Gapuramanise.com, Ambon – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Ambon menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Maluku, Senin (26/10/2026). Dalam aksi tersebut, PC IMM menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat (SBB) dan mendesak Kapolda Maluku mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan mereka.
Organisasi mahasiswa ini meminta Kapolda Maluku menginstruksikan jajarannya untuk memanggil dan memeriksa penyidik Lucky R. Pattikayhatu, Kasat Reskrim Polres SBB IPTU Boyke Nanulaitta, S.H., serta mantan Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli. PC IMM juga menuntut sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila dugaan pelanggaran yang disampaikan terbukti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penanggung jawab aksi, Mujahidin Buano, selaku Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Kota Ambon, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan yang menjadi perhatian organisasinya. Menurut dia, berbagai dugaan itu perlu mendapat perhatian serius dari Polda Maluku guna memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan profesional.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah dugaan tebang pilih dalam penanganan perkara terkait pembelian, pengangkutan, dan pengelolaan material sinabar secara ilegal di wilayah hukum Polres SBB. PC IMM menduga adanya perbedaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk dugaan adanya pihak tertentu yang memperoleh perlindungan karena memiliki kedekatan atau beking. Mereka meminta dugaan tersebut diperiksa agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Selain itu, PC IMM mengungkap dugaan pemerasan yang menurut mereka dilakukan oleh oknum penyidik dengan mengatasnamakan Kasat Reskrim Polres SBB terhadap Sarman Mahelatu dan Madan Tuhuteru. Dugaan ini menjadi salah satu poin tuntutan yang diminta untuk ditelusuri oleh aparat pengawas dan pihak berwenang.
PC IMM juga menyoroti dugaan intimidasi dan diskriminasi terhadap Sarman Mahelatu dan Madan Tuhuteru. Menurut organisasi tersebut, terdapat dugaan upaya untuk meminta kedua tersangka mencabut surat kuasa dari tim penasihat hukum mereka. PC IMM menilai persoalan ini perlu diklarifikasi secara menyeluruh karena berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh pendampingan hukum dalam menghadapi proses peradilan.
Persoalan lain yang turut diangkat ialah laporan dugaan penganiayaan dan ancaman pembunuhan yang dialami Raman Sombalatu bersama keluarganya. PC IMM menyebut laporan tersebut telah disampaikan beberapa bulan lalu, saat AKBP Andi Zulkifli masih menjabat sebagai Kapolres SBB. Namun, mereka mempertanyakan lambannya perkembangan penanganan perkara tersebut dan mendesak agar laporan itu mendapat kepastian hukum.
Bagi PC IMM Kota Ambon, seluruh persoalan tersebut perlu ditangani secara serius agar tidak menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum berjalan berbeda terhadap pihak-pihak tertentu. Mereka meminta Polda Maluku melakukan pemeriksaan secara objektif, menelusuri setiap dugaan berdasarkan bukti, serta memastikan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai aturan.
Penanggung jawab aksi, Mujahidin Buano, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan organisasinya merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap institusi negara, khususnya aparat penegak hukum.
“Ini adalah bentuk kontrol sosial kami. Kami mendesak Polda Maluku untuk transparan, profesional, dan menindak tegas jika dugaan itu terbukti. Ini demi marwah Polri dan keadilan di Maluku,” ujar Mujahidin.
Melalui aksi tersebut, PC IMM Kota Ambon berharap Kapolda Maluku memberikan perhatian terhadap seluruh tuntutan yang disampaikan, termasuk dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara, dugaan pemerasan, dugaan intimidasi terhadap tersangka, serta lambannya penanganan laporan yang dialami Raman Sombalatu dan keluarganya.
PC IMM menegaskan bahwa tuntutan pemeriksaan dan pemberian sanksi bukan semata-mata untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan untuk mendorong penegakan hukum yang akuntabel. Mereka meminta setiap dugaan dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang transparan dan sesuai hukum, sehingga keadilan bagi masyarakat dapat diwujudkan serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. (SWW-GM)
About The Author
