Gapuramanise.com – Ibu Pertiwi tengah menyaksikan anak-anaknya berselisih suara di ruang publik. Sebagian meneriakkan tuntutan agar Presiden mengundurkan diri, sementara di sisi lain data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa roda pemerintahan terus bergerak, dengan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk merajut kesejahteraan rakyat dari Sabang hingga Merauke.
Di tengah situasi tersebut, bangsa Indonesia membutuhkan kejernihan berpikir. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sah dari demokrasi, tetapi kritik akan kehilangan maknanya ketika dibangun hanya dari kegaduhan, prasangka, dan narasi politik yang tidak ditopang data yang utuh.
Ketika Media Menjadi Panggung Tuntutan
Belakangan ini, ruang digital dihiasi oleh suara-suara yang mengatasnamakan oposisi dan menuntut Presiden Prabowo Subianto mundur apabila Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 dianggap tidak dijalankan. Bersamaan dengan itu, muncul tudingan mengenai dominasi kelompok yang disebut “Geng Solo” di lingkaran kekuasaan, hingga desakan pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dikaitkan dengan kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Media sosial kemudian menjadi panggung yang memungkinkan berbagai narasi berkembang dengan sangat cepat. Masalahnya, kecepatan informasi tidak selalu berjalan seiring dengan ketepatan informasi. Narasi dapat menyebar luas sebelum fakta diperiksa secara menyeluruh.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara kritik yang lahir dari kepedulian terhadap bangsa dan propaganda yang sengaja dibangun untuk memperkeruh suasana.
Jika ditelisik secara lebih akademik, Presiden Prabowo sendiri berulang kali menekankan pentingnya pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia bahkan mengingatkan jajarannya bahwa pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam harus diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 semestinya tidak berhenti sebagai teks konstitusi, melainkan menjadi ukuran untuk menilai setiap kebijakan pemerintah.
Konstitusi bukan dokumen yang disimpan di rak arsip. Ia adalah kompas kehidupan bernegara.
Data Berbicara, Angka Bercerita
Perdebatan politik tentu tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Karena itu, data menjadi penting.
Dalam narasi pembangunan pemerintahan saat ini, sejumlah indikator menunjukkan adanya aktivitas ekonomi dan kebijakan sosial yang terus berjalan. Pendapatan negara disebut tumbuh 9,5 persen pada Januari 2026 dan meningkat 12,8 persen pada Februari 2026. Penerimaan pajak juga dilaporkan mengalami peningkatan lebih dari 30 persen, antara lain dikaitkan dengan penerapan sistem Coretax dan pembenahan internal aparatur perpajakan.
Program Makan Bergizi Gratis hingga April 2026 disebut telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan kepada sekitar 31 juta penerima manfaat melalui 12.508 unit pelayanan gizi.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah juga menjalankan kebijakan penghapusan utang bagi kelompok UMKM prioritas, termasuk petani dan nelayan, menaikkan upah minimum provinsi dengan rata-rata 6,5 persen, serta memperluas kerja sama ekonomi internasional.
Rehabilitasi pascabencana di Sumatera pun menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah yang perlu dinilai berdasarkan hasil di lapangan. Data yang disampaikan pemerintah mencatat pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan, pengoperasian kembali ratusan puskesmas, pemulihan jaringan listrik, serta dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi wilayah terdampak.
Presiden Prabowo juga menyebut swasembada pangan sebagai salah satu capaian penting pemerintahannya.
Namun, seluruh capaian tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi publik. Pemerintah tidak boleh kebal terhadap kritik hanya karena memiliki sejumlah capaian. Sebaliknya, kritik juga tidak boleh menghapus seluruh capaian hanya karena adanya kekurangan.
Di sinilah kedewasaan demokrasi diuji.
Legitimasi yang Selalu Diuji Waktu
Kepercayaan publik terhadap pemerintah bukan sesuatu yang bersifat permanen.
Survei SMRC pada Juli 2026, sebagaimana data yang menjadi rujukan dalam tulisan ini, mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintah turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen. Pada saat yang sama, tingkat ketidakpuasan meningkat dari 16 persen menjadi 46,9 persen.
Namun, gambaran berbeda terlihat dalam survei Poltracking pada April 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 74,9 persen. Dalam survei tersebut, 77,8 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama dan 69,4 persen menilai pemerintah berhasil menjaga persatuan bangsa.
Perbedaan angka tersebut tidak semestinya digunakan untuk saling meniadakan. Justru, perbedaan hasil survei mengajarkan bahwa persepsi publik sangat dinamis dan dipengaruhi oleh waktu, metode, pertanyaan, serta konteks sosial-politik ketika survei dilakukan.
Dalam perspektif Max Weber, legitimasi kekuasaan bukanlah sesuatu yang sekali diperoleh kemudian berlaku selamanya. Legitimasi harus terus dipelihara melalui hubungan antara penguasa dan masyarakat.
Karena itu, pemerintah harus terus bekerja untuk mempertahankan kepercayaan rakyat, sementara masyarakat memiliki hak untuk terus mengawasi dan mengkritisinya.
Persaudaraan sebagai Jangkar Bangsa
Indonesia adalah kapal besar yang berlayar di tengah lautan keberagaman.
Kapal sebesar Indonesia tidak akan selamat apabila para awaknya sibuk saling menjatuhkan, sementara mereka lupa memastikan arah perjalanan.
Tuntutan pengunduran diri seorang presiden adalah bagian dari dinamika politik yang dapat muncul dalam negara demokrasi. Namun, tuntutan tersebut harus ditempatkan dalam mekanisme konstitusional dan argumentasi yang bertanggung jawab.
Jangan sampai perbedaan pilihan politik berubah menjadi permusuhan antarsesama anak bangsa.
Kritik terhadap pemerintah tentu sah dan bahkan diperlukan. Kritik adalah mekanisme pengawasan yang membuat kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Tetapi kritik harus dibangun di atas fakta, argumentasi, dan kepentingan publik, bukan sekadar kegaduhan yang ditunggangi kepentingan politik sesaat.
Kita boleh berbeda pilihan.
Kita boleh berbeda pandangan.
Kita bahkan boleh berbeda dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintah.
Tetapi kita tidak boleh kehilangan kesadaran bahwa di atas seluruh perbedaan itu terdapat satu identitas bersama: Indonesia.
Persaudaraan dalam keberagaman bukan berarti menyeragamkan pikiran. Persaudaraan justru berarti mampu hidup bersama meskipun berbeda.
Demokrasi Bukan Perang Saudara
Demokrasi bukan arena untuk saling membenci.
Demokrasi adalah ruang untuk memperdebatkan gagasan, menguji kebijakan, mengoreksi kekuasaan, dan mencari jalan terbaik bagi kepentingan rakyat.
Karena itu, dukungan kepada pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai kepatuhan buta. Begitu pula kritik terhadap pemerintah tidak boleh otomatis dianggap sebagai kebencian terhadap negara.
Negara dan pemerintah adalah dua hal yang berbeda.
Mengkritik pemerintah adalah hak warga negara. Tetapi menjaga negara adalah kewajiban bersama.
Pada titik inilah masyarakat perlu memiliki literasi politik dan digital yang semakin kuat. Jangan mudah terpancing oleh potongan video, judul provokatif, unggahan anonim, atau narasi yang sengaja dibangun untuk membelah masyarakat.
Periksa datanya.
Periksa sumbernya.
Periksa konteksnya.
Barulah kemudian mengambil sikap.
Menjaga Indonesia adalah Tugas Bersama
Bangsa ini tidak dibangun oleh satu tangan. Indonesia dibangun oleh jutaan tangan yang bekerja bersama meskipun berbeda suku, agama, daerah, bahasa, pilihan politik, dan latar belakang sosial.
Nelayan di ujung Papua memiliki kepentingan yang sama terhadap masa depan bangsa dengan petani di Jawa.
Mahasiswa yang kritis memiliki tempat yang sama dalam demokrasi dengan aparatur negara yang bekerja di balik meja pelayanan.
Pengusaha, buruh, guru, petani, nelayan, akademisi, aktivis, aparat, dan masyarakat biasa semuanya merupakan bagian dari perjalanan panjang republik ini.
Karena itu, pengawasan terhadap pemerintah hendaknya menjadi bentuk cinta kepada Indonesia yang membangun, bukan kebencian yang meruntuhkan.
Dukungan moral bukan berarti tunduk tanpa kritik. Dukungan berarti memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja sekaligus memastikan kekuasaan tetap berada di bawah pengawasan rakyat.
Demikian pula kritik bukan berarti permusuhan. Kritik yang sehat adalah bentuk kepedulian agar kekuasaan tidak menyimpang dari mandat rakyat dan konstitusi.
Penutup: Merawat Kebinekaan
Presiden Prabowo Subianto sebagai nakhoda yang dipilih melalui mekanisme demokrasi tidak sedang berlayar sendirian.
Ia membutuhkan dukungan yang jujur, tetapi juga membutuhkan kritik yang konstruktif.
Pemerintah membutuhkan rakyat yang kritis, bukan rakyat yang apatis. Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja, bukan pemerintah yang hanya pandai berjanji.
Di antara keduanya harus ada ruang dialog, bukan jurang permusuhan.
Maka, mari kita genggam persaudaraan dalam keberagaman dengan erat. Jangan jadikan perbedaan politik sebagai alasan untuk memutus tali persaudaraan.
Indonesia terlalu besar untuk dipertarungkan hanya demi kepentingan kelompok.
Indonesia terlalu berharga untuk dikorbankan oleh kegaduhan politik.
Dan Indonesia terlalu beragam untuk dipaksa menjadi satu warna.
Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan berbeda dalam menjaga Indonesia.
Kita boleh mengkritik pemerintah, tetapi jangan kehilangan rasa cinta kepada tanah air.
Kita boleh mengawasi kekuasaan, tetapi jangan membiarkan kebencian menghancurkan persaudaraan.
Sebab pada akhirnya, republik ini bukan milik satu presiden, satu partai, satu kelompok, atau satu generasi. Indonesia adalah rumah bersama yang diwariskan kepada kita untuk dijaga dan kemudian diwariskan kembali kepada generasi berikutnya.
Mari rawat kebinekaan, tegakkan persaudaraan, dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan.
“Eka Prasetia Panca Karsa untuk Merawat Kebhinekaan.”
About The Author
