
Lebih lanjut, Tamaela menjelaskan bahwa sikap yang disampaikannya merupakan bentuk apresiasi terhadap niat baik Kodam XV/Pattimura dalam menghadirkan fasilitas yang berpotensi memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Namun, apresiasi tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka kepatuhan terhadap regulasi, kondisi ekologis Sungai Wae Tomu, serta kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.
Baginya, pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik harus dilaksanakan secara komprehensif, dengan memperhatikan seluruh aspek, mulai dari legalitas, kewenangan pengelolaan wilayah sungai, hingga keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, Tamaela berharap setiap pernyataan yang disampaikannya, baik dalam konferensi pers maupun wawancara dengan awak media, dapat diberitakan secara utuh, proporsional, dan sesuai konteks.
Ia mengingatkan agar pernyataan narasumber tidak dipotong atau ditafsirkan secara sepihak sehingga menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Menurutnya, polemik Sungai Wae Tomu membutuhkan ruang diskusi yang objektif dan konstruktif, bukan justru diperkeruh oleh pemberitaan yang berpotensi membangun kesalahpahaman publik.
Tamaela kembali menegaskan bahwa prinsip yang dipegang DPRD Kota Ambon adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, sekaligus mengawal agar setiap proses tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Kepentingan rakyat harus menjadi perhatian utama, tetapi aturan juga tidak boleh diabaikan,” demikian prinsip yang ditegaskan Tamaela dalam menyikapi polemik pembangunan Pujasera di kawasan Sungai Wae Tomu. (SWW-GM)
About The Author
