Gapuramanise.com, Ambon – Law Firm & Legal Consultant Edward Diaz, S.H., M.H. & Partners melayangkan somasi atau peringatan keras kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon terkait hilangnya sejumlah dokumen asli milik nasabahnya, Rosian Selpina Remona, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai guru.
Somasi bernomor 06/SOM/LF-ED/X/2026, tertanggal 26 Oktober 2026, tersebut menyoroti hilangnya dokumen kepegawaian yang sebelumnya diserahkan sebagai jaminan fasilitas Kredit Ringan Batara di BTN Cabang Ambon. Dokumen yang dimaksud meliputi Surat Keputusan (SK) 80 persen, SK 100 persen, serta Kartu Taspen atau Kartu Pegawai (Karpeg).
Kuasa hukum Rosian Selpina Remona, Edward Diaz, S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kliennya telah memenuhi kewajiban kredit, sehingga pihak bank harus memberikan kepastian dan bertanggung jawab atas dokumen yang hilang dalam penguasaannya.
“Klien kami telah melaksanakan kewajibannya sebagai debitur dengan melunasi seluruh fasilitas kredit. Karena itu, pengembalian dokumen asli yang sebelumnya diserahkan kepada bank merupakan hal yang harus mendapat penyelesaian secara serius. Hilangnya dokumen tersebut tidak boleh berujung pada kerugian yang terus ditanggung oleh klien kami,” tegas Edward kepada Gapuramanise.com, Senin (26/10/2026).
Berdasarkan uraian dalam surat somasi, Rosian Selpina Remona telah melunasi seluruh kewajiban kreditnya pada 11 Agustus 2025. Pelunasan tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Lunas Nomor 601/S/ABN/CLU/VIII/2025 tertanggal 14 Agustus 2025 yang ditandatangani Branch Manager BTN Cabang Ambon, Nicolaus Yosep Koromat.
Namun, ketika kliennya meminta pengembalian dokumen asli yang sebelumnya diserahkan sebagai agunan, pihak bank menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah hilang atau tercecer dalam penguasaan bank.
Dalam somasi disebutkan bahwa persoalan kehilangan dokumen tersebut diperkuat dengan Berita Acara Bukti Penerimaan Dokumen tertanggal 13 Agustus 2025 serta Surat Keterangan Kehilangan dari pihak bank tertanggal 27 Agustus 2025.
Edward Soroti Belum Adanya Penyelesaian Konkret
Edward menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuat surat keterangan kehilangan atau laporan kepada kepolisian. Menurut uraian dalam somasi, pihak bank sebelumnya telah membuat laporan kehilangan melalui kepolisian pada 20 Agustus 2025 dengan nomor STKTLK/1155/VIII/2025/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU.
Pihak bank juga disebut telah berjanji membantu pengurusan dokumen pengganti melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku. Akan tetapi, menurut kuasa hukum, hingga somasi dilayangkan belum terdapat upaya nyata atau langkah konkret yang memberikan penyelesaian terhadap persoalan tersebut.
“Apabila dokumen asli tersebut benar-benar tidak dapat ditemukan, kami meminta pihak bank bertanggung jawab penuh dalam proses pengurusan dokumen pengganti yang sah melalui instansi berwenang, termasuk BKD Provinsi Maluku, dengan seluruh biaya pengurusan menjadi tanggungan pihak bank,” tegas Edward.
Ia menjelaskan bahwa tuntutan tersebut juga didasarkan pada Pasal 13 ayat (2) Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit. Ketentuan tersebut, sebagaimana dikutip dalam somasi, mewajibkan bank menyerahkan kembali dokumen terkait barang agunan dan surat-surat bukti lainnya setelah kredit berakhir atau dinyatakan lunas.
Menurut Edward, tidak dikembalikannya dokumen asli setelah pelunasan kredit merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak bank.
Selain itu, dalam somasi disebutkan bahwa kliennya telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit, termasuk menyimpan bukti pembayaran yang sah. Kuasa hukum menilai bahwa setelah seluruh kewajiban kredit diselesaikan, nasabah berhak memperoleh kembali dokumen yang sebelumnya diserahkan kepada bank.
BTN Diberi Waktu Tujuh Hari
Melalui somasi tersebut, Edward mendesak BTN Cabang Ambon untuk segera menemukan dan mengembalikan seluruh dokumen asli milik kliennya dalam kondisi utuh dan tanpa cacat, paling lambat tujuh hari kalender sejak somasi diterima.
Apabila dokumen tersebut benar-benar tidak dapat ditemukan, pihak bank diminta bertanggung jawab penuh untuk membantu mengurus dokumen pengganti yang sah melalui instansi berwenang, termasuk BKD Provinsi Maluku dan instansi terkait lainnya.
Seluruh biaya pengurusan dokumen pengganti diminta menjadi tanggungan pihak bank sampai dokumen diterima secara lengkap oleh kliennya.
Edward menegaskan bahwa hilangnya dokumen tersebut bukan persoalan administrasi biasa. Dokumen kepegawaian itu memiliki arti penting bagi administrasi, status kepegawaian, serta perjalanan karier kliennya sebagai seorang PNS.
“Kami memberikan kesempatan kepada BTN Cabang Ambon untuk menunjukkan iktikad baik dan menyelesaikan persoalan ini sesuai batas waktu dalam somasi. Kami menginginkan penyelesaian yang konkret, bukan sekadar janji atau pernyataan bahwa dokumen telah hilang,” ujar Edward.
Siapkan Langkah Hukum Jika Tidak Ada Penyelesaian
Edward menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut apabila BTN Cabang Ambon tidak memberikan penyelesaian atau menunjukkan iktikad baik dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Langkah tersebut mencakup upaya perdata melalui pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak kliennya. Somasi itu juga menyebut kemungkinan langkah pidana apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang memenuhi ketentuan.
“Kami akan memperjuangkan hak-hak klien kami melalui jalur hukum apabila tidak ada penyelesaian yang nyata. Tanggung jawab atas hilangnya dokumen harus ditangani secara serius, termasuk memastikan bahwa klien kami tidak terus menanggung kerugian akibat persoalan tersebut,” tutup Edward.
Persoalan ini menyoroti pentingnya tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjaga dokumen asli milik nasabah. Setelah kewajiban kredit dinyatakan lunas, pengembalian dokumen yang disimpan sebagai agunan merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak nasabah.
Edward Diaz menegaskan bahwa BTN Cabang Ambon harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk memastikan pengurusan dokumen pengganti apabila dokumen asli benar-benar tidak dapat ditemukan. Pihaknya meminta agar tanggung jawab penyelesaian tidak dibebankan kepada kliennya, yang telah memenuhi seluruh kewajiban kreditnya. (LMW-GM)
About The Author
