Gapuramanise.com, Ambon – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ambon diwarnai sorotan dari Persatuan Mahasiswa Evav (PERMAVA) Periode 2025–2027. Ketua Umum PERMAVA, David Der Angelo Koanyanan, mempertanyakan dugaan perlakuan tidak pantas terhadap seorang mahasiswa asal Seram Utara yang hendak menyampaikan surat dari Kepala Tanah Manusela kepada Gubernur Maluku.
David mengatakan, mahasiswa tersebut datang bukan untuk melakukan aksi, melainkan membawa aspirasi masyarakat adat yang dituangkan dalam surat resmi. Karena itu, menurut dia, penyampaian aspirasi tersebut semestinya mendapatkan ruang yang layak.
“Ini bukan sekadar persoalan seorang mahasiswa yang ingin bertemu pejabat. Di balik surat itu ada suara masyarakat adat yang ingin disampaikan kepada pemerintah,” kata David.
Ia mengaku prihatin atas informasi mengenai dugaan penghalangan saat mahasiswa tersebut hendak menyerahkan surat. Terlebih, terdapat keterangan mengenai dugaan penggunaan kata-kata bernuansa penghinaan terhadap mahasiswa tersebut.
David menegaskan, jika dugaan ucapan tersebut terbukti, persoalannya tidak boleh dianggap sebagai persoalan komunikasi biasa.
“Kalau benar ada ucapan yang merendahkan identitas seseorang, tentu harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi diperlakukan dengan hormat,” ujarnya.
Menurutnya, momentum peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, termasuk masyarakat adat dari wilayah pedalaman.
“Jangan sampai semangat kemerdekaan hanya berhenti pada seremoni. Kemerdekaan juga berarti masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan suara kepada pemerintah tanpa diperlakukan secara merendahkan,” tutur David.
PERMAVA, lanjutnya, meminta seluruh pihak tidak terburu-buru memperkeruh keadaan. Dugaan peristiwa tersebut perlu diperiksa secara objektif dengan mendengarkan keterangan mahasiswa, pihak yang berada di lokasi, serta pihak pemerintah.
David juga meminta Gubernur Maluku membuka ruang pertemuan dengan perwakilan masyarakat adat Manusela agar substansi surat yang dibawa mahasiswa dapat dibicarakan secara langsung.
“Yang paling penting sekarang adalah membuka ruang dialog. Jangan biarkan persoalan ini berhenti pada polemik ucapan, sementara isi surat dan kepentingan masyarakat adat yang dibawa justru tidak pernah dibahas,” katanya.
Selain itu, PERMAVA mendorong aparat berwenang melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan resmi mengenai dugaan penghalangan maupun ujaran yang merendahkan.
Ia menambahkan, organisasi mahasiswa tidak menginginkan persoalan tersebut berkembang menjadi konflik antarkelompok. Namun, PERMAVA tetap menyatakan sikap solidaritas terhadap mahasiswa Seram Utara apabila haknya dalam menyampaikan aspirasi benar-benar diabaikan.
“PERMAVA berdiri untuk memastikan suara mahasiswa dan masyarakat adat tetap memiliki ruang. Kami berharap pemerintah memilih jalan dialog dan penyelesaian yang bermartabat,” pungkas David. (VT-GM)
About The Author
