Gapuramanise.com, Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Keberadaan PLBN dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat memimpin rapat pembahasan rencana pembangunan PLBN Wonreli di Kantor Gubernur Maluku, Senin (27/7/2026).
Dalam rapat itu, Vanath menekankan bahwa pembangunan PLBN tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan. Menurutnya, fasilitas tersebut akan memperkuat pengawasan perbatasan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperlancar arus orang dan barang, serta membuka peluang investasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Ia menjelaskan, Wonreli telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku. Selain itu, hasil kajian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menempatkan Wonreli sebagai lokasi paling layak untuk pembangunan PLBN Tipe D dibandingkan sejumlah lokasi lain yang disurvei di Pulau Lirang maupun Pulau Wetar.
Atas dasar itu, Vanath meminta seluruh instansi terkait menjadikan pembangunan PLBN Wonreli sebagai program prioritas. Ia juga mendorong agar usulan tersebut dapat masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) Pembangunan PLBN Tahap III sehingga memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknis dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama, lanjut Vanath, adalah penyelesaian status lahan. Ia menegaskan lahan yang akan digunakan harus memiliki kepastian hukum, bebas dari sengketa, dan siap diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai syarat memperoleh pendanaan pembangunan.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga meminta organisasi perangkat daerah terkait mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung. Infrastruktur tersebut meliputi akses jalan, pelabuhan, jaringan listrik, telekomunikasi, penyediaan air bersih, hingga fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di Pulau Kisar.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga membagi tugas kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten MBD diminta segera menyelesaikan legalitas lahan, menyiapkan dokumen hibah, serta mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung penyiapan lokasi pembangunan.
Sementara itu, BPPD Provinsi Maluku bersama OPD terkait ditugaskan mengawal seluruh proses administrasi, menyelaraskan dokumen usulan, sekaligus menuntaskan surat dukungan resmi Gubernur Maluku yang akan disampaikan kepada Kepala BNPP RI dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menutup arahannya, Vanath mengingatkan seluruh pihak agar memanfaatkan momentum pengajuan usulan pembangunan PLBN kepada pemerintah pusat secara maksimal. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan mengesampingkan kepentingan sektoral demi terwujudnya pembangunan PLBN Wonreli.
Menurutnya, kehadiran PLBN di Wonreli bukan hanya menjadi simbol kedaulatan negara di kawasan perbatasan, tetapi juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Barat Daya.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Maluku Barat Daya beserta jajaran pemerintah kabupaten, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta perwakilan Kantor Imigrasi dan Kantor Pertanahan. (LB-GM)
About The Author
